KALAU BERHENTI SEBAGAI PRESIDEN TIDAK ADA PERBUATAN HUKUM

KALAU BERHENTI SEBAGAI PRESIDEN TIDAK ADA PERBUATAN HUKUM[1]

 

 

Jakarta, Suara Karya

Advokat Reformasi, yang terdiri unsur Ikadin, AAI dan IPHI menyatakan, pergantian jabatan Presiden Soeharto oleh Wakil Presiden BJ Habibie, dipandang dari segi yuridis, berdasarkan ketentuan pasal 8 UUD 1945, adalah konstitusional. Namun berdasar ketentuan pasal9 UUD 1945, mekanisme pergantian tersebut adalah tidak konstitusional/tidak sah, karena pasal 9 UUD 1945 menentukan bahwa pengambilan sumpah presiden haruslah dilakukan di hadapan MPR atau DPR.

Pernyataan Advokat Reformasi tertanggal 21 Mei 1998 itu, ditandatangani Hariono Tjitrosoebono SH dan Otto Hasibuan SH, MM dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikadin, Yan Apul dan Neisan Darwis dari DPP AAI serta Indra Sahnun Lubis SH dan Yan Juanda Saputra SH dari DPP IPHI.

Menurut Advokat Reformasi, sejak Presiden Soeharto menyatakan berhenti sebagai presiden, seharusnya sejak saat itu Soeharto tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum sebagai seorang presiden, karena sejak saat itu yang berwenang untuk mengangkat dan meminta wakil presiden untuk bersumpah sebagai presiden adalah MPR.

Namun kenyataannya, yang meminta Wakil Presiden BJ Habibie bersumpah sebagai presiden adalah Soeharto sendiri dan bukan MPR. Dengan kata lain, Soeharto-lah yang mengangkat Wakil Presiden BJ Habibie sebagai presiden sehingga pengangkatan Wakil Presiden BJ Habibie sebagai presiden dan mekanisme pengambilan sumpahnya tidak konstitusional.

Atas hal itu, Advokat Reformasi tetap minta agar MPR dengan segera menyelenggarakan Sidang Istimewa MPR untuk meminta pertanggungjawaban Presiden Soeharto yang menyatakan berhenti dari jabatannya serta membuat Ketetapan MPR untuk mengangkat presiden bam sebagai penggantinya sebab, kalau tidak ada Ketetapan MPR yang mengangkat presiden, maka berarti BJ Habibie telah menjadi presiden tanpa Surat Ketetapan apapun yang menjadi dasar hukumnya.

Namun demikian, dengan mempertimbangkan kepentingan negara dan kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan, Advokat Reformasi dapat memahami kedudukan BJ Habibie sebagai presiden sampai dilaksanakannya Sidang Istimewa MPR.

Advokat Reformasi dalam surat pernyataannya juga menuntut agar tahanan politik era Soeharto segera dibebaskan. (S-10)

Sumber : SUARA KARYA (23/051/998)

_________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 525.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.