JANGAN MEMAKSAKAN KEHENDAK

JANGAN MEMAKSAKAN KEHENDAK[1]

 

Jakarta, Suara Karya

DALAM sambutannya pada pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) Keluarga Besar Kader Pembangunan Indonesia, Senin 24 Juni kemarin, Presiden Seoharto mengingatkan, Demokrasi Pancasila yang kita kembangkan lebih mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Dalam musyawarah semua pihak diberi kesempatan yang sama untuk mengemukakan pandangan dan pendapatnya.

“Dalam menjalankan musyawarah itu, setiap orang agar mampu mengemukakan pikiran dengan jernih dan hati yang bersih.” ujar Kepala Negara.

Diingatkan lebih lanjut, jangan dilupakan, setiap keputusan yang akan diambil haruslah mempertimbangkan dengan masak-masak kepentingan bersama. Kita menganut sikap dasar yang meletakkan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan, apalagi kepentingan perorangan.

“Karena itu, dalam berorganisasi jangan sampai ada suatu kelompok yang dengan sewenang-wenang memaksakan kehendaknya kepada kelompok yang lain. Bangsa kita tidak menganut sikap siapa yang kuat dialah yang menang. Dan, kemudian menindas kelompok yang kalah.” ujar Kepala Negara.

PENEGASAN Presiden Soeharto mengenai saripati Demokrasi Pancasila itu bukan untuk pertama kalinya dikemukakan. Malah, pada setiap kesempatan yang relevan Presiden selalu mengingatkannya. Disinggungnya kembali masalah tersebut, Senin kemarin, mungkin karena ada kecenderungan yang makin kuat, untuk menyelesaikan perbedaan pendapat tidak lagi melalui musyawarah untuk memperoleh kata sepakat, tapi melalui unjuk rasa sebagai alat penekan.

Salah satu contoh kasus yang paling aktual adalah unjuk rasa yang digelar oleh mereka yang ingin mempertahankan Megawati sebagai pimpinan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Padahal, Kongres IV PDI di Medan pekan lalu merupakan forum yang secara konstitusional memberi peluang yang sama kepada segenap jajaran PDI untuk mengemukakan pendapat guna menyelesaikan kemelut yang sejak Kongres III di tempat yang sama, belum juga terselesaikan. Sampai berapa jauh pihak yang anti kongres akan tetap ngotot mempertahankan pendapatnya, mari kita menyimaknya lebih lanjut.

NAMUN, Ketua Umum PDI terpilih, Soeryadi mengatakan akan berusaha melakukan pendekatan-pendekatan untuk menjembatani perbedaan pendapat yang berkembang dalam tubuh PDI selama ini. Tapi, kelompok minoritas yang ingin mempertahankan Megawali Tauflk Kiemas, tampaknya masih bersikukuh dengan pendiriannya. Dalam konteks itulah semoga apa yang diingatkan oleh Presiden Soeharto dapat mengilharni kelompok yang “anti kongres” untuk membuka pintu bagi pendekatan-pendekatan yang (akan) dilakukan oleh DPP PDI terpilih.

Kita ingin menggaris bawahi hal ini. Karena jika pihak yang anti kongres tetap mempertahankan pendiriannya dan melanjutkan sikap konftontatif dengan terus menggelar unjuk-unjuk rasa, mau tidak mau akan tercipta persepsi bahwa mereka yang anti kongres tidak memahami esensi Demokrasi Pancasila. Mereka juga tidak memahami bahwa setiap orsospol di Indonesia adalah organisasi kader, bukan organisasi massa (ormas). Pada gilirannya ini berarti, mereka yang anti kongres mengubah PDI dari organisasi sospol menjadi organisasi massa.

SELAIN itu, unjuk rasa yang menimbulkan kekacauan dan jatuhnya korban, mengingatkan kita kepada unjuk-unjuk rasa yang dulu selalu dilancarkan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk memaksakan kehendaknya. Kita percaya tidak ada kader PDI juga yang anti kongres ditulari oleh konsep, cara berpikir dan bertindak kaum komunis yang selalu memaksakan kehendaknya dengan unjuk rasa untuk kemudian menindas pihak yang tidak sepaham dengannya.

Sumber : SUARA KARYA (25/06/1996)

_____________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVIII (1996), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 125-127.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.