KADIN : HIDUPKAN PASAR SEKUNDER OBLIGASI

KADIN : HIDUPKAN PASAR SEKUNDER OBLIGASI[1]

 

Jakarta, Antara

Swasta Indonesia akan menjadikan pasar modal dalam negeri sebagai sumber pembiayaan jika pasar sekunder obligasi sudah berkembang, kata Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Aburizal Bakrie di Jakarta, Senin.

“Karena pasar obligasi belum berkembang seluruhnya, mau tidak mau kita cari di luar negeri.” katanya menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri Pidato Presiden Soeharto dalam menyampaikan RAPBN 1997/98 di sidang Paripurna DPR.

Menkeu Mar’ie Muhammad sebelumnya mengatakan, dalam upaya menurunkan DSR, selain terus meningkatkan ekspor, pemerintah juga  meningkatkan peranan sarana pembiayaan kepada swasta yaitu melalui pasar modal dalam negeri.

Aburizal mengatakan, bagi kalangan swasta, yang diperlukan adalah modal (equity) dan pinjaman (loan).

“Untuk equity, bisa diperoleh di dalam negeri.” katanya.

Namun, katanya, hal tersebut belum bisa dilakukan jika swasta ingin mencari pinjaman, misalnya dengan menerbitkan obligasi karena belum didukung oleh pasar sekunder yang baik. Kondisi itu yang membuat swasta menjual obligasi di luar negeri.

Aburizal menyatakan tidak sependapat jika dikatakan DSR swasta meningkat karena ukuran  Penghitungan DSR swasta dengan pemerintah berbeda.

“Kalau pinjaman swasta meningkat, itu benar.” katanya.

Menurut dia, DSR swasta merupakan kemampuan proyek-proyek swasta dalam membayar kembali pinjaman pokok dan bunga, sementara DSR  pemerintah merupakan rasio pembayaran cicilan utang pokok dan bunga terhadap ekspor. “Jadi jangan dipakai ukuran yang sama.” katanya.

RAPBN

Tentang RAPBN 1997/98, Aburizal mengatakan, RAPBN itu menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap pengembangan sumber daya manusia (SDM) yaitu dengan meningkatnya alokasi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan.

“Saya menyambut gembira, karena selain volume nya di atas Rp 100 triliun, juga menunjukkan perhatian pemerintah terhadap pendidikan dan kesehatan yang luar biasa.” katanya.

Ia mengatakan, selain upaya peningkatan SDM, RAPBN itu juga melanjutkan otonomi daerah yaitu dengan meningkatkan Inpres untuk Dati II dan anggaran lain.

“Di daerah, masih banyak pengusaha-pengusaha yang mengharapkan penyaluran dana pemerintah.” katanya.

Sementara itu, anggota Komisi APBN Hamzah Haz mengatakan, RAPBN yang bersifat kontraktif karena penerimaan pemerintah lebih besar dibanding pembiayaan rutin itu, akan dapat mendinginkan suhu perekonomian Indonesia yang saat ini memanas.

Dalam RAPBN itu, katanya, terlihat kehati-hatian pemerintah dalam meredam inflasi antara lain dengan menetapkan harga pokok BBM secara konservatif yaitu 16,5 dolar AS per barel dan upaya menciptakan surplus anggaran yang akan digunakan untuk membayar utang luar negeri yang berbunga tinggi.

Ia juga mengatakan, sebenarnya pemerintah meningkatkan pemerataan melalui RAPBN jika tidak terlalu konservatif dalam menentukan laju ekspansif pendanaan ke daerah-daerah yang memiliki potensi ekonomi namun belum didukung prasarana yang memadai.

“Kita masih perlu menyebar sentra-sentra ekonomi, sehingga tidak hanya terpusat di Jabotabek saja, terutama ke wilayah timur Indonesia.” kata Hamzah.

Sumber : ANTARA (6/01/1997)

_______________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XIX (1997), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 194-196.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.