ISYARATKAN AKAN TETAPKAN KURS TERTENTU, PAK HARTO SEGERA AMBIL LANGKAH LEBIH TAJAM

ISYARATKAN AKAN TETAPKAN KURS TERTENTU, PAK HARTO SEGERA AMBIL LANGKAH LEBIH TAJAM[1]

 

Jakarta, Merdeka

Presiden Soeharto mengungkapkan, pemerintah segera mengumumkan langkah­langkah baru yang akan diambil guna mengatasi kesulitan moneter dengan menetapkan kurs tertentu.

“Dalam waktu singkat saya akan mengumumkan apa yang akan dilakukan. Tapi, diminta kesabaran, karena masih ada celah-celah kelemahan yang bisa dimanfaatkan mereka.” ujar Pak Harto ketika bersilaturahmi dengan sekitar 75 orang ulama di Bina Graha, Jakarta, Senin.

Pak Harto dalam silaturrahmi itu didampingi Menag Tarmizi Taher dan Ketua Umum MUI KH Hasan Basri. Para ulama yang diterima terdiri para Ketua MUI tingkat I seluruh Indonesia, pimpinan ormas Islam tingkat pusat, tokoh masyarakat, pimpinan pondok pesantren dan cendekiawan muslim.

Menurut Kepala Negara, bangsa Indonesia harus bersatu menutupi celah-celah yang ada, karena jika pemerintah menentukan kurs tertentu, mereka (para spekulan) akan menyerbu, termasuk masyarakat dengan membeli dolar yang kursnya rendah.

“Ini mengganggu kelancaran langkah-langkah yang akan diambil. Tetapi, jika rakyat membantu menutupi celah-celah kelemahan dengan sendirinya kita mempunyai kekuatan menghadapinya.” ujarnya.

Dijelaskan, selama ini pemerintah mengambil kebijakan mengutamakan menggunakan devisa (cadangan devisa) untuk menyelamatkan impor barang-barang kebutuhan industri.

“Kita sekarang memperhatikan untuk menyelamatkan devisa yang ada. Biasanya kita mengendalikan kurs dengan intervensi. Tetapi rupanya intervensi kecil dan mereka melalap saja.” kata Presiden.

Sekarang, lanjut Pak Harto, kita akan mengambil langkah-langkah, sehingga bisa mematikan mereka. Yang penting untuk diutamakan saat ini, menggunakan devisa untuk menyelamatkan industri yang membutuhkan bahan baku. Sebab, kalau bahan baku masih harus diimpor dan kurs tinggi, perusahaan tidak bisa membuat kalkulasi, apalagi ekspor tidak bisa dilakukan.

“Karena itu kita harus menentukan kurs tertentu, sehingga memungkinkan perusahaan melakukan perhitungan secara tepat agar costnya rendah untuk dalam negeri dan bisa melakukan ekspor guna menambah devisa.” tuturnya.

Kendati begitu, Presiden mengingatkan agar masyarakat tidak ikut-ikutan membeli dolar, bahkan membeli lebih banyak dari yang dibutuhkan untuk melakukan impor.

“Jadi, kalau tidak butuh, tidak untuk keperluan impor, tidak perlu membeli devisa tersebut. Semuanya kita tujukan untuk mengimpor bahan baku, sparepart industri serta obat-obatan yang harus kita dahulukan untuk kebutuhan rakyat.” tuturnya.

Bahkan, kata Pak Harto, untuk beberapa kebutuhan lain, seperti belajar ke luar negeri serta naik haji juga akan diutarakan. Sehingga, untuk ibadah umat Islam tetap dapat dipenuhi dalam kondisi devisa bagaimanapun juga.

“Ini langkah-langkah yang akan kita ambil, dengan cara-cara demikian saya mempunyai keyakinan bisa mematahkan semuanya itu. Banyak negara telah memberikan bantuan dan dukungan. Tetapi kurang menuju sasaran yang bisa mematikan mereka.” kata Presiden lagi.

Telepon PBB

Kepala Negara juga mengungkapkan, pihaknya baru saja mendapat telepon dari Sekjen PBB Kofi Annan, yaitu sekitar pukul 08.00 WIB. Sekjen PBB di sini menyampaikan simpati dan menawarkan apa yang bisa dilakukan menghadapi pertemuan negara-negara maju G-7, terutama membantu Indonesia.

“Jadi, kita tidak sendirian. Rakyat kita tidak sendiri, tapi dibantu dan diberi simpati dari seluruh dunia. Kenapa? Indonesia yang 30 tahun bisa menghasilkan ini kok kemudian rusak dalam waktu enam bulan. Mereka semua turut tidak rela, karena itu berusaha membantu mencarikan jalan.” jelas Presiden.

Bahkan, saat terjadi kesulitan Letter of Credit (LIC) yang dikeluarkan bank­bank di Indonesia, banyak negara bersedia memberikan jaminan seperti Australia, Singapura, Jepang, Jerman, Singapura, Perancis dan Inggris.

Ditambahkan, berlalunya krisis moneter di wilayah Asia Tenggara menjadi harapan seluruh bangsa di Asia Tenggara,

“Sebenarnya kita masih mempunyai devisa yang cukup untuk membayar L/C, tetapi karena terlanjur dihasut sedemikian rupa, sehingga ada yang tidak percaya kepada kita.” kata Presiden.

