JATUHNYA SOEKARNO JATUHNYA SOEHARTO I

JATUHNYA SOEKARNO JATUHNYA SOEHARTO I[1]

 

 

Jakarta, Merdeka

PROSESNYA cermat, bertahap, dan berhati-hati meski terjadi dalam suasana yang emosional. Inilah gambaran bagaimana Bung Karno diturunkan dari kursi kepresidenan. Titik awalnya sudah berlangsung sesaat setelah terjadi G30S/PKI. Tetapi, kekuasaan Presiden RI I itu secara resmi dihabisi pada 7 Maret 1967, lewat Sidang Istimewa MPRS yang dipimpin Abdul Haris Nasution. MPRS sekaligus mengangkat Pejabat Presiden. Bung Karno lantas ‘dikurung’ di rumah. Terhadap bekas Presiden RI ini, pimpinan ABRI bersikap mikul dhuwur mendhem jero. Prosesnya amat cepat, amat menegangkan, tetapi lancar. Ini karena Pak Harto masih bisa mengatur sendiri cara berhenti dari jabatan Presiden.

“Dengan ini saya menyatakan berhenti.” katanya pada 21 Mei 1998.

Dan sesuai dengan konstitusi, lanjutnya, maka

“Saudara Wapres BJ Habibie menggantikan saya menjadi Presiden, menghabiskan sisa waktu jabatan sampai tahun 2003.”

Pak Harto lengser keprabon lantas ‘madeg pandito’? Terhadap bekas Presiden RI, ABRI menjamin keamanan dan keselamatannya, termasuk keluarganya.

Dari ikhtisar singkat di atas, terlihat perbedaan yangjelas bagaimana dua Presiden RI menanggalkan jabatannya. Presiden Soekarno ditarik mandatnya oleh MPR(S), sedangkan Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya, kemudian menyerahkan jabatannya kepada Wakil Presiden, tanpa menyinggung soal mandat dari MPR.

Mari kita belajar sejarah, mulai dari jatuhnya presiden I.

Sidang Istimewa MPR 1967

Sidang Istimewa itu menghasilkan Tap No.XXXIII/MPRS/1967 yang sebagian isinya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1,

“Menyatakan bahwa Presiden Soekarno telah tidak dapat memenuhi pertanggungjawaban konstitusional, sebagaimana layaknya kewajiban seorang mandataris terhadap MPR(S) sebagai yang memberi mandat, yang diatur dalam UUD 1945.”

Pasal 2,

“Menyatakan bahwa Presiden telah tidak dapat menjalankan haluan dan putusan MPRS, sebagaimana layaknya kewajiban seorang mandataris terhadap MPR(S) sebagai yang memberi mandat, yang diatur dalam UUD 1945.”

Pasal 3,

“Melarang Presiden Soekarno melakukan kegiatan politik sampai dengan Pemilu sejak berlakunya ketetapan ini, menarik kembali mandat MPRS dari Presiden Soekarno serta segala kekuasaan pemerintahan negara yang diatur dalam UUD 1945.”

Pasal 4,

“Menetapkan berlakunya Tap No.XV/MPRS/1966, dan mengangkat Jendera1 Soeharto, pengemban Tap No.IX/MPRS/1966 sebagai Pj. Presiden berdasarkan pasal 3 UUD 1945 hingga dipilihnya Presiden oleh MPR basil Pemilu.”

Demikianlah kata akhir untuk menyudahi kekuasaan Presiden Soekarno yang, secara perlahan-1ahan sebenarnya sudah berlangsung proses pengurangan atas kekuasaan itu.

Menurut catatan, setelah Bung Karno mengeluarkan Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret), MPRS segera meminta pertanggungjawaban Presiden selaku mandataris atas situasi yang terjadi saat itu . Untuk memenuhi pemintaan MPRS tersebut, Bung Karno menyampaikan semacam progres report pada tanggal 22 Juni 1966. Laporan inilah yang kemudian populer disebut sebagai amanat ‘Nawaksara’ yang artinya adalah ‘Sembilan Hal Penting’.

