KEBEBASAN PERS HARUS DENGAN BUDAYA NASIONAL

KEBEBASAN PERS HARUS DENGAN BUDAYA NASIONAL PRESIDEN PADA KONGRES PWI DI MANADO

Pers nasional telah makin berhasiI memantapkan diri mengembangkan kebebasan yang bertanggung jawab dan karena itu kebebasan yang bertanggung jawab itu perlu dikembangkan pula dari kepribadian dan budaya masyarakat sendiri.

Demikian Presiden Soeharto dalam pidatonya pada acara pembukaan kongres ke 17 Persatuan Wartawan Indonesia (PWl) di Manado hari ini yang berlangsung di gedung DPRD Sulut Manado.

Dikatakan bahwa keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab perlu disadari sedalam dalamnya oleh pers nasional dalam pengabdiannya kepada bangsa sedang membangun ini.

Diingatkan bahwa jika kebebasan dan tanggung jawab itu tak berkembang secara seimbang maka yang akan jadi korban adalah masyarakat, sebab masyarakat akan mengalami kekusutan pikiran, tambah Kepala Negara dan jika ini yang terjadi kata Presiden.

Pers telah gagal dalam melaksanakan fungsinya yang utama, yaitu menggelorakan semangat perjuangan bangsa, memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional, mperemtebal tanggung jawab dan disiplin sosial ikut meningkatkan kecerdasan bangsa dan menggairahkan partisipasi rakyat dalam pembangunan.

Pers nasional harus menghindarkan diri dari berita-berita sensasional atau berita-berita yang merangsang selera-selera rendah.

Sebagai bagian dari masyarakat, pers memang dapat hanya merupakan cermin dari keadaan masyarakat, tetapi pers yang hanya merupakan cermin masyarakat sesungguhnya menjadi pers yang pasif, kata Kepala Negara.

"Yang kita perlukan bukanlah pers yang pasif, yang kita perlukan adalah pers yang mengemban panggilan tugas yang aktif, dinamis dan kreatif untuk ikut mengantarkan masyarakatnya kearah kedewasaan dan kemajuan," ujar Presiden Soeharto.

Menurut Presiden, pers perlu memberi ulasan yang obyektif dan bermutu dengan menyajikan alternatif-alternatif bagi masyarakat terhadap masalah­masalah yang dihadapi bersama.

Pers juga perlu lebih banyak menyajikan tulisan­tulisan atau pandangan dari berbagai kalangan dan pemimpin masyarakat mengenai masalah yang memerlukan pemecahan bersama.

Pers juga perlu memberikan informasi yangjelas kepada masyarakat mengenai masalah-masalah yang sedang dihadapi masyarakat, bangsa dan negaranya.

Martabat PWI sebagai satu satunya organisasi profesi kewartawanan mempunyai kewajiban moral untuk mengadakan koreksi ke dalam jika ada anggota anggotanya yang melakukan tindakan tidak terpuji, kata Kepala Negara.

"Untuk itu perlu dijaga agar hanya wartawan anggota PWI yang benar-benar menjalankan praktek jurnalistik yang boleh melaksanakan tugas-tugas kewartawanan," kata Presiden.

Menurut Kepala Negara dengan penjagaan martabat pers oleh pers sendiri, dapat dipertahankan citra, terhormat dari pers dan wartawan.

Sungguh, pers dan wartawan sendirilah yang pertama dapat menjaga martabat dan citranya yang terhormat bukan fihak lain yang manapun, bukan kelompok masyarakat yang manapun dan juga bukan pemerintah.

Lebih jauh Presiden mengatakan guna meningkatkan peranan pers yang bebas dan bertanggung jawab, yang juga tidak kalah pentingnya adalah kesediaan pers sendiril untuk mawas diri. Kontrol sosial yang ingin dijalankan pers akan berhasil jika perspun membuka diri.

Mutu

Presiden mengharapkan agar peningkatan mutu pers dapat segera terlihat setelah kongres ini, sehingga pers dapat benar-benar menjadi kekuatan pembaharu masyarakat dan kekuatan pendorong masyarakat dalam pembangunan.

Kata Kepala Negara seterusnya, dia selalu menaruh perhatian pada setiap kongres yang diselenggarakan oleh PWI, karena apa yang akan diputuskan atau yang tidak diputuskan oleh PWI dalam setiap kongresnya, apa yang dilakukan atau apa yang tidak dilakukan oleh pers Indonesia dalam suatu kurun tertentu akan ikut mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan bangsa kita dalam kurun waktu yang bersangkutan.

"Saya katakan demikian," ujar Presiden, karena pers telah berkembang pada tingkat dan bobot peranannya yang demikian penting dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Manusia Biasa

Menteri Penerangan Harmoko dalam pidatonya mengatakan wartawan adalah manusia biasa. Dikemukakan PWI sejak kelahirannya cinta kepada tanah air, cinta bumi pertiwi dan bumi Pancasila, oleh karena itu kembangkanlah organisasi PWI yang senantiasa mengabdi untuk kepentingan bangsa.