Terus terang saja, lanjut Kepala Negara, ada latar belakang politik global besar yang mesti kita pelajari.

“Apakah para spekulan itu hanya semata-mata melakukan kegiatan bisnis dengan mencari keuntungan ditambah gambling. Kalau terbatas itu saja, tentunya suatu saat mereka akan rugi dan kapok.” tuturnya.

“Tetapi kalau mempunyai latar belakang atau tujuan politik yang lebih besar dengan sendirinya harus diwaspadai. Tetapi bagaimana pun saya yakin ketahanan nasional dalam ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan didukung persatuan dan kesatuan bangsa, kita akan bisa menghadapi apapun tantangan dari semua itu. Masalahnya, kita harus waspada.” Pak Harto mengingatkan.

Ditambahkan, isu-isu akan selalu ada, karena itu untuk meningkatkan kewaspadaan, dianjurkan para ulama ikut membantu pelak sanaan posko kewaspadaan yang ada di setiap Kodim.

“Jika ada berita segera di check dan recheck, supaya bisa diteliti mana yang benar dan tidak.” tuturnya.

Para ulama yang hadir di antaranya, Rois Aam NU KH Ilyas Ruchiyat, Ketua MUI KH Ali Yafie, tokoh Muhammadiyah Lukman Harun, KH Zainuddin MZr Quraish Shihab, Khalid Mawardi, Dien Syamsuddin dan Jimly Asshidiqie. Usai melakukan silaturrahmi kepada Presiden Soeharto, para ulama melanjutkan kunjungan ke Wakil Presiden Try Sutrisno di Istana Merdeka Selatan, Jakarta.

Pers Nasional

Sebelumnya Pak Harto juga menyampaikan hal-hal penting kepada insan pers, pada puncak peringatan Hari Pers Nasional tahun 1998 di Istana Negara Jakarta. Pak Harto menilai wajah pers Indonesia pada masa kini berada dalam keadaan mendua. Pada satu sisi tetap merupakan bagian dari perjuangan bangsa, namun pada segi yang lain pers Indonesia makin jauh masuk ke dalam sistem media massa global yang bersifat komersial.

Hadir pada acara itu antara lain Mendikbud Wardiman Djojonegoro, Menparpostel JoopAve, Menag H Tarmizi Taher, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso dan Gubernur Sumsel Ramli Hasan Basri. Sementara itu dari jajaran pers nampak tokoh pers tiga zaman Rosihan Anwar, Ny. Herawati Diah yang juga Dirut PT Merdeka Press, Pemimpin Umum Jawa Pos Group Dahlan Iskan, Pemimpin Umum Kompas Jakob Oetama, Pemimpin Umum Republika yang juga Sekjen PWI Pami Hadi serta pimpinan organisasi Serikat Penerbit Surat kabar (SPS), Serikat Grafika dan Pers (SGP) dan Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI).

Menurut Kepala Negara yang didampingi Menpen R Hartono, dilema ini perlu mendapat perhatian sungguh-sungguh dari seluruh insan pers nasional. Khususnya, ketika kita sedang dilanda krisis ekonomi sekarang, arus informasi yang deras dan bermutu rendah makin banyak beredar dalam masyarakat dan tidak jarang di picu menjadi lebih deras oleh pers dan media massa nasional.

Presiden juga mengingatkan, banyak berita dan isu tidak berdasar disebarluaskan ke dalam masyarakat tanpa terlebih dahulu menyelidiki kelayakan dan kebenarannya, tanpa memperhitungkan akibatnya.                          ·

Dengan demikian, kata Kepala Negara, sengaja atau tidak pers nasional sebenarnya telah ikut serta mengembangkan suasana tidak menguntungkan bagi usaha perbaikan.

“Banyak contoh kasus yang terjadi belum lama ini, yang menunjukkan bagaimana masyarakat mudah sekali diterpa keresahan sehingga mengabaikan akal sehat karena terpancing oleh informasi media yang tidak proporsional mengenai keadaan ekonomi.” tuturnya.

Menurutnya, perilaku seperti itu pada akhirnya merugikan semua orang, termasuk pers sendiri. Masyarakat lama kelamaan akan kehilangan kepercayaan kepada pers yang sering membuat informasi yang simpang siur.

“Kejatuhan nilai rupiah yang jauh melebihi kewajaran sebagai akibat dari faktor psikologis, sekarang berbalik membawa dampak negatif pada pers yang mulanya menyulut perkembangan itu. Pers sendiri termasuk yang pertama merasakan akibat langsung krisis ekonomi dengan kenaikan harga kertas yang sangat tinggi.” tutur Kepala Negara.

Presiden menekankan kembali pentingnya penegakan kode etik jurnalistik oleh seluruh jajaran pers. Tentang kode etik ini, Presiden menyatakan, memiliki banyaknya perubahan yang terjadi belakangan ini, kode etik jurnalistik mungkin sudah waktunya disempurnakan, khususnya untuk media siaran televisi dan radio.

Dikatakan pula, kekuasaan dalam era informasi bukan hanya diterapkan melalui alat-alat kekuatan fisik seperti militer dan persenjataan, melainkan juga melalui alat kekuatan non fisik yang berintikan informasi.(FN)

Sumber : MERDEKA (10/02/1998)

___________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 699-703.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.