‘Harapan Rakyat’

Amanat Nawaksara itu ditolak MPRS karena dinilai tidak memenuhi harapan rakyat. Sebab di sana tidak terdapat secara jelas kebijaksanaan dan sikap Bung Karno terhadap G30S/PKI dan epilognya. Maka MPRS meminta Presiden agar melengkapi laporan itu, ditambah dengan laporan merosotnya ekonomi dan akhlak.

Tanggapan MPRS terhadap pidato Nawaksara itu dituangkan dalam Keputusan MPRS No.5/MPRS/1966. Isinya antara lain sebagai berikut :

Menimbang :

Bahwa keseluruhan pidato Presiden/Mandataris MPRS yang disampaikan kepada MPRS pada tanggal 22 Juni 1966 yang berjudul Nawaksara, yang meliputi batang-tubuh laporan, dan lampiran-lampirannya kurang memenuhi harapan rakyat, khususnya anggota MPRS karena tidak memuat secara jelas penanggungjawaban tentang kebijaksanaan Presiden/Mandataris MPRS mengenai peristiwa kontra revolusi G30S/PKI beserta epilognya.

dst.

dst.

Mendengar :

Permusyawaratan dalam rapat-rapat MPRS dari tanggal 20 Juni sampai dengan 5 Juli 1996.

Memutuskan :

Pasal 3, Mengharapkan agar untuk masa selanjutnya Presiden memberi pertanggungjawaban yang selengkap-lengkapnya sesuai dengan makna UUD 1945.

Nota Pimpinan

Setelah itu keluarlah Nota Pimpinan MPRS tertanggal 22 Oktober 1966, tertanggal2 2 Oktober 1966. Nota pimpinan MPRS ini, bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut :

Kepada Yth . Bapak Presiden RI di Jakarta.

Atas dasar keputusan MPRS No.5/MPRS/1966, kami mengharapkan Bapak Presiden memperhatikan sungguh-sungguh tentang kelengkapan laporan pertanggungjawaban mengenai sebab-sebab terjadinya peristiwa G30S/PKI beserta epilognya dan kemunduran ekonomi serta akhlak. Kami harapkan perhatian dan kesediaan Bapak Presiden.

Nota itu ditandatangani oleh Ketua MPRS AH Nasution dan empat wakil ketua, yakni Osa Maliki, HM Subehan, M Siregar dan Mashudi.

Dalam waktu hampir bersamaan, MPRS mengeluarkan Tap No.XIXIMPRS/1966 yang mencabut Tap sebelumnya mengenai pengangkatan Bung Karno sebagai Presiden seumur hidup.

Menurut Manai Sophiaan, penetapan Tap No XIX itu disertai ejekan dari Ketua MPRS AH Nasution yang mengatakan bahwa ia menandatangani Tap itu dengan tersenyum.

“Padahal, sebelumnya, ketika MPRS mengangkat Bung Karno menjadi presiden seumur hidup. Nasution yang masih menjadi anggota biasa MPRS juga ikut menandatangani.” kata Manai.

Pernyataan ABRI

Dalam suasana itu, pada 21 Desember 1966. ABRI mengeluarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Jenderal Soeharto (Menutama-Hankam), Letjen Panggabean (Wakil Pangad), Laksamana Muljadi (Menteri Pangal), Jenderal Pol Sutjipto Judodihardjo (Menteri Pangak), Lakdya Rusmin Nuijadin (Menteri Pangab).

Pernyataan ABRI tersebut berbunyi :

  1. ABRI dengan konsekuen tetap mempertahankan Pancasila dan UUD 1945 serta melaksanakan keseluruhan jiwa semangat dan keputusan Sidang Umum ke 4 MPRS tahun 1966.
  2. ABRI akan mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun pihak mana pun, golongan mana pun yang akan menyelewengkan Pancasila dan UUD 1945 seperti yang pernah dilakukan PKI pemberontakan Madiun, Gestapu PKI, DI-Til, Masjumi, PSI, PRRI (Permesta serta siapa pun yang tidak mau melaksanakan keputusan-keputusan Sidang Umum ke-4 MPRS).
  3. ABRI bertekad bulat untuk mensukseskan Dwi Dharma dan Catur Karya Kabinet Ampera dan akan bertindak terhadap siapa pun yang menghambat pelaksanaannya.

