JEPANG INGINKAN KERINGANAN PAJAK OTOMOTIF DARI INDONESIA

JEPANG INGINKAN KERINGANAN PAJAK OTOMOTIF DARI INDONESIA[1]

 

Jakarta, Antara/AFP

Jepang telah minta Indonesia untuk memberikan keringanan pajak di sektor otomotif yang disampaikan oleh tim perunding Jepang dalam pembicaraan bilateral di seputar perselisihan mobil nasional (mobnas).

Menteri Perindu strian dan Perdagangan Tunky Ariwibowo di Jakarta, Selasa, mengatakan, tim perunding Jepang telah mengajukan beberapa hal yang berhubungan dengan “masalah perpajakan dan bea masuk”.

Namun, kata Tunky,

“Hal-hal seperti yang diajukan Jepang itu tidak dapat diterima begitu saja, kami harus mempertimbangkannya.”

Tim perunding Indonesia dan Jepang telah mengadakan pertemuan pada tanggal 5 dan 6 Juni 1997, sementara tim perunding Indonesia di Jenewa, Swiss akan mengadakan pembicaraan dengan tiga pihak penggugat, Jepang, Amerika Serikat dan Uni Eropa pada Selasa dan Rabu pekan depan.

“Mereka mengajukan pemotongan pajak… dan kami akan melihat apakah hal itu akan menurunkan pendapatan negara atau tidak.” kata Tunky.

Menurut dia, setiap penurunan penerimaan pajak juga akan menurunkan pendapatan negara sementara anggaran negara telah dicantumkan dalam peraturan.

Presiden Soeharto, seperti dikutip Tunky, minta semua bentuk negosiasi harus diupayakan tetapi,

“Jangan sampai mempengaruhi kepentingan nasional.”

Indonesia mengulirkan kebijakan mobnas pada Februari 1997 dan PT Timor Putra Nasional (TPN) ditunjuk sebagai pelaksana dengan kemudahan pembebasan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) dan bea masuk (BM) selama tiga tahun.

Sumber : ANTARA (10/06/1997)

____________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XIX (1997), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 379.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.