INDONESIA 1965-1966

INDONESIA 1965-1966[1]

 

Jakarta, Kompas

SEJARAH tampaknya berulang kembali. Krisis ekonomi dan sosial merupakan faktor utama kejatuhan Soekarno. Kenaikan harga-harga luar biasa yang meningkat dua kali setiap beberapa bulan dalam tahun 1965 dan kepanikan finansial karena salah urus pemerintah dalam menangani rupiah di bulan Desember (13 Desember pemerintah mengeluarkan uang baru : Rp.1 sama dengan Rp.1.000 lama. Tujuan pemotongan uang ini untuk mencegah inflasi berlanjut -Kompas, 14 Desember 1965), menambah kerawanan posisi Presiden.

Apalagi pengaruh inflasi pada rakyat di kota membuat para mahasiswa turun ke jalan berdemonstrasi menentang pemerintah (Kompas, 13 Desember 1965 memberitakan KAMI Jaya mengajak demonstrasi). Inflasi mencapai 600 persen, sedang utang luar negeri 2,4 miliar dolar (pernyataan Sultan Hamengkubuwono IX tanggal 12 April 1966) suatu jumlah yang sangat menakutkan saat itu. Suatu jumlah yang mungkin sama menakutkannya dengan 118 miliar dollar (pemerintah dan swasta) sekarang. Begitu juga dengan inflasi yang diperkirakan bisa 100 persen tahun ini.

Berita-berita Desember 1965 yang mengingatkan akan kejadian sekarang antara lain : tarif GIA (Garuda sekarang) naik 300 persen ; Pangdam V Jaya Umar Wirahadikusumah membubarkan PKI di wilayah Jakarta ; dibentuk panitia RUU Pokok Pers ; Panglima Tertinggi ABRI memecat 13 perwira AD ; Wakil Perdana Menteri II Leimena memperingatkan produksi pangan tidak sebanding dengan pertambahan penduduk keluarnya PP 18/65 tentang penguasaan persediaan dan penyaluran bahan pokok kebutuhan sehari-hari.

Pidato Sultan 12 April 1965 juga mengatakan pada tahun 1965 harga-harga naik lebih dari 500 Persen. Harga beras naik lebih dari 900 persen. Bila tidak ada tindakan yang cepat dan tepat, maka harga beras bisa naik lebih dari 1.000 persen tahun 1966.

Pada tahun 50-an anggaran pemerintah selalu defisit antara 10hingga 30 persen, dan di tahun 60-an defisitnya membengkak lebih dari 100 persen. Pada tahun 1965 defisit sudah mencapai 300 persen. Dalam beberapa tahun terakhir, kebutuhan sehari­hari diimpor dengan utang jangka pendek dengan syarat-syarat merugikan. Karena itu, harus ada program pengencangan ikat pinggang, sebuah program di seluruh bidang pemerintahan. Semua perusahaan negara harus beroperasi berdasarkan prinsip ekonomi Inflasi memang menjadi pertanda menyurutnya perekonomian Indonesia, dan memainkan peranan sentral dalam memobilisasi opini menentang pemerintahan Soekarno. Sejak 1961 inflasi naik dua kali sampai 1964, lalu berlipat tujuh kali pada 1965, dan terus sampai awal 1966. Salah satu penyebab inflasi adalah defisit anggaran terus-menerus. Defisit itu antara lain disebabkan dampak beberapa peristiwa politik pemberontakan di luar Jawa tahun 1958, perjuangan Irian Barat 1961, dan konfrontasi dengan Malaysia 1964. Pada tahun-tahun itu, inflasi lebih tinggi dibanding tahun-tahun lain.

Penyebab lainnya adalah menurunnya pendapatan dan meningkatnya pembelanjaan. Sejak 1960 penerimaan pemerintah terus menurun, hingga bahkan tidak bisa mencukupi untuk pembelanjaan rutin, seperti gaji pegawai. Penurunan penerimaan terutama karena turunnya pajak langsung maupun tak langsung dari perdagangan luar negeri. Padahal perdagangan itu mulai menurun di akhir tahun 50-an. Kompas 1 Juli 1965 memberitakan, 90 persen hasil pajak negara berasal dari perdagangan, 60 persen di antaranya dari pajak langsung, dan 30 persen sisanya dari pajak tak langsung.

Yang juga ikut jadi penyebab memperparah perekonomian adalah ekspansi kredit. Sejak tahun 1950, pertambahan mata uang sering lebih cepat dari pertumbuhan anggaran. Pada 1965, pertambahan uang meningkat lima kali lipat. Ekspansi kredit itu terutama lewat bank-bank negara. Kredit itu diberikan pada perusahaan negara, swasta dan berbagai proyek non-budgeter. Gubernur Bank Sentral Jusuf Muda Dalam di sidang Mahmilub menyatakan, ia memberikan kredit tanpa jaminan itu atas persetujuan pribadi maupun presiden.

Pertambahan peredaran uang itu terjadi bersamaan dengan menurunnya jumlah barang. Penyebabnya adalah menurunnya pendapatan dari ekspor. Hasil ekspor tahun 1958-1962 (hasil pertanian dan pertambangan terutama timah dan minyak) rata-rata hanya sepertiga dari tingkat sebelum perang, dan dua tahun berikutnya makin menurun lagi. Salah satu penyebab penurunan pendapatan hasil ekspor ini karena kurangnya kontrol terhadap perusahaan negara. Mereka menahan sebagian pendapatannya untuk membayar bahan kebutuhan pabriknya, dan tidak menyetorkannya ke Departemen Keuangan.

Penurunan pendapatan dari ekspor ini dengan sendiri melumpuhkan kemampuan impor. Padahal kebutuhan pangan belum mandiri, begitu juga kebutuhan pakaian, apalagi mesin atau barang-barang modal lain.

