JATUHNYA SOEHARTO III

JATUHNYA SOEHARTO III[1]

 

Jakarta, Merdeka

TARUHLAH pernyataan berhenti Soeharto dari jabatan Presiden 21 Mei lalu sudah tidak akan dipersoalkan lagi. Atau dianggap selesai. Maka kita akan memiliki konvensi baru tentang pelaksanaan Pasal 8 UUD 1945 bahwa seorang presiden bisa menyatakan berhenti atas kemauannya sendiri (sepihak) tanpa harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada MPR.

Persoalan yang mungkin muncul kelak ialah, bagaimana jika selama menjalankan tugas kenegaraannya sang Presiden membuat kesalahan-kesalahan atau penyelewengan-penyelewengan terhadap konstitusi. Bisakah dia menyatakan berhenti secara sepihak? Siapa pula yang memiliki otoritas untuk menilai bahwa sang Presiden menyimpang atau tidak, bersalah atau tidak?.

Dalam UUD 1945 dijelaskan bahwa MPR-lah yang memilih dan memberhentikan Presiden. Berarti MPR pula yang punya wewenang menilai pelaksanaan tugas mandataris. Berarti MPR pula yang bisa minta pertanggungjawaban tugas Presiden. Jika permintaan pertanggungjawaban itu dilakukan sebelum masa jabatan Presiden habis, maka forumnya adalah Sidang Istimewa MPR. Sidang istimewa MPR itu bisa terlaksana jika ada permintaan dari DPR karena keadaan tertentu.

“Keadaan tertentu” itu ialah hila DPR menganggap Presiden sungguh-sungguh telah melanggar haluan negara yang ditetapkan oleh UUD atau MPR.

Selain meminta pertanggungjawaban Presiden, MPR juga bisa mengadakan sidang istimewa dalam hal Wakil Presiden berhalangan tetap serta Presiden dan DPR meminta majelis untuk memilih wakil presiden. Sidang Istimewa juga bisa diadakan bila Presiden dan Wakil Presiden (kedua-duanya) berhalangan tetap, maka majelis dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan mengadakan istimewa untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden baru.

Tentang tatacara pengalihan jabatan Presiden dari Soeharto kepada Habibie (Wakil Presiden) 21 Mei lalu, hal itu dilakukan berdasarkan Tap MPR No.II/MPR/1973 yang isinya adalah sebagai berikut :

Dalam hal Presiden meninggal, berhenti, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam masa jabatannya atau yang berdasarkan ketetapan MPR itu disebut sebagai berhalangan tetap, sesuai pasal 8 UUD 45, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. Sebelum memegang jabatan Presiden, ia bersumpah atau berjanji di hadapan DPR. Jika DPR untuk keperluan tersebut tidak mungkin mengadakan rapat, maka Wakil Presiden sebelum memegang jabatan presiden bersumpah atau berjanji di hadapan Mahkamah Agung sesuai dengan Tap MPR No.VII/MPR/1973.

Jika berpatokan pada Tap MPR No.2 tahun 1973 di atas, maka tatacara pengalihan jabatan Presiden dari Soeharto kepada Habibie pada 21 Mei lalu adalah sah. Yang belum terinci secara jelas ialah bilamana seorang Presiden bisa menyatakan berhenti dan tidak perlu menyampaikan pertanggungjawaban kepada MPR? Untuk memahami sebab-sebab berhentinya Soeharto dari jabatan Presiden, ada baiknya diikuti kronologi singkat peristiwa-peristiwa yang mendahuluinya berikut ini.

Sejak bulan Juli 1998, kondisi perekonomian nasional terus memburuk. Kondisi ini juga dialami oleh sejumlah negara di Asia, khususnya Asia tenggara.

Di antara negara-negara yang menga1ami krisis moneter (kemudian berlanjut ke krisis ekonomi), Indonesia adalah yang paling parah. Hingga saat-saat terakhir menjelang berhentinya Soeharto, berbagai kalangan menilai belum ada titik terang ke arah perbaikan.

