KADIN TENTANG KEPEMIMPINAN SOEHARTO

KADIN TENTANG KEPEMIMPINAN SOEHARTO

Rapat Kerja Dewan Pimpinan Pleno Terbatas Kadin Indonesia selama 2 hari yang berakhir semalam menyatakan dukungan pada pernyataan-pernyataan yang sudah berkembang di masyarakat yang mengusulkan Presiden Soeharto menjadi Bapak Pembangunan Nasional dan mengusulkan kepada MPR hasil Pemilu 1982 mengangkat kembali sebagai Presiden RI.

Ketua Kadin Indonesia Sukamdani S. Gitosardjono yang menyampaikan hasil-hasil Raker DPP Terbatas Kadin tersebut menyatakan, pengusaha-pengusaha nasional yang tergabung dalam Kadin Indonesia sangat menginginkan adanya kesinambungan pembangunan nasional. Dalam hal ini, kepemimpinan Bapak Soeharto diharapkan untuk tetap tampil sebagai Pimpinan Nasional.

"Kadin mengimbau kepada MPR hasil Pemilu 1982 untuk mempertimbangkan usulan-usulan yang berkembang pada masyarakat Indonesia termasuk Kadin Indonesia untuk menetapkan Bapak Jenderal Soeharto sebagai Presiden RI dan karena keberhasilan kepemimpinannya maka Kadin Indonesia menyatakan dan mengakui Bapak Soeharto sebagai Bapak Pembangunan," demikian Sukamdani S. Gitosardjono.

AD dan ART

Raker DPP Terbatas Kadin Indonesia tersebut diikuti oleh anggota DPH Kadin Indonesia dan 25 Kadin Daerah, membahas khusus masalah keorganisasian Kadin Indonesia dan menampung laporan-Iaporan dari daerah.

Dalam hal ini, Rapat Kerja telah menerimadan menyetujui Rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang disusun oleh Tim 6 dengan perubahan-perubahan yang akan disahkan oleh Munas Khusus Kadin Indonesia bulan September 1982.

Raker menyetujui pula Rancangan AD dan ART yang disusun Tim 6 dengan beberapa perubahan ini disampaikan kepada pemerintah sebagai bahan referensi dalam penyusunan Undang-Undang Kadin Indonesia.

Tim Kadin Indonesia dibentuk Munas Khusus Kadin Indonesia bulan Januari 1981, diberi wewenang khusus untuk menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kadin Indonesia.

Tim 6 Kadin ini terdiri dari Hasjim Ning (Ketua), Sukamdani S. Gitosardjono (Wakil Ketua), Nawawi (Sulawesi Selatan sebagai Anggota), Sukar Samsudi (Jabar sebagai anggota), Sugeng Saryadi (HIPMI sebagai anggota), dan Jusuf Merukh (Asosiasi sebagai anggota).

Laporan Daerah

Raker selanjutnya menerima laporan-Iaporan dari beberapa daerah yang merupakan tugas yang harus diatasi DPH Kadin Indonesia. Kadin Daerah NTT telah menghimbau pada Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayaran perintis reguler dengan kapal-kapal kecil daerah ini.

Beberapa Kadin Daerah melaporkan belum lancarnya pelaksanaan Keppres 14 A karena belum adanya kerjasama Pemda dengan Kadin Daerah.

Dalam hal perkreditan, beberapa Kadin Daerah menghendaki jangan terlalu sentralisasi, keputusan dan evaluasi tidak terlalu lama. Para kontraktor di daerah yang mengerjakan proyek-proyek pemerintah mengalami kerugian dengan adanya kenaikan BBM tahun lalu, karena banyak kalkulasi proyek diajukan sebelum kenaikan BBM sehingga nilai kontrak perlu ditinjau kembali. (DTS)

Jakarta, Suara Karya

Sumber: SUARA KARYA (16/10/1981)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku VI (1981-1982), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 182-183.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.