INDONESIA MENJAMIN JEPANG DALAM WAWASAN NUSANTARA

INDONESIA MENJAMIN JEPANG DALAM WAWASAN NUSANTARA

Pernyataan Pers Bersama Soeharto – Ohira

Presiden Soeharto memberikan jaminan bahwa pemerintah Indonesia dalam menjalankan Wawasan Nusantara akan memperhatikan kepentingan Jepang di perairan wilayah Indonesia. Demikian dikemukakan dalam pernyataan pers bersama yang terdiri dari 14 pasal yang dikeluarkan di Tokyo hari Sabtu.

Dalam pernyataan pers tsb. sebaliknya PM Jepang Masayoshi Ohira mengemukakan pengertian akan pentingnya Wawasan Nusantara itu yang sudah dimasukkan dalam Informal Composite Negotiating Text dari Konperensi Hukum Laut PBB ke-3 yang terakhir bersidang di Jenewa bulan April yl.

Jepang menyatakan pengertiannya mengenai hukum laut itu bagi kesatuan nasional, kestabilan politik dan perkembangan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu Jepang mendukung kebijaksanaan2 Indonesia untuk menterapkannya.

Pernyataan pers bersama itu yang ditunda penyiarannya hampir 20 jam akhirnya dikeluarkan pada jam 14.00 waktu Tokyo atau jam 12.00 WIB Sabtu siang.

Anggota delegasi Indonesia menilai pengertian Jepang itu merupakan dukungan berharga bagi Indonesia sekalipun sudah banyak negara yang telah mengakui Wawasan Nusantara itu.

Pengertian Jepang itu diharapkan membawa pengaruh pada negara2 lain yang masih berkeberatan mengakui konsep itu, kata seorang anggota delegasi RI.

Selat Malaka

Bagi Jepang jaminan yang diberikan Presiden punya keuntungan politis setempat bagi partai Ohira.

Perjanjian penangkapan ikan Jepang dan Indonesia di laut Banda sudah habis bulan Maret yang lalu. Tapi diperpanjang satu tahun dengan pengertian pengaturannya akan ditinjau kembali.

Lobby nelayan dalam fraksi PM Ohira di Parlemen Jepang (Diet) tidak begitu kuat, namun mempunyai kekuatan pengimbang (balancingpower) terhadap lobby2 lain.

Apabila daerah penangkapan ikan Jepang di Indonesia akan dibatasi sesuai Wawasan Nusantara, maka hal itu dapat merugikan partai Ohira di Parlemen.

Di samping itu Jepang ingin dalam Wawasan Nusantara nanti yang diterima dunia, negara maritim yang gigih itu masih bisa menggunakan jalur2 lalulintas laut di selat Lombok, Selat Karimata dan Laut Cina Selatan.

Sampai sekarang Indonesia belum dapat meluluskan permintaan Jepang untuk menggunakan jalan ke luar melintasi laut Banda dengan alasan selama laut ini belum dapat dijamin pengawasannya oleh Indonesia, permintaan Jepang tersebut belum dapat dipertimbangkan.

Sebab kalau ada nelayan Jepang yang nakal mencuri ikan di sana “sambil numpang lewat”, hal itu bisa merusak hubungan kedua negara.

Panitia Energi

Dalam pernyataan pers bersama tsb. kedua negara setuju untuk membentuk panitia bersama urusan energi (Joint Energy Committe) agar dapat membicarakan kerjasama energi antara kedua negara secara keseluruhan. Masalah2 yang berhubungan dengan organisasi panitia tsb. akan dibicarakan lebih lanjut.

PM Jepang menghargai peranan yang dimainkan Indonesia untuk kestabilan supply energi ke negeri tsb, kata pernyataan pers itu. Kedua pemimpin tsb. juga menekankan pentingnya untuk selanjutnya meningkatkan hubungan kerjasama kedua negara dalam bidang energi.

Di samping mengatakan puas atas persetujuan yang ditandatangani Pertamina dan JNOC Jumat siang, PM maupun Presiden setuju untuk selanjutnya meningkatkan kerjasama pengembangan energi di Indonesia, termasuk sumber2 minyak dan batu bara serta geothermal (panas bumi) dan hydropower (tenaga air).

Pengungsi

PM Jepang menjelaskan langkah2 penuh pengertian yang diambil pemerintahnya bagi pengungsi Indocina dan menyatakan Jepang akan menyumbang secara positif untuk mencari jalan keluar dari masalah tsb.

Jepang, kata PM Ohira, segera akan mengirimkan ahli untuk bekerjasama melakukan survey teknis pusat processing di pulau Galang yang akan dilakukan oleh UNHCR (Komisariat Tinggi PBB urusan pengungsi).

PM juga memberi jaminan kepada Presiden mengenai kerjasama positif pemerintahnya dan menekankan lagi bahwa Jepang bersama-sama dengan negara lain akan memberikan sumbangan yang cukup berarti untuk pusat processing tsb sesudah studi kelayakannya dipastikan.

Pada pertemuan Jakarta baru2 ini delegasi Jepang seperti diketahui memberitahukan kepada pers bahwa Jepang akan memikul biaya pembangunan pusat processing tsb sebesar 25-30% dari biaya keseluruhan. Disamping itu dalam tahun fiskal sekarang Jepang menyediakan AS $ 15,5 juta yang disalurkan melalui UNHCR.