Sulitnya pemulihan krisis ekonomi (yang kemudian juga berlanjut dengan krisis kepercayaan), disebabkan karena berbagai hal. Antara lain, fundamental ekonomi nasional tidak kuat, utang luar negeri yang besar, tingginya inefisiensi, terjadinya monopoli, buruknya sistem perbankan, adanya korupsi, dan kolusi.

Munculnya tuntutan dari rakyat untuk melakukan reformasi di segala bidang. Banyak aksi unjuk rasa, terutama dari kalangan mahasiswa.

Pemerintah, lewat Mendagri Hartono dan Menpen Alwi Dahlan menjelaskan bahwa Presiden Soeharto menilai reformasi politik baru bisa dimulai setelah tahun 2003. Pernyataan ini kemudian diralat esok harinya setelah Menpen dan Mendagri (waktu itu) dipanggil Presiden Soeharto.

Tanggal :

4 Mei, harga BBM dan listrik naik. Kerusuhan di Medan selama 3 hari, 6 tewas. Beberapa hari kemudian disusul kenaikan tarif angkutan.

9 Mei, Soeharto ke Mesir hadiri KIT G-15. Ia yakin stabilitas politik terjaga.

12 Mei, terjadi insiden di Universitas Trisakti Jakarta, empat orang mahasiswa Trisakti tewas ditembak petugas.

13 Mei, di depan warga negara Indonesia di Kairo, Soeharto menyatakan jika rakyat tidak menghendaki, ia tidak akan mempertahankan kekuasaannya dengan menggunakan senjata. Jakarta mulai terjadi kerusuhan.

14 Mei, Jakarta ‘terbakar’. Massa menghanguskan dan me arah pusat-pusat pertokoan. Masyarakat panik. WNI keturunan banyak yang pergi ke luar negeri.

15 Mei, Kenaikan harga BBM dan listrik ‘diralat’ atau diturunkan lagi.

18 Mei, Sejak Senin pagi, kompleks Gedung : MPR/DPR RI didatangi ribuan mahasiswa, puluhan cendekiawan dan 15 jenderal purnawirawan. Mereka satu suara menyampaikan tuntutan reformasi dan mendesak dilakukannya Sidang Istimewa MPR. Pukul 09.00 WIB, ratusan mahasiswa terhambat di pintu gerbang dan bersitegang dengan aparat keamanan. Sekitar pukul 09.30 WIB, tokoh reformis Amien Rais juga muncul di DPR bersama Yusril Ihza Mahendra, AM Fatwa. Tokoh-tokoh ini melakukan dengar pendapat dengan anggota Komisi II DPR, menuntut Presiden Soeharto mundur secara konstitusional dan damai. Di ruangan berbeda, ratusan alumni Institut Pertanian Bogor (IPB) dipimpin rektor IPB, Soleh Solehuddin, mereka bertemu dengan Fraksi Karya Pembangunan (F-KP). Keluarga besar IPB mengancam menarik diri dari keanggotaan di Golkar. Kemudian dilanjutkan pertemuan dengan Fraksi Persatuan Pembangunan (F-PP). Mengusulkan kepimpinan dewan untuk meminta Presiden Soeharto mengundurkan diri secepatnya. Presidium Gerakan Reformasi Nasional (GM) juga tak ketinggalan. Terdiri atas, Solichin GP, Ali Sadikin, Bambang Triantoro, Hariadi Dharmawan, Dimyati Hartono, Sri Edi Swasono, Rendra. Dipimpin oleh Soebroto mantan Menteri Pertambangan dan Energi.

Tuntutan mahasiswa dan cendekiawan dan tokoh masyarakat menunjukkan titik cerah. Pada pukul 15.20 WIB, pimpinan DPR melakukan jumpa pers. Intinya, Pimpinan DPR RI sepakat meminta agar Presiden Soeharto secara arif dan bijaksana sebaiknya mengundurkan diri.

Sementara di kediaman Presiden Soeharto, sesaat setelah diminta mundur ramai didatangi para pembantunya termasuk pejabat penting lainnya.

