JAWABAN CUKUP SEPELE

JAWABAN CUKUP SEPELE[1]

 

Jakarta, Merdeka

KEENGGANAN para pejabat tinggi negara untuk melaporkan harta kekayaan mereka dan sanak kadang mereka, atau lebih jelas lagi, banyak berkilah jika ada yang mengusulkan dibuatnya undang-undang (UU) yang mewajibkan seorang pejabat tinggi negara melaporkan harta kekayaan mereka, sebelum dan sesudah menduduki jabatan tinggi itu, sebenarnya mudah untuk mendapatkan jawabannya.

Semula memang sudah lama masyarakat ramai menanyakan kepada diri mereka sendiri, dari mana asal-muasal segala kekayaan sementara pejabat tinggi negara yang berlimpah-ruah itu. Dengan terungkapnya kasus Eddy Tansil dan sejenisnya, kasus kredit macet yang luar biasa takarannya, maka bagi masyarakat luas, asal-muasal kekayaan para pejabat tinggi negara dan sanak kadang mereka, mulai kelihatan sangat transparan.

Namun cerita tentang ulah Eddy Tansil dan para profesional sejenis, belum berakhir sekian saja. Pada akhir Desember tahun lalu, masyarakat dikejutkan dengan berita adanya skandal di Bank Indonesia (BI). Menurut sumber yang bisa diandalkan, sekitar sepuluh pejabat teras BI terlibat dalam pengucuran dana beberapa bank bermasalah, seperti Bank Perniagaan sejumlah Rp.1,3 triliun, Bank Asia sebesar Rp.57 miliar, Bank Dwipa Rp.200 miliar, dan Bank Arta Prima sejumlah Rp.3,24 miliar, masing-masing menyangkut sekitar setengah lusin tersangka pelaku kolusi yang dilakukan ‘orang dalam’.

Nama-nama pemilik atau penanggungjawab bank bermasalah itu, antara lain terdapat Hindoro B Halim alias Kiem Bun Hiem, Nugraha Tirtanata, Bambang Sarrilyono alias Tjiauw Kim Thian, yang diharapkan akan beroleh kejelasan setelah pihak kepolisian usai penyidikannya.

Skandal-skandal yang sangat memalukan citra perbankan Indonesia di dunia Internasional demikian itu, sebenarnya bisa dicegah jika saja ada faktor-faktor ;  Pertama, transparansi dalam seluk-beluk bisnis perbankan oleh Dewan Moneter yang dipertanggungjawabkan kepada DPR, Kedua UU yang mengharuskan para pejabat tinggi negara melaporkan harta kekayaan mereka sebelum dan sesudah memangku jabatan dan Ketiga, ancaman hukuman yang sangat berat, yakni hukuman mati.

Ketiadaan ketiga faktor pencegah kolusi itu merupakan persyaratan paling pokok dan elemen teruntuk mencegah pembobolan besar-besaran uang negara, dan akibatnya yang tidak langsung, arogansi kekuasaan orang kaya baru. Masalahnya, tidak satu orang pun percaya, bahwa para pelaku kolusi melakukan tindak pidana demikian itu tanpa pamrih, tanpa sepengetahuan kawan sekerja dan atasan, bahkan seringkali berdasarkan instruksi lisan dan tidak harus dengan ‘surat sakti’.

Era ‘surat sakti’ tampaknya sudah merupakan masa lampau, karena jika suatu saat terungkap adanya bukti tertulis, maka sulit meloloskan diri dari perhatian khalayak ramai. Kolusi hanya mulus jika dilakukan secara kolektif, dan sepengetahuan dari penanggungjawab tertinggi. Selain itu, iklim politik harus pula mendukung, dalam arti para pelaku pembobolan bank, mendapatkan segala macam fasilitas baik keuangan, hukum dan perlindungan politis.

Sekalipun di kemudian hari, kebijakan dan pertanggungjawaban bank diatur menurut aturan dan UU yang ketat serta transparan, jika tidak disertai UU yang mengharuskan para pejabat tinggi negara melaporkan harta kekayaan mereka beserta keluarga dan hukuman mati atas pelaku korupsi dan korupsi pada tingkat atas, maka keadaan akan tetap tidak berubah.

Harus diingat di sini, bahwa kebocoran dana pembangunan yang diperoleh dengan pinjaman luar negeri, salah satu sumber terbesarnya, tidak berada pada pemborosan pembelanjaan, tetapi pada pembobolan dana lewat bank, di antaranya kredit macet secara besar-besaran. Itu sebabnya, kita katakan bahwa jawaban atas pertanyaan bagaimana menghentikan tindak korupsi dan kolusi di sektor perbankan, bisa dijawab dengan cara yang sepele, dan tidak sangat njelimet seperti dugaan sementara orang selama ini.

Sumber : MERDEKA (12/01/1998)

_____________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 755-756.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.