KADIN AKUI PRESIDEN SOEHARTO SEBAGAI BAPAK PEMBANGUNAN

KADIN AKUI PRESIDEN SOEHARTO SEBAGAI BAPAK PEMBANGUNAN

Kadin Indonesia menyatakan dan mengakni Presiden Soeharto sebagai Bapak Pembangunan dan mengimbau agar bersedia kembali sebagai Presiden RI.

Hal itu dikemukakan anggota Dewan Pengurus Kadin Indonesia Soekamdani Gitosardjono, kepada pers seusai Rapat Kerja Dewan Pengurus Pleno Kadin Indonesia dua hari, Kamis petang, di Sahid Jaya Hotel.

Soekamdani mengemukakan Raker Kadin Indonesia menyadari sedalam-dalamnya bahwa pembangunan yang dilaksanakan pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan nasional Presiden Soeharto berjalan pesat dan baik serta bermanfaat untuk kepentingan bangsa dan negara.

"Karenanya Kadin Indonesia sangat mengharapkan kesinambungan pembangunan nasional yang telah dilaksanakan itu dan diharapkan pula agar Presiden Soeharto tetap tampil sebagai pimpinan nasional," demikian Soekamdani Gitosardjono.

Raker Dewan Pengurus Pleno Kadin Indonesia, yang berlangsung Rabu dan Kamis di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, dihadiri anggota Dewan Pimpinan Harian Kadin Indonesia dan Ketua Kadin Daerah dari 25 propinsi membahas berbagai masalah yang menyangkut keorganisasian Kadin Indonesia.

Soekamdani yang juga Wakil Ketua Tim Enam Kadin Indonesia mengemukakan, Raker menyetujui rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kadin Indonesia yang disampaikan Tim Enam dan mendapat perbaikan dalam sidang Raker. Raker menyetujui rancangan AD dan ART tersebut disarnpaikan kepada Musyawarah Nasional (Munas) Kadin Indonesia bulan September 1982.

Disetujui agar rancangan AD dan ART itu disampaikan kepada pemerintah sebagai bahan referensi dalarn menyusun RUU tentang Kadin.

Soekamdani Gitosardjono menjelaskan Tim Enam dibentuk Munas Khusus Kadin Indonesia yang berlangsung di Jakarta tanggal 29-31 Januari 1981. Kepada tim itu diberi tugas untuk meneruskan penyempurnaan AD dan ART Kadin Indonesia 7 serasi dengan RUU tentang Kadin yang sedang digarap.

Komposisi Tim Enam adalah Ketua, Dr Hasyim Ning (Ketua Umum Kadin Indonesia), Wakil Ketua-Soekamdani Gitosardjono (Ketua Kompartemen Jasa Kadin Indonesia), Anggota-anggota, Nawani (Ketua Kadinda Sumsel), Sukar Samsudi (Ketua Kadinda Jabar), Jusuf Merukh (Assosiasi Pertambangan Indonesia), dan Soegeng Saryadi (HIPMI).

Dewan Pengurus Kadin Indonesia mengimbau agarpemerintah segera Undang-undang tentang Kadin guna memberikan kemantapan kepada misinya sebagai partner pemerintah dalam pembangunan.

Saran Kadinda NTT agar pemerintah membuka pelayaran pulau-pulau kecil dengan menggunakan kapal kecil dengan jalur dibukanya pelayaran perintis diharapkan terdapat arus lalu yang lancar.

Menilai kurang lancamya pelaksanaan Keppres 14 A di daerah sebagai akibat kurangnya komunikasi yang cocok, mengharapkan agar seluruh Kadinda bekerjasama baik dengan pemerintah daerah.

Dengan kerjasama itu semua peraturan dimana Kadin diikutsertakan memberikan pendapatnya, dengan baik agar nilai kontrak di daerah ditinjau kembali. himbauan para kontraktor di daerah merasa dirugikan dengan peningkatan harga BBM bulan April 1980.

Mengenai kredit, Raker menyarankan agar pelaksanaannya tidak terpusat di Jakarta saja. Tetapi agar pada kantor Cabang Bank Pemerintah dan swasta diberikan wewenang untukmemberikan kredit. Penilaian untuk memberikan kredit diharapkan agar jangan lama. (DTS)

Jakarta, Antara

Sumber: ANTARA (16/10/1981)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku VI (1981-1982), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 181-182.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.