INTERAKSI DALAM PEMBANGUNAN

INTERAKSI DALAM PEMBANGUNAN [1]

Jakarta, Kompas

PIDATO kenegaraan Presiden bisa dilihat dari berbagai segi. Satu diantaranya, penglihatan dari segi interaksi bidang-bidang pembangunan.

Terdapat empat bidang ekonomi, politik dan keamanan hukum dan kesejahteraan sosial. Sekalipun ekonomi titik pusat, tetapi pembangunan bidang itu tetap terjadi dalam interaksi dengan bidang-bidang lainnya.

Melalui angka dan berbagai indikator lainnya, pembangunan ekonomi menunjukkan hasil yang relative lebih menonjol. Hanya indikator angka-angka itu, beberapa diantaranya, masih perlu dicocokkan dengan tanggapan masyarakat. Juga harus lebih dijelaskan maknanya.

Tanpa penjelasan, masih bisa menimbulkan salah kesan. Misalnya batas Garis Kemiskinan untuk daerah kota Rp. 30.000 per orang per tahun dan Rp. 20.000 untuk daerah pedesaan per orang per tahun, memerlukan penjelasan.

Kalau tidak, masyarakat mungkin akan mendapat gambaran kurang lengkap. Misalnya lantas menjabarkan menjadi sebulanRp. 30.000 dibagi 12 untuk kota dan Rp. 20.000 dibagi 12 untuk desa. Hasilnya rendah sekali, apalagi dihitung perharinya.

Dibandingkan dengan keadaan 10 tahun yang lalu, ketika periode pembangunan baru akan dimasuki, prestasi dibidang ekonomi tetap yang paling menonjol.

HASIL itu diantaranya berkat selama periode 10 tahun iniada stabilitas politik dan keamanan. Berarti hasil itu untuk, sebagian disebabkan oleh bidang politik dan keamanan.

Pembangunan ekonomi dengan sistim apapun, tetap akan memakan waktu. Maka terkandung didalamnya kesabaran dan ketekunan sesuai dengan asas

“bersakit­ sakit dulu, bersenang-senang-kemudian”.

Membangkitkan motivasi sehingga masyarakat sabar, tabah tekun, berpartisipasi, ini memerlukan interaksi dengan bidang politik. Itu sebagian besar ditentukan oleh politik.

Politik diminta peranannya untuk menciptakan iklim dan saluran sehingga partisipasi masyarakat dirasakan maksimal dan kreatif

Politik diperlukan jasanya untuk membuat efektif segala tindakan kontrol, pencegahan dan penindakan pemborosan dan penyalahgunaan wewenang.

Juga untuk meningkatkan usaha pemerataan menuju keadilan sosial, diperlukan jasa politik. Ada berbagai mekanisme untuk mengusahakan perataan dalam kerangka sistim pembangunan kita sekarang. Pemberian dana dan jasa khusus kepada masyarakat lemah di kota dan di desa. Pemerataan kekayaan ekonomi (economic assets), perpajakan yang progresif

Untuk membuat mekanisme tersebut efektif, kecuali pembaruan institusi dan pendidikan personil, juga minta bantuan politik. Pengalaman menunjukkan jasa politik dalam arti kekuasaan yang efektif, menentukan dalam hal tersebut. Ingat misalnya Opstib, yang mulai tampak membawa basil kongkrit karena Kopkamtib sebagai kekuasan yang efektif, turun tangan sendiri.

Selama ini, peranan politik dalam pembangunan terutama diarahkan pada memelihara stabilitas. Selanjutnya, harus juga diarahkan untuk dinamisasi dan pengefektifan tindak penertiban terhadap pemborosan dan penyalahgunaan wewenang.

TATKALA bangsa Jepang mulai membangun dalam periode Meiji, kesadaran dan kepekaan sosial rakyat belum seintensif dan seluas sekarang.

Kesadaran dan kepekaan sosial ini untuk bangsa yang merdeka dari penjajahan secara khusus justru disebarluaskan ke pada rakyat banyak. Itulah termasuk isi pokok dari pendidikan politik rakyat selama periode pergerakan, selama perjoangan kemerdekaan dan selama kemerdekaan nasional.

Kesadaran dan kepekaan sosial itulah perangsang, maka rakyat Indonesia lantas bangkit melawan penjajahan. Karena penjajahan menindas kesadaran sosial dan rasa keadilan. Secara ekstra lagi, perasaan demikian amat kuat pada bangsa kita. Lihatlah urutan kala dalam Pembukaan UUD 1945 adil di depan makmur.

Pembangunan bidang hukum diminta peranannya untuk mewujudkan rasa keadilan masyarakat dan kepekaan sosialnya. Periode pembangunan yang sedang kita jalani, dibidang hukum, terutama dipusatkan pada pembangunan prasarana dan personil. Mudah-mudahan fase itu sekalipun belum seluruhnya selesai, sudah bisa ditingkatkan ke fase berikutnya yaitu usaha mengetrapkan asas hukum dan rasa keadilan.

Jika bidang ini sama majunya dengan bidang ekonomi, niscaya perasaan kecewa dll. bisa dikurangi. Juga disini politik bisa memberikan jasa besar dengan menciptakan iklim yang membuat aparat dan warga masyarakat mau mematuhi hukum dan rasa keadilan dan tidak mengobyekkannya.

DALAM masyarakat selalu akan terdapat kelompok warga yang diluar kesalahannya sendiri maupun karena tanggungjawabnya sendiri tidak mampu hidup secara layak. Sebutlah fakir miskin, yatim-piatu dan seanteronya. Kelompok masyarakat amat lemah dan amat terbelakang.

Bidang sosial bertugas menangani nasib kelompok tersebut secara khusus. Dengan usaha yang lebih kreatif, rasanya cukup dana bisa dihimpun untuk dipergunakan secara efisien bagi tugas sosial ini.

MASIH ada satu bidang lagi yang ingin kita catat bidang komunikasi, dialog. Bidang ini diakui kepentingannya oleh semua fihak, tetapi kesan kita, terutama setelah Malari, tidak secara sistimatis dan komprehensif dikembangkan.

JIKA interaksi diantara berbagai bidang pembangunan bisa diusahakan secara lebih saling menunjang, termasuk saling koreksi, saling menetralisir ekses, barangkali hasil pembangunan yang tercapai bisa lebih dirasakan dan hasil pembangunan itu sendiri pasti akan lebih besar dan lebih cocok dengan tujuan kita bersama, yaitu keadilan dan kemakmuran yang sebesar-besarnya untuk rakyat.

Menurut pengamatan kita, selama ini, bidang-bidang itu belum secara penuh saling menunjang, saling interaksi dan belurn selalu menunjukkan keserempakan gerak. (DTS)

Sumber: KOMPAS (19/08/1977)

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku IV (1976-1978), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 404-406.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.