INDONESIA TIDAK PUNYA RENCANA CARI DANA LAGI UNTUK MOBNAS

INDONESIA TIDAK PUNYA RENCANA CARI DANA LAGI UNTUK MOBNAS[1]

 

Hong Kong, Antara/AFP

Pemerintah Indonesia tidak memiliki rencana jangka pendek untuk mendapat lebih banyak lagi dana segar untuk membiayai mobil nasional, kata Menteri Perdagangan dan Industri Tunky Aribowo di Hong Kong, Selasa.

Pemerintah Indonesia minggu lalu dilaporkan memerintahkan 13 bank untuk memberi pinjaman senilai 1,3 miliar dolar AS kepada produsen mobil nasional PT Timor Putra Nasional.

“Apa yang kami pikirkan adalah menanam modal di jalur perakitan dan mesin, untuk kapasitas tertentu.” kata Tunky di sela pertemuan tekstil dua hari di Hong Kong.

“Kami belum menentukan kapasitas yang pasti tetapi tentu saja hal itu akan dikaitkan dengan prospek pasar… saat ini, kami kira jumlah itu sangat cukup untuk tahap pertama.”

Ketika ditanya tentang apakah tahap pertama itu berarti penyelesaian pabrik, ia mengatakan,

“Ya, benar.”

Konsorsium bank yang akan memberi pinjaman kepada pembuat mobil nasional itu terdiri dari tiga bank pemerintah dan 10 bank swasta besar dengan pengawasan langsung dari Gubernur Bank Indonesia Sudrajad Jiwandono.

Presiden Soeharto pada Februari 1996 menetapkan bahwa para produsen mobil nasional akan mendapat pembebasan bea masuk dan pajak barang mewah, yang akan menambah sekitar 60 persen kepada harga mobil di Indonesia.

PT Timor-milik Hutomo Mandala Putra-terpilih sebagai pemasok mobil nasional pertama. Perusahaan itu mengimpor mobil dari Korea Selatan sambil menunggu penyelesaian pembangunan pabriknya sendiri. Kebijakan itu mendapat kritik dari beberapa negara. Jepang berupaya mencari penyelesaian dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dengan mengatakan, Indonesia telah melanggar peraturan perdagangan Internasional.

AS dan Uni Eropa juga mengajukan pengaduan dan kini mengadakan konsultasi bilateral dengan Indonesia.

“Saat ini kami terus melanjutkan dialog kami dengan AS dan kami berharap sejumlah hasil akan tercapai sehingga kami bisa menyelesaikan perbedaan kami melalui negosiasi.” kata Tunky Aribowo.

“Saya tidak tahu apakah AS akan mengikuti jejak Jepang tentang bagaimana mengatasi masalah ini jika mereka tidak bisa menemukan solusi yang memuaskan kedua pihak.”

Ia menambahkan, pengacara pemerintah sedang berupaya mencari bantuan ahli hukum dari luar, “Sebuah perusahaan Indonesia dan perusahaan hukum asing” untuk menyiapkan pertahanan terhadap pengaduan Jepang. Ia menolak untuk menyebutkan kedua perusahaan itu.

Sumber : ANTARA (13/05/1997)

_____________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XIX (1997), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 358-359.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.