Kepada PWI diharapkan untuk menulis yang benar adalah benar, dan yang salah adalah salah dengan bahasa yang bertanggung jawab.

Gubernur Sulut GH Mantik mengatakan kunjungan Presiden Soeharto ke Manado tidak saja mempunyai arti yang besar bagi jajaran PWI, tetapi juga memberikan dorongan semangat dan gairah perjuangan bagi seluruh rakyat Sulawesi Utara untuk terus bekerja dan membangun.

Presiden dan Ny. Tien Soeharto sebelum kembali ke Jakarta terlebih dahulu secara simbolis meresmikan rampungnya bendung irigasi Toraut dan empat buah jembatan dengan penandatanganan prasasti digubemuran Bumi Beringin Manado.

Empat jembatan yang diresmikan oleh Kepala Negara itu masing-masing jembatan Bone di Kodya Gorontalo, jembatan Potanga di kabupaten Gorontalo, jembatan Kaiya kabupaten Bolaang Mongondouw dan jembatan Ranotana di Minahasa.

Empat jembatan baru yang dibangun dalam tahun anggaran 19821-1983 itu seluruhnya menyerap anggaran Rp 548 juta, berasal dari dana APBN dan proyek bantuan Australia.

Dana tersebut belum termasuk pengadaan kerangka baja bagi masing-masing jembatan. Semula tiga dari empat jembatan itu menggunakan gelagar besi dengan lantai kayu sedang sebuah lainnya adalah jembatan bailey.

Hasil yang Dicapai

Kakanwil PU Sulut Ir. Hendro Moeljono mengatakan sejak Pelita I hingga tahun IV Pelita III, instansinya telah menyelesaikan pembangunan 2.901 Km jalan jenis arteri dan kolektor, berikut 37 buah jembatan baru dengan ukuran panjang seluruhnya 981 meter.

Usaha peningkatan kondisi jalan dan jembatan serta pembangunan unit baru dari kedua jenis prasarana perhubungan darat yang digalakkan pemerintah sejak Pelita I hingga saat ini di daerah itu, merupakan salah satu usaha pemerintah untuk memperlancar hubungan antar wilayah guna menunjang sektor strategi lainnya.

Dengan bertambahnyajumlah prasarana perhubungan dan berfungsinya empat jembatan baru tersebut, usaha pemerintah untuk mengembangkan daerah-daerah terisolir dan meningkatkan volume hubungan antar kota di daerah itu makin meningkat, kata Moejono.

Kegiatan

Kongres ke-17 yang dijadwalkan tiga hari hingga Rabu itu, diikuti 73 peserta mewakili 27 cabang dan II perwakilan PWI di seluruh Indonesia, termasuk cabang Sulut, disamping 16 pengurus PWI Pusat dan dua orang dari Dewan Kehormatan PWI.

Panitia penyelenggara kongres di Manado menjelaskan, kegiatan kongres hari pertama, Senin setelah upacara pembukaan, pengesahan acara dan tata tertib kongres, para peserta mengikuti laporan pertanggung jawaban pengurus PWI Pusat dan laporan Dewan Kehormatan PWI.

Setelah pandangan umum, Senin malam para peserta mengikuti ceramah pengarahan Menteri Dalam Negeri Soepardjo Roestam tentang "Peranan Pemerintah Daerah dan Pengembangan Pers", menyusul ceramah/pengarahan dari Menteri Penerangan H. Harmoko tentang "Pengembangan Pers dalam Pelita IV".

Presiden disertai ibu Tien Soeharto dan rombongan tiba di Manado dengan menggunakan pesawat khusus Boeing 373 TNI Angkatan Udara.

Di pelabuhan udara Sam Ratulangi, Presiden dan rombongan dijemput Gubernur Sulut G.H. Mantik dan Ny. Mantik-Mingkid, Ketua DPRD Sulut Frits Sumampouw, Pangkowilhan Ill Letjen TNI Soepardjo dan Muspida Tingkat I Sulut.

Dalam perjalanan menuju kota Manado dari Pelud Sam Ratulangi Presiden dan rombongan disambut hangat oleh lapisan masyarakat, pelajar Sekolah Dasar hingga mahasiswa, para karyawan, anggota KORPRI dan PWI.

Rombongan Kepala Negara terdiri Menko Polkam dan Ny. Surono, Mensesneg dan Ny. Sudharmono, Menteri Dalam Negeri dan Ny. Soepardjo Roestam, Menteri Penerangan dan Ny. Harmoko, Menteri Pekerjaan Umum dan Ny. Suyono Sosrodarsono, Menteri Muda Sekretaris Kabinet Murdiono Panglima ABRI Jendral L.B. Moerdani. (RA)

Jakarta, Merdeka

Sumber : MERDEKA (15/11/1983)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku VII (1983-1984), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 413-417.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.