HARTONO : KALAU KITA CINTA TANAH AIR TAK ADA PENCABUTAN SIUPP

HARTONO : KALAU KITA CINTA TANAH AIR TAK ADA PENCABUTAN SIUPP[1]

 

Jakarta, Merdeka

Presiden Soeharto menekankan, pemerintah tidak akan bertindak sewenang­ wenang dalam pencabutan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Namun demikian, jajaran pers diingatkan sehubungan dengan tanggungjawabnya, mengingat pembinaan pers merupakan tanggung jawab bersama antara insan pers dan pemerintah.

“Artinya, untuk sampai kepada pencabutan SIUPP, proses atau fasenya panjang. Dalam kaitan SIUPP ini, tolonglah semua mengerti tentang tanggungjawab, pengertian kebebasan pers yang bertanggungjawab.” ujar Menteri Penerangan R Hartono seusai diterima Presiden Soeharto di Bina Graha, Jakarta, kemarin.

Mengenakan safari warna gelap, Hartono yang kelahiran Pamekasan, Madura, dalam kesempatan tersebut terasa akrab dan terbuka dengan wartawan untuk membicarakan soal pers nasional.

Menurutnya, penjabaran pemerintah tidak akan bertindak sewenang-wenang, artinya jika terjadi tindakan keliru, maka terlebih dahulu pemerintah akan memberikan peringatan.

“Pers yang bertanggungjawab tentu menyadari terjadi kekeliruan dan segera memperbaikinya.” katanya.

Sedangkan dalam menentukan apakah terjadinya suatu kekeliruan, dia berjanji mendiskusikannya dengan jajaran pers.

“Tentu tidak dari pendapat saya, tapi pendapat bersama. Artinya, kalau ada yang saya nilai keliru, mari kita diskusikan. Mungkin penilaian saya keliru atau mungkin penilaian saudara yang salah.” lanjutnya.

Ketika ditanyakan, untuk menyikapi kekeliruan, mana yang lebih baik, apakah SIUPPnya dicabut atau Pemred dan wartawan pembuat berita diadili? Hartono menyebutkan

“Wujud tindakan yang diambil tidak sampai seperti itu, tapi bervariasi. Kita diskusikan bersama Dewan Pers. Kita punya Dewan Pers yang akan kita aktifkan.”

Dia mengharapkan, SIUPP hendaknya jangan dijadikan sebagai momok. Menurutnya, sesudah mempelajari UU Pokok Pers dengan perubahannya tahun 1982 dan Permen Nomor 01 mengenai SIUPP, maka sebetulnya itu dibuat untuk kebaikan insan pers sendiri.

“Jadi mari saudara-saudara janganlah SIUPP menjadi momok. Kalau kita bekerjasama dan kita cinta tanah air ini, maka tidak akan pernah ada pencabutan SIUPP. Tetapi pasal itu harus ada. Kalau ada perbuatan yang tidak bisa ditolerir dan sudah diingatkan secara terus menerus, tapi masih juga keliru, saya ingin pendapat mau diapakan ini?” tuturnya.

Ada yang mengatakan,

“Yang bersangkutan saja yang diproses, jadi jangan usahanya?”

“Kita lihat nanti. Karena kita juga menunggu Undang-Undang Penyiaran. Tetapi sementara Undang-Undang Penyiaran belum diundangkan. Kita kan harus berangkat dari hukum-hukum yang disepakati.” lanjut Hartono.

Menjawab pertanyaan, apakah Menpen mendatang akan bertindak lebih keras dari sebelumnya.

“Ini kaitannya karena saya mantan Kasad. Tidak, mungkin saya lebih lembut dibandingkan yang bukan tentara.” ujarnya blak-blakan.

Namun, ditambahkan, dirinya akan meneruskan program Menpen sebelumnya, seperti yang ditekankan Presiden.

“Jadi, dibilang keras ya relatif. Bisa saja keras tidak proporsional. Kalau keras proporsional, departemen manapun, baik swasta atau bukan tentu akan menerapkan jika memang harus bertindak sesuai aturan.” tandasnya.

Ini semua, kata Menpen, mengingat peranan pers yang sangat strategis. Sehingga, kalau memberitakan sesuatu yang negatif dan kecil, bisa menjadi besar dan berwarna negatif sehingga yang besar dan positif tidak dibicarakan lagi. Dia lalu menyebut contoh soal kesenjangan.

“Mana sih dalam kehidupan ini tidak ada kesenjangan? Tetapi pemerintah tidak akan membiarkan kesenjangan dalam arti, sekarang mendapat satu tentu besok yang disebut melarat diupayakan mendapat dua, tiga dan selanjutnya. Namun, yang kaya tetap diperlukan seperti yang disebutkan Presiden, konglomerat dibutuhkan mengangkat yang melarat. Jangan iri karena ada yang kaya. Orang kayakan tidak semuanya, mesti yang kaya paling satu, dua, tiga dan empat. Tidak akan lebih banyak dari yang miskin. Tetapi kebijaksanaan pemerintah, konglomerat dibutuhkan untuk menarik yang miskin atau yang melarat ke tingkat yang makin tinggi.” paparnya.

“Jujur saja, sekarang ini bagaimana kehidupan orang yang disebut melarat hari ini dan 10 tahun lalu dan 20 tahun lalu. Di sini peran saudara-saudara, mengangkat kesenjangan tanpa reason, masuk akal kita bisa memberikan berita yang keliru kepada rakyat.” ujar Hartono.

Oleh karena itu, dia mengingatkan kembali mengenai tanggungjawab pers dalam pembangunan bangsa.

“Saya juga mengamati boleh jadi di antara kita ada yang keliru mengartikan kebebasan.” ujarnya.

Padahal, lanjut Menpen, sebagaimana yang dikemukakan Presiden, kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang bertanggungjawab.

“Apalagi, sebagaimana dikemukakan Presiden, istilahnya tajamnya pena wartawan lebih tajam dari tajamnya peluru. Karena itu, jajaran pers dituntut tanggungjawab lebih besar dengan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok.” tegas Hartono.

Menurut Hartono, tanggungjawab ini perlu ditekankan lagi.

“Sebab bisa jadi, karena globalisasi dan segala macam, kita terpengaruh sikap atau anggapan yang disebut virus-virus yang bisa merusak pandangan dan sikap kita sebagai warga negara yang berranggungjawab.” ujarnya.

Sumber : MERDEKA (19/06/1997)

________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XIX (1997), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 673-675.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.