JIKA SEKADAR MEMILIH PRESIDEN TAK PERLU SI MPR

JIKA SEKADAR MEMILIH PRESIDEN TAK PERLU SI MPR[1]

 

Jakarta, Republika

Perdebatan seputar pelantikan BJ Habibie selaku Presiden RI ke-3, menurut pakar hukum Prof. Dr. Loebby Loeqman, harus segera diakhiri. Langkah ini sangat penting untuk menghindari perpecahan di kalangan rakyat dan bangsa Indonesia.

Oleh karena itu Loebby menilai, tidak perlu menggelar Sidang Istimewa MPR jika tujuannya sekadar memilih presiden.

“Jangan dipersoalkan lagi apakah pelantikan Pak Habibie sebagai presiden sah atau tidak, memenuhi asas konstitusi atau tidak.” kata Loebby, kemarin, di Jakarta.

Ia menambahkan, pro dan kontra tentang pelantikan itu tak perlu diperpanjang sebab yang rugi adalah rakyat Indonesia sendiri.

“Langkah yang penting sekarang ini masyarakat harus memberikan dukungan pada kabinet yang baru dibentuk.” ujar dosen FHUI ini.

Masyarakat, himbaunya, jangan apriori lebih dulu dengan Kabinet Reformasi Pembangunan yang baru dibentuk Pak Habibie.

“Berikan kepercayaan dan kesempatan agar kabinet dapat bekerja untuk mengatasi krisis ekonomi dan politik.” pinta pakar hukum pidana ini.

Masyarakat justru harus memberikan masukan agar kabinet dapat bekerja secara lebih baik dan tanggap akan aspirasi rakyat yang menuntut reformasi di segala bidang.

Pandangan senada dilontarkan Wakil Ketua DPR Syarwan Hamid. Ia mengajak semua pihak untuk memikirkan skenario makro negeri ini.

“Kemauan orang memang macam-macam. Tapi, cobalah pikirkan skenario makro ini.” katanya menjawab pertanyaan wartawan di DPR, kemarin.

Pertanyaan itu sehubungan masih ada beberapa kalangan tetap menuntut diadakannya Sidang Istimewa MPR RI. Salah satunya, dari Civitas Academica Universitas Kristen Indonesia (UKI).Delegasi UKI kemarin menemui Syarwan Hamid. Mereka menyoal prosedur mundurnya pak Harto dan pengucapan sumpah Presiden RI BJ Habibie.

“Semua pilihan itu ada untung ruginya.” katanya.

“Tapi kita pilih yang risikonya kecil mencapai tujuan.”

Secara realistis, Syarwan menyatakan, tak mungkin ada pilihan yang mulus disetujui semua orang.

Khusus tentang pernyataan UKI bahwa akibat tindakan Presiden Soeharto yang inkonstitusional, maka sumpah/janji Presiden di depan Ketua MA, batal demi hukum, Syarwan menjelaskan bahwa seluruh proses, Kamis lalu, sudah didiskusikan dengan pimpinan MA dan para ahli hukum tata negara.

“Jadi, bukan kemauan orang per orang”, ujar Syarwan.

Tentang kemungkinan pelaksanaan SI MPR, Syarwan menyatakan bisa saja dilakukan untuk pemilihan Wapres dan perbaikan Ketetapan MPR.

“Kalau mengangkat presiden lagi, mesti melalui pemilu.” ujarnya.

Langkah ini menurut dia, harus dimulai dengan memperbaiki undang-undang.

“Saya mau menunjukkan betapa susahnya itu diwujudkan sementara ekonomi kita nyungsep.” kata mantan Kassospol ABRI ini,

“Kalau kita mau memaksakan itu, saya nggak bisa membayangkan risikonya.”

Sekjen DPP PPP Tosari Widjaya berpendapat polemik soal sah atau tidaknya sumpah presiden harus diakhiri. Ia mengingatkan bahwa kabinet baru harus segera bekerja.

“Dengan begitu, DPR ada peluang untuk segera mengambil peran reformasinya dalam perbaikan undang-undang.” katanya.

Kendati berharap semua cepat selesai, namun anggota FKP Marwah Daud Ibrahim berpendapat,

“Untuk memulai kerja kembali memakan waktu untuk mendinginkan suasana lebih dulu, yang penting, semua pihak harus mau mendengar suara-suara lain yang berkembang.” katanya.

Sumber : REPUBLIKA (23/05/1998)

_________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 533-534.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.