HARUS DITANGANI SECARA KEMANUSIAAN

HARUS DITANGANI SECARA KEMANUSIAAN

Presiden Tentang Masalah kependudukan:

 

Presiden Soeharto berpendapat, titik tolak penanganan masalah kependudukan harus berdasarkan kepada kemanusiaan dan peningkatan kesejahteraan dengan perimbangan yang harmonis dengan sumber daya alam.

Dengan demikian masalah-masalah kependudukan integral dengan proses pembangunan dalam arti upaya maksimal untuk peningkatan kualitas hidup manusia, ucap Presiden ketika memberikan petunjuk kepada Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup (KLH) Prof. Dr. Emil Salim yang datang ke Bina Graha Selasa kemarin

Menteri K.L.H melaporkan tentang Konperensi Internasional Kependudukan yang diselenggarakan di Meksiko dalam waktu dekat ini oleh Sekjen PBB. Indonesia mengirimkan sejumlah ahli dan pejabat dari Bappenas, Depkes, BKKBN, Departemen Agama dan KLH untuk menghadiri konperensi itu.

Konperensi tersebut merupakan yang kedua kalinya setelah dilakukan pertama kali di Bukares sekitar 10 tahun yang lalu. Dihadiri oleh segenap negara negara anggota PBB, diharapkan konperensi dapat mengoreksi dan memperbaiki hasil-­hasil pertemuan Bukanes yang relevant dengan masalah kependudukan di dunia dewasa ini.

Menteri KLH menyatakan, penduduk dapat menjadi sumber daya pembangunan jika kualitas kehidupannya berhasil ditingkatkan. Adalah kurang dapat dipertanggung jawabakan jika kependudukan tidak seimbang jumlahnya dengan potensi sumber daya alam.

Koperensi Meksiko itu akan membahas masalah-masalah moralitas dan keluarga berencana, moralitas dan kesehatan serta kependudukan dalam hubungan dengan pembangunan.

KB di Indonesia

Menjawab petanyaan tentang pelaksanaan keluarga berencana di Indonesia, Menteri Emil Salim berpendapat, yang terbaik adalah apa yang dilakukan oleh masyarakat sendiri sedangkan Pemerintah hanya sekedar memberikan motivasi dan pendorong saja.

Di Jawa Timur pelaksanaan KB dilakukan dengan sistem paguyuban dan hal ini cukup berhasil.

Tentang masalah larangan memperlihatkan alat-alat kontrasepsi di depan umum sesuai dengan pasal-pasal KUHP, menurut Emil Salim, kita harus memperbaiki hukum nasional kita yang sesuai dengan dipersiapkan suatu RUU kependudukan yang mencakup masalah kependudukan dalam jangka panjang. (RA)

 

 

Jakarta, Pelita

Sumber : PELITA (01/08/1984)

 

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku VII (1983-1984), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 966-967.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.