KADIN KENAIKAN RAPBN 87/88 CUKUP REALISTIK

KADIN KENAIKAN RAPBN 87/88 CUKUP REALISTIK

 

 

Kenaikan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 19871 88 sebesar 6,4 persen dibanding APBN 1986/87 cukup realistis dan diharapkan dapat membantu menunjang laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Penilaian itu dikemukakan Ketua Lembaga Pengkajian, Penelitan dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) KADIN Indonesia, Prof. Dr. Moeh. Sadli di Jakarta, Selasa menanggapi pidato Presiden Soeharto mengantar Nota Keuangan dan RAPBN 1987/1988.

Dikatakan, dengan adanya RAPBN 1987/1988 yang realistis ditunjang dengan berbagai kebijaksanaan Pemerintah di bidang ekonomi diharapkan peranan sektor swasta dapat lebih membantu laju pertumbuhan.

Volume APBN 1987/88 sebesar Rp 22,8 triliun secara nominal memang naik 6,4 persen. Namun kenaikan itu jangan terlalu dibanggakan karena secara nyata nilainya menciut.

Dalam pidato pengantar RAPBN, Presiden Soeharto menekankan kembali bahwa peranan dunia usaha sangat besar dalam menunjang pembangunan nasional, khususnya pembangunan ekonomi.

Agar pengembangan dunia usaha dapat ditingkatkan M. Sadli mengharapkan agar pemerintah memberikan kelonggaran terutama dalam bidang perpajakan agar dapat ditangguhkan pembayarannya.

“Dengan adanya kelonggaran pembayaran pajak tersebut diharapkan dunia usaha nasional akan lebih terangsang melakukan kegiatan sehingga dapat membantu pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.

Pengamat ekonomi DR Anwar Nasution dalam kesempatan itu menilai, RAPBN 1987/88 cukup melegakan, terutama karena pemerintah memberikan peranan lebih besar kepada swasta.

“Kesempatan berkembang dunia usaha lebih besar antara lain dengan dikeluarkannya berbagai kebijaksanaan yang memberikan kesempatan berkegiatan lebih luas kepada swasta, termasuk swastanisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN),” katanya.

Ia menganjurkan agar swastanisasi BUMN lebih membuka kesempatan kepada para pengusaha bonafide sehingga efisiensi dan produkti vitasnya dapat lebih ditingkatkan.

Prof DR Awaludin Djamin dalam kesempatan itu mengatakan, agar sasaran RAPBN dapat dicapai sudah waktunya masing-masing departemen mengadakan inventarisasi kembali terhadap wewenang departemennya, terutama di bidang perizinan agar tidak terjadi tumpang tindih, sehingga tidak menghambat perkembangan dunia usaha.

Departemen-departemen hendaknya juga dapat memberikan informasi kepada dunia usaha, bidang-bidang usaha yang layak menguntungkan dapat dikerjakan dunia usaha.

Masa Suram

Ketua Kompartemen Jasa Konstruksi, Konsultasi, Real Estate, Pengembangan Lingkungan, Riset dan Teknologi Ir. Ilhaimy Elias mengatakan, ketergantungan jasa kontruksi terhadap pasar pemerintah sangat besar.

Oleh karena itu menurunnya harga minyak di pasaran dunia telah mempersempit pasar jasa konstruksi. Pekerjaan konstruksi yang berasal dari pemerintah yang dibiayai APBN termasuk bantuan luar negeri, dana Inpres dan APBD seluruh Indonesia, menurut sensus konstruksi 1977, rata-rata 73 persen.

Bahkan pada 14 propinsi mencapai lebih dari 90 persen. Dewasa ini perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi tercatat sekitar 56.000 perusahaan.

Oleh karenanya diharapkan agar mulai bersiap diri mengalihkan usahanya ke bidang lain. (RA)

 

 

Jakarta, Antara

Sumber : ANTARA (06/01/1987)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku IX (1987), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 343-344.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.