Memasuki 1967

Pada tahun baru 1 Januari 1967, pimpinan MPRS mengeluarkan Press Release untuk menjelaskan hasil pertemuan akhir tahun 1966. Isinya antara lain :

Pejabat Sekretaris Umum MPRS Letkol Abdulkadir Besar SH menerangkan bahwa pimpinan MPRS mencatat telah adalah usaha-usaha positif yakni seperti (I) resolusi DPR GR 20 September 1966, (2) Nota pimpinan MPRS kepada Presiden tanggal 22 Oktober 1966, (3) berbagai usaha dari masyarakat, (4) pernyataan pimpinan ABRI tanggal 21 Desember 1966 serta kontak-kontak yang diadakan antara pimpinan ABRI dengan Presiden. Proses-proses ini sekarang masih berjalan dan dengan itikad baik serta rasa tanggungjawab penuh semua pihak, pimpinan MPRS berpendapat kita semua berkewajiban mendorong dan membantunya.

Minta Bahan Yuridis

Kemudian pada 6 Januari 1967, pimpinan MPRS berkirim surat kepada pengemban ketetapan MPRS IX/Pangkopkamtib Jenderal TNI Soeharto. Isinya : Pimpinan MPRS mengkonstasikan bahwa setelah berlangsungnya sidang Mahmilub yang mengadili perkara-perkara eks Waperdam I dan eks Men/Pangau, telah timbul berbagai suara dan pendapat dalam masyarakat yang berkisar pada dua hal pokok, yaitu :

Tuntutan penyidikan hukum untuk menjelaskan/menjernihkan terhadap peranan Presiden dalam hubungan dengan peristiwa kontra revolusi G30S/PKI. Tuntutan dilaksanakannya Kcputusan MPRS Nomor 5/MPRS/ 1966.

Kedua hal pokok tersebut telah kami musyawarahkan dengan seksama pada tanggal 23 Desember dan menghasilkan pendapat bulat bahwa dalam rangka menanggapi pelaksanaan keputusan MPRS No.5/MPRS/1966 diperlukan bahan selengkap-lengkapnya untuk bahan pertimbangan dalam menilai pertanggungjawaban Presiden/Mandataris MPR.

Dalam hubungan itu pimpinan MPRS meminta Pangkopkamtib memberikan bahan-bahan yuridis/hasil penyidikan hukum yang menjelaskan/menjernihkan peranan Presiden dalam peristiwa G30S/PKI.

Pelengkap Nawaksara

Memenuhi permintaan pimpinan MPRS, Bung Karno akhirnya mengirimkan “Perlengkapan Pidato Nawaksara Presiden RI” pada tanggal 10 Januari 1967.

Pihak MPRS memberi catatan sementara atas perlengkapan Nawaksara itu sebagai berikut :

Pada hari ini jam 13.45, pimpinan MPRS telah menerima dengan resmi Surat Presiden RI No.01/Pres/1967 tentang perlengkapan pidato Nawaksara yang diantar oleh Sekretaris Militer Presiden Mayjen Smjosumpeno.

Setelah membaca surat tersebut, maka catatan sementara dari pimpinan MPRS ialah :

Bahwa Presiden masih meragukan keharusannya  untuk memberi pertangungjawaban kepada MPRS.

Perlengkapan Nawaksara bisa mengesankan seolah-olah dibuat dengan konsultasi Presidium Kabinet Ampera dan para Panglima Angkatan Bersenjata.

dst

dst

Selanjutnya pada tanggal 20 dan 21 Januari 1967, pimpinan MPRS mengadakan musyawarah membahas perlengkapan Nawaksara dengan keputusan pokok menolak perlengkapan Nawaksara. Dalam dokumen hasil musyawarah ini disebutkan bahwa sikap Presiden/Mandataris MPR sebagaimana terdapat dalam perlengkapan Nawaksara tidak sesuai dengan konstitusi.

Musyawarah 21 Januari itu juga memutuskan akan mengadakan sidang istimewa MPRS pada tanggal 7 Maret 1997. Dan sesuai dengan rencana, 7 Maret itu Sidang Istimewa diselenggarakan dengan keputusan menurunkan Bung Karno dari kekuasaannya.

Sumber : MERDEKA (26/05/1998)

____________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 599-604.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.