Pada pertemuan tsb. delegasi Jepang juga menjanjikan akan memberikan bantuan kepada negara2 ASEAN yang mengalami masalah pengungsi Indocina secara bilateral.

Ekonomi

Dalam bidang ekonomi perdagangan dan penanaman modal, PM maupun Presiden menekankan lagi bahwa kedua negara mereka akan meneruskan peningkatan kerjasama. Juga peningkatan kerjasama sosial, kebudayaan dan saling tukar pengunjung dengan pandangan untuk memperkuat tali hubungan persahabatan antara kedua negara.

PM Ohira juga menyatakan Indonesia merupakan salah satu negara yang memperoleh prioritas tertinggi dalam kebijaksanaan kerjasama ekonomi. Dan oleh karena itu Jepang akan terus menyumbang secara positif untuk Repelita Indonesia dan akan bekerjasama dalam menjalankan Repelita tsb.

Dalam hubungan ini PM menekankan pentingnya pembangunan sumber manusia dan pertanian.

Delegasi Indonesia di Tokyo menghubungkan hal ini dengan pidato PM Ohira pada jamuan makan malam yang diberikannya Kamis malam untuk menghormat Presiden dan Ny. Tien Soeharto.

Juga dengan pidato PM Ohira pada sidang UNCTAD di Manila baru2 di mana Ohira menjanjikan beasiswa sebesar AS $ 10 juta pada ASEAN untuk jangka waktu 10 tahun mendatang. Menurut keterangan, PM Ohira minta pada delegasi Indonesia untuk segera membicarakan penggunaan dana tsb.

Dalam pernyataan pers bersama itu dikatakan Presiden setuju dengan pernyataan Ohira tsb. oleh karena hal itu sejalan dengan strategi pembangunan di Indonesia.

ASEAN

Presiden maupun PM menyatakan puas atas hubungan kerjasama antara Jepang dan ASEAN yang sudah semakin diintensitkan dan dikonsolidasikan dalam banyak bidang.

Dalam hubungan ini mereka puas bahwa pertemuan forum Jepang-ASEAN yang ketiga berakhir dengan sukses dan selanjutnya kedua pemimpin menyatakan harapan agar hendaknya pertemuan Menlu2 ASEAN dan Jepang yang akan berlangsung di Bali permulaan Juli akan membawa hasil konkret.

Presiden menekankan pentingnya usul ASEAN untuk memperoleh jalan masuk dalam pasaran Jepang bagi barang2 ASEAN dan usul untuk membentuk suatu perencanaan Stabex (Stabilisasi Export) bagi ASEAN.

PM Ohira menyatakan Jepang akan memperhatikan masalah2 tersebut di atas dalam hubungan sating kerjasama antara Jepang dan ASEAN.

Pada bagian lain pernyataan tersebut PM Jepang menekankan lagi kebijaksanaan dasar pemerintahnya terhadap Asia Tenggara seperti yang dinyatakan di Manila Agustus 1977 yl. oleh bekas PM Jepang Fukuda dan menyatakan Ohira bermaksud untuk selanjutnya meningkatkan hubungan dengan negara2 ASEAN.

PM Ohira selanjutnya menekankan maksud Jepang untuk memberikan bantuan keuangan dalam berbagai bentuk kepada ASEAN dalam proyek industri seperti yang dikatakan di Kuala Lumpur Agustus 1977 itu.

Dalam hubungan ini PM dan Presiden setuju agar pengaturan pembiayaan yang memuaskan kedua belah pihak sebaiknya diusahakan sesegera mungkin bagi proyek pupuk urea ASEAN di Indonesia.

Di luar perundingan dapat diketahui bahwa pemerintah Indonesia menginginkan persyaratan yang selunak mungkin mengingat proyek pupuk tsb tidak untuk maksud komersil, tetapi langsung menyangkut kepentingan rakyat banyak.

Pada bagian lain pernyataan pers bersama tsb kedua pemimpin menyatakan puas bahwa ekspor beras Jepang ke Indonesia akan segera direalisir atas dasar pembayaran kemudian.

Presiden menyatakan hendaknya jumlah 200 ribu ton ditambah lagi dalam waktu dekat. Kemungkinan sekali Indonesia masih akan meminta 300 ribu ton lagi mengingat surplus yang terdapat sekarang di Jepang berjumlah 4,8 juta ton.

Di samping menyatakan puas atas kemajuan yang dicapai ASEAN, Presiden Soeharto maupun PM Ohira menyambut baik dan mendukung usul ASEAN untuk menciptakan wilayah damai bebas dan netral di Asia Tenggara.

Wartawan Sinar Harapan, Annie Bertha Simamora yang mengikuti perkembangan penyusunan pernyataan bersama tsb melaporkan dari Tokyo bahwa penundaan pengeluaran pernyataan tsb disebabkan sangat telitinya pihak Jepang untuk menaruh titik koma dan kata2 yang tepat di dalamnya.

Kelihatannya delegasi Indonesia dalam waktu yang akan datang akan lebih faham mengenai cara2 berfikir “bertolak belakang” kultur Jepang dalam perundingan2 di waktu yang akan datang.

Namun demikian dapat dilaporkan semuanya berakhir dengan rasa puas dari kedua belah pihak. (DTS)

Tokyo, Sinar Harapan

Sumber : SINAR HARAPAN (09/06/1979)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku V (1979-1980), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 90-94.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.