KAPAL IKAN SITAAN MUNGKIN AKAN DISERAHKAN KEPADA HNSI

KAPAL IKAN SITAAN MUNGKIN AKAN DISERAHKAN KEPADA HNSI[1]

 

Jakarta, Antara

Kapal ikan asing yang tertangkap karena melakukan pelanggaran,jika terbukti bersalah dan kemudian disita negara kemungkinan akan diserahkan ke HNSI untuk dioperasikan anggota koperasi dalam pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR).

“Untuk mengoperasikannya akan bekerja sama dengan BUMN.” ujar Dirjen Perikanan Departemen Pertanian Murdjijo di Jakarta, Kamis, saat ditanya mengenai kebijakan terhadap kapal yang tertangkap melakukan pelanggaran.

Dirjen menuturkan, atas petunjuk Presiden Soeharto, kapal sitaan agar diserahkan kepada HNSI. Untuk mengoperasikan kapal-kapal tersebut maka dilakukan kerja sama dengan BUMN.

Selanjutnya kapal diserahkan kepada anggota koperasi dan diusahakan dalam pola PIR, dimana anggota koperasi tersebut bertindak sebagai plasma.

Murdjijo tidak menyebutkan angka persis kapal ikan yang tertangkap dalam satu tahun terakhir, namun yang pasti saat ini sekitar 270 kapal ikan, baik kapal ikan asing maupun Indonesia, berada di pelabuhan-pelabuhan Indonesia karena tertangkap melakukan pelanggaran.

Namun Murdjijo melanjutkan, pihaknya menganut azas praduga tidak bersalah atas kapal ikan yang tertangkap tersebut.Sebelumnya pengadilan memutuskan kapal-kapal tersebut bersalah atau tidak maka Dirjen Perikanan belum bisa mengatakan kapal tersebut melakukan pelanggaran.

Dirjen sendiri tidak menyebutkan kebijakan sebelumnya terhadap kapal yang tertangkap dan terbukti bersalah kemudian disita negara. Dirjen juga tidak menyebutkan apakah seluruh kapal yang disita akan diserahkan ke HNSI atau hanya sebagian.

Kapal Impor

Ditanya mengenai Keputusan Menteri Pertanian No : 957/Kpts/IK.120/12/96 tanggal 27 Desember 1996 tentang penggunaan kapal perikanan berbendera asing dengan cara sewa untuk menangkap ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI), katanya, sebenarnya dalam keputusan tersebut tidak ada yang baru.

Hanya saja, ujarnya, masih banyak perusahaan yang tidak mematuhi peraturan yang telah ditentukan. Salah satu pasal keputusan Mentan tersebut adalah perusahaan perikanan Indonesia yang memiliki izin usaha perikanan (IUP) yang akan menggunakan kapal perikanan berbendera asing dengan cara sewa untuk menangkap ikan di ZEEI wajib memiliki persetujuan penggunaan kapal asing (PPKA) dan berlaku selama tiga tahun.

Kapal asing yang digunakan oleh perusahaan perikanan Indonesia wajib dilengkapi dengan surat ijin penangkapan ikan (SIPI).

PPKA dan SIPI diberikan kepada perusahaan perikanan bila mempunyai kapal perikanan berbendera Indonesia minimal dua kapal dengan ukuran minimal 30 Gros ton (GT), mempunyai usaha pendinginan dengan kapasitas minimal 100 ton.

Perusahaan wajib mempunyai usaha pengolahan pengalengan, galangan kapal dengan kapasitas 150 GT atau mempunyai pabrik es dengan kapasitas minimal 10 ton perhari

“Namun banyak yang tidak menaatinya.” jelas Murdjijo.

Pada kesempatan itu, sehubungan dibukanya kembali ijin mengimpor kapal bekas maupun baru sejak Juli 1996, Dirjen juga belum mau memberikan jawaban mengenai berapa jumlah kapal yang boleh diimpor.

“Kan sudah saya bilang hal itu akan saya umumkan akhir bulan ini.” jelas Murdjijo.

Minat pengusaha untuk mengimpor kapal cukup besar hal tersebut terbukti dengan banyaknya kapal yang ingin diimpor.

Sebelumnya pemerintah menetapkan jumlah yang diimpor adalah 240 kapal setahun namun melihat minat yang tinggi, pemerintah menaikkan nya menjadi 320 kapal.

Sumber : ANTARA (16/01/1997)

___________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XIX (1997), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 219-221.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.