INDUSTRI KEHUTANAN HARUS DAPAT IZIN UNTUK PERLUAS PRODUKSI

INDUSTRI KEHUTANAN HARUS DAPAT IZIN UNTUK PERLUAS PRODUKSI[1]

 

Jakarta, Antara

Pemerintah akan menetapkan industri di bidang kehutanan seperti pulp, kayu lapis dan gergajian yang memperluas produksinya harus mendapatkan izin, kata Menhut Djamaludin Soeryohadikoesoemo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin.

Setelah melapor kepada Presiden Soeharto, Menhut menjelaskan, PP No.13/ Tahun 1995 menetapkan setiap pabrik yang memperluas produksi sampai batas 30 persen tidak diharuskan mendapatkan izin pemerintah. Hal itu berlaku pula bagi industri kehutanan. Tujuan PP itu adalah untuk mendorong ekspor, tegasnya.

Menurut Menhut, dalam perkembangannya, PP itu tidak sesuai diterapkan untuk industri kehutanan yang menggunakan bahan baku dari alam. Oleh karenanya, industri kehutanan harus dikecualikan dalam PP No.13/1995 itu. Jika tidak, dikhawatirkan terjadi berbagai dampak negatif.

Dampak negatif itu misalnya kemungkinan pembelian kayu ilegal oleh industri kehutanan serta secara jangka panjang hutan mungkin akan punah untuk kepentingan industri itu, katanya. Industri kehutanan itu diwajibkan memiliki hutan tanaman industri (HTI) sendiri, tetapi pasokan HTI itu ternyata sering tidak mencukupi kebutuhan mereka sendiri, katanya. Oleh karenanya, perusahaan mencari pasokan kayu dari luar yang bisa menimbulkan dampak negatif.

Menteri mencontohkan, perluasan pabrik Indah Kiat yang produksinya 900 ribu ton menjadi 1,2 juta ton memiliki berbagai dampak terhadap pasok bahan mentahnya.

Masalah ini, menurut Menhut, masih akan dibahas dengan menteri terkait dalam pertemuan yang dipimpin Menko. Lahan HTI pada saat ini memiliki luas sekitar 2,4 juta Ha.

Insentif 20 persen

Menhut kepada Presiden melaporkan mengenai masalah Tim Pengamanan Rutan Terpadu (TPHT) serta keputusan pemberian insentif 20 persen bagi anggota tim dari hasil operasi kayu liar.

Dengan dana itu diharapkan berbagai kolusi antara oknum TPHT dengan pengusaha dan bandar kayu bisa dikurangi, katanya.

Menhut menjelaskan, sampai kini belum ada cukong, beking atau penadah kayu liar yang dimeja hijaukan di pengadilan.

Salah satu kendalanya adalah adanya kerja sama oknum aparat dengan para cukong itu.

“Oknum ‘dibom’ (disogok) dan cukong akhirnya bebas.” kata Menhut.

Selain itu, Menhut mengatakan, aparat TPHT harus lebih mengerti fungsinya sebagai asisten instansi berwenang. TPHT tidak bisa mengambil alih tugas fungsional instansi lain, tegas Menhut.

Menhut juga melaporkan mengenai masalah penanaman pohon berusia lebih dari 30 tahun seperti meranti dan jati yang tersendat-sendat.

Hal itu antara lain disebabkan keengganan HPH menanam pohon berumur panjang itu. HPH enggan menanam pohon itu karena masa konsesi mereka juga tidak sampai 30 tahun.

Pemerintah akan mengatur agar pohon seperti meranti dan jati yang ditanam HPH itu tetap menjadi kekayaan HPH itu walaupun masa konsesinya sudah habis, kata Menhut.

Djamaludin kepada Presiden melaporkan pula rencana kunjungannya ke Afsel, 23-28 Juni, untuk studi banding, ke Jerman pada September, dan ke Turki pada 13- 18 Oktober untuk menghadiri Kongres Kehutanan Sedunia.

Sumber : ANTARA (05/05/1997)

_______________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XIX (1997), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 345-347.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.