Pukul 17.30 WIB, Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto, KSAD Jenderal TNI Subagyo HS, Pangkostrad Letjen TNI Prabowo Subianto, disusul Pangdam Jaya Mayjen Sjafrie Sjamsuddin. Seusai bertemu Presiden para petinggi ABRI itu, mengadakan rapat kilat di Markas Besar ABRI di Jl. Medan Merdeka Barat. Sekitar pukul 19.15 WIB, Menhankam/Pangab memberi keterangan pers, ABRI menilai pernyataan pimpinan dewan itu merupakan sikap dan pendapat individual.

19 Mei, Sembilan tokoh masyarakat memenuhi undangan Presiden Soeharto di Istana Merdeka. Pukul 09.12 WIB, sembilan tokoh masyarakat (Nurcholis Madjid, Abdulrachman Wahid, Ali Yafie, Emha Ainun Nadjib, Ma’ruf Amin, Yusril Thza Mahendra, Kholil Baidowi, Ahmad Bagja, MalikFajar, Sumarsono) memasuki ruang Jepara. Pukul 11.52 WIB, pertemuan Presiden Soeharto dengan sembilan tokoh tersebut se1esai, Presiden memberi keterangan pers yang intinya :

Membentuk komite reformasi.

Membentuk kabinet reformasi.

Mempercepat pemilihan umum.

Soeharto tak bersedia lagi dicalonkan sebagai presiden.

Pada hari yang sama di Gedung DPR terjadi rapat yang alot yakni, rapat gabungan antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi. Hasilnya, sepakat dan setuju untuk mempercepat agar Presiden Soeharto turun secara konstitusional. Rapat gabungan ini berlangsung tak kurang dari empat jam.

Mahasiswa yang mengepung kompleks Gedung DPR membludak. Mereka tak ingin meninggalkan DPR sebelum ada kepastian Sidang Umum Istimewa

20 Mei, Pukul 02.00 WIB, masyarakat masih leluasa memasuki daerah Monas. Suasana kawasan tersebut masih ramai dengan penjual minuman. Namun sejam kemudian, petugas keamanan sudah memasang pagar kawat berduri.

Pukul 03.00 WIB, Amien Rais memberi keterangan pers. Amien Rais menghimbau kepada mahasiswa untuk membatalkan hari kemenangan reformasi yang rencananya digelar pukul 09.00 WIB, di taman Monas. Seman itu disiarkan media televisi

Pada pukul 06.00 WIB, Fraksi Karya Pembangunan DPR rapat selama lima jam. Hanya, lima alternatif agar Presiden Soeharto mundur secara konstitusional menyusul tuntutan mahasiswa. Namun hasil rapat itu ditolak mahasiswa karena baru dilaksanakan empat bulan lagi. Setelah terjadi dialog antara pimpinan mahasiswa dan Ketua Irsyad Sudiro disepakati SI akan dilaksanakan 8 Juni 1998. Pukul 09.15 WIB Mensesneg Saadilah Mursjid menyatakan pemerintah akan mengumumkan susunan awal Komite Reformasi.

21 Mei, Sementara rencana aksi kemenangan reformasi di taman Monas yang sedianya dilaksanakan pukul 09.00 WIB dibatalkan. Aliensi mahasiswa pun tetap dipusatkan di Gedung DPR, puluhan ribu mahasiswa berkumpul di sana.

Pukul 20.00 WIB, sebelas Menteri Ekuin menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden Soeharto. Sebelas Menteri Ekuin tersebut minus Menperindag, Bob Hasan dan Menkeu, Fuad Bawazier.

Pukul 22.48 WIB, jaringan televisi CNN dalam breaking newsnya menyiarkan pernyataan Menteri Luar Negeri AS, Madeleine Albright yang meminta Presiden Soeharto untuk mengundurkan diri.

KAMIS, 21 MEI 1998

TVRI siaran langsung dari Istana Merdeka.

Pukul 08.00 WIB, Presiden Soeharto tiba di Istana Merdeka.

Pukul 08.40 WIB, Pimpinan MPR/DPR Harmoko, Syarwan Hamid, Abdul Gafur, Fatimah Achmad dan Ismail Ihsan Metareum bersama Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto, bersilaturahmi dengan Presiden Pukul 09.08 WIB. Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya.

Sumber : MERDEKA (28/05/1998)

_______________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 621-625.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.