Sepanjang 1957, pemerintah menggunakan cadangan devisa (hingga meludeskan cadangan emas) untuk impor kebutuhan sehari-hari. Tahun 1962-1964 sepertiga dari total impor dibayar dengan kredit luar negeri termasuk di antaranya pampasan perang Jepang. Sebagian besar pinjaman itu sebetulnya terikat dengan proyek tertentu.

Kenyataannya sekitar 26 persen dari pinjaman itu dipakai untuk mengimpor bahan mentah, 18 persen lainnya dipakai untuk impor kebutuhan sehari-hari.

Tahun 1961 Indonesia sebenarnya sudah tidak bisa lagi membayar utang yang jatuh tempo. Tahun 1965, kewajiban membayar utang sudah mencapai 75 persen dari seluruh nilai ekspor.

Memburuknya keadaan ini dengan sendirinya melumpuhkan produksi, dan memperparah keadaan sosial. Salah satu indikatornya adalah hilangnya penghargaan terhadap birokrat. Disiplin pegawai negeri merosot habis karena penghasilannya sangat tidak memadai. Ada yang bekerja beberapa jam sehari lalu ngobyek, bahkan ada yang hanya bekerja beberapa hari seminggu. Campur tangan pemerintah di hampir segala bidang juga menyuburkan suap dan korupsi.

Pembersihan

Soeharto, yang menerima Supersemar pada Maret 1966, menerima beban berat untuk memperbaiki perekonomian. Pembersihan di kalangan ABRI dilakukan, meski tidak bisa menyeluruh karena malah bisa kontraproduktif Kabinet yang baru dibentuk dengan sendirinya masih menyisakan anggota-anggota lama. Perubahan yang penting adalah munculnya presidium yang terdiri dari Soeharto (ketua dan bertanggungjawab masalah keamanan), Adam Malik (masalah luar negeri) dan Sultan Hamengkubuwono IX (masalah ekonomi).

Dua masalah besar yang dihadapi kabinet baru ini adalah ekonomi dan birokrasi. Perekonomian sudah sangat amburadul dan mengenai seluruh lapisan masyarakat. Celakanya, penanganannya tidak mudah karena tidak adanya pemerintahan yang efektif Keadaan ini sudah sampai pada titik di mana tindakan ‘pemaksaan’ menjadi ‘strategis’, kata Gunar Myrdal dalam bukunya yang terkenal, Asian Drama.

Heibert Feith dalam Indonesia’s Political Symbols menuliskan antara lain :

“Banyak keputusan diabaikan mereka yang bertugas melaksanakannya. Keadaan seperti ini sering dikatakan disebabkan ketidakefektifan mesin administrasi. Namun, lebih tepat keadaan itu dilihat dalam kerangka kelemahan kohesi elite politik, ketergantungan elite politik ini pada birokrasi dan politik intra-birokrasi yang memacetkan pemerintahan.”

Soeharto dan Sultan dengan demikian butuh sebuah gagasan baru yang menyeluruh. Mereka juga harus menggalang konsensus untuk mendukung program ekonomi apa pun bentuknya yang bisa menjawab keadaan yang parah itu. Jawaban datang dari sekelompok ekonom dari Universitas Indonesia. Widjojo Nitisastro pada pidato pengukuhannya sebagai guru besar 10 Agustus 1963, antara lain menguraikan pentingnya peran analisa ekonomi dalam perencanaan pembangunan dan proses perencanaan dan pembuatan kebijakan harus efisien, rasional, dan konsisten.

Soekarno tetap belum juga menunjukkan pemahamannya akan gawatnya situasi. Dalam pidato 17 Agutus 1965 ia meminta rakyat bersabar akan kekurangan pangan dan pakaian. Ia menyalahkan keadaan ini pada pihak lain. Padahal problem sentralnya ialah kemerosotan ekonomi itu menggerogoti kesejahteraan rakyat, kredibilitas pemerintah, dan jabatan kepresidenan.

Proses penggerogotan jabatan kepresidenan ini beberapa minggu setelah pemotongan uang, yaitu 10 Januari 1966. Mahasiswa Fakultas Ekonomi UI mengadakan seminar di Universitas Indonesia tentang perekonomian negara. Sadli menyerang masalah inflasi dan ketidakseimbangan antar harga, (“Di manakah di dunia ini seseorang bisa naik kereta sejauh 500 atau 1.000 kilometer dengan karcis seharga beberapa lusin telur?”) tanyanya, besarnya birokrasi pemerintah dan kemerosotan ekspor. Masalah dasarnya adalah ‘kerangka berpikir’. Indonesia tidak punya cadangan devisa lagi. Satu-satunya jalan keluar adalah memulihkan kepercayaan masyarakat internasional dan mencari kredit baru.

Sejak saat itu muncul istilah teknokrat, yaitu para ekonom UI yang tampaknya sudah siap dengan konsep bagaimana menyelamatkan Indonesia. Konsep dasarnya adalah ada diantara ‘free fight liberalism’ dan ‘etatisme’. Tahun 1967 Indonesia mendapat bantuan sebesar 200 juta dolar. Sejak 1967 itu hingga 1969, bantuan asing mencapai 28 persen dari seluruh belanja pemerintah, termasuk di dalamnya anggaran pembangunan. Tahun 1968, inflasi bisa dikendalikan. Dan tahun 1971, para kreditor asing bersedia memberikan moratorium terhadap utang Indonesia sebelum Juni 1966.

Sejarah tampaknya memang terulang kembali. Akankah sekarang kita akan mengulanginya lagi? (bahan utama dari John Bresnan, Managing Indonesia, The Modem Political Economy)

Sumber : KOMPAS (31/05/1998)

________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 631-635.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.