Jika Presiden Istirahat CATATAN HUKUM HARUN ALRASID

Jika Presiden Istirahat

CATATAN HUKUM HARUN ALRASID[1]

 

Jakarta, Kompas

Jika pejabat biasa dinasihati dokter agar istirahat, hal itu bukan berita. Tetapi jika yang harus istirahat itu Presiden, ini baru berita. Isu mengenai kondisi kesehatan Presiden bisa menurunkan nilai rupiah dan membuat panik bursa saham. Bahwasanya Presiden adalah manusia biasa yang karena kesibukannya yang luar biasa pada suatu saat bisa berakibat terhadap kemampuan fisiknya, sehingga dia tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya adalah hal yang wajar.

Berkaitan dengan itu, hukum tata negara positif harus menyediakan kaidah hukum, siapa yang akan mewakili Presiden untuk sementara waktu (tijdelijke verhindering van de ambtsdrager).

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia pada masa Republik Ketiga (17Agustus 1950 – 5 Juli 1959) Presiden Soekarno pernah dinasihati dokter agar beristirahat. Beliau menuruti nasi hat dokter dan merencanakan istirahat keluar negeri. Hal ini diberitahukan oleh Perdana Menteri Djuanda kepada para wakil rakyat di DPR yang pada waktu itu kuat kedudukannya (sistem parlementer), Bahkan, Presiden Soekarno sendiri merasa perlu memberikan amanat secara tertulis (nota bene dengan tulisan tangan) yang disiarkan dalam media massa.

Presiden Soekarno mengatakan,

“Hari ini saya bertolak meninggalkan Tanah Air untuk beberapa pekan lamanya. Kepergian saya adalah atas desakan dokter sejak berbulan-bulan yang lalu. Meskipun begitu, Insya Allah di tempat-tempat saya beristirahat nanti, saya akan berbuat juga sesuatu untuk kepentingan perjuangan bangsa Indonesia dan Republik Indonesia.” (Indonesia Raya, 6 Januari 1958)

YANG penting untuk dicatat ialah, sebelum berangkat keluar negeri untuk beristirahat, Presiden Soekarno menunjuk Mr Sartono (Ketua DPR) untuk menjadi Pejabat Presiden. Tindakan Presiden ini adalah dalam rangka menerapkan kaidah hukum yang tercantum dalam Undang-Undang No.29 Tahun 1957, Pasal 1, ayat 1, yang bunyinya. Dalam hal Wakil Presiden tidak ada atau berhalangan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan pekerjaan jabatan Presiden sehari-hari. Pada masa Republik Keempat (5 Juli 1959-sekarang), sejak Presiden Soekarno diganti oleh Presiden Soeharto (12 Maret 1967), untuk pertama kali diumumkan, bahwa beliau dinasihati oleh Tim Dokter. KePresidenan untuk istirahat selama 10 hari (5 Desember-15 Desember 1997).

Harun Alrasid

Berkaitan dengan itu, Presiden membatalkan rencananya menghadiri KTT Organisasi Konferensi Islam di Teheran, namun beliau akan menghadiri KTT Informal ASEAN di Kuala Lumpur tanggal15-16 Desember 1997. Tetapi pada 12 Desember 1997 diumumkan bahwa kepergian ke Kuala Lumpur juga dibatalkan atas nasihat Tim Dokter.

Yang patut mendapat perhatian adalah, yang mewakili Presiden, baik ke Teheran maupun ke Kuala Lumpur, ialah Menteri Ali Alatas. Hal ini tidak sesuai dengan kaidah hukum yang tercantum dalam Ketetapan MPR No.VII tahun 1973, Pasal 3, yang berbunyi, (1) Dalam hal Presiden berhalangan sementara, maka Presiden menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas-tugas Presiden(2). Apabila dalam hal dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Wakil Presiden dalam keadaan berhalangan, maka Presiden menunjuk seorang Menteri untuk melaksanakan tugas­tugas Presiden.

NYATALAH dari kedua ketentuan tersebut bahwa yang memiliki hak utama (prioritas) untuk mewakili Presiden adalah Wakil Presiden. Jadi, seharusnya yang mewakili Presiden Soeharto ke Teheran dan ke Kuala Lumpur di penghujung tahun lalu itu ialah Wakil Presiden Try Sutrisno.

Sebagai perbandingan, ketika Presiden Clinton berhalangan menghadiri Konferensi Perubahan Iklim di Kyoto, yang memimpin delegasi Amerika Serikat ialah Wakil Presiden Al Gore.

Bahwa ketika Presiden Soeharto pergi keluar negeri pada tahun 1968 (Jepang dan Kamboja) dan tahun 1972 (Perancis dan beberapa negara lain), beliau menunjuk Menteri Sri Sultan Hamengku Buwono untuk mewakili Presiden di Tanah Air (Keputusan Presiden No.127/1968 dan Keppres No.62/1972), tindakan ini dapat dimengerti, sebab, pada waktu itu jabatan Wakil Presiden kosong. Peristiwa penunjukan Ali Alatas itu mewakili Presiden bahwa jika Presiden berhalangan, beliau dapat langsung menunjuk Menteri untuk mewakili Presiden, tidak persis harus Wakil Presiden. Disinilah letak kelainan hukum tata negara sebagai lex imperfecta, yaitu norma tanpa sanksi.

(Harun Alrasid, pakar hukum tata negara Universitas Indonesia)

Sumber : KOMPAS (12/01/1998)

_______________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 753-755.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.