HARTONO AJAK PERS BEKERJASAMA AGAR TIDAK ADA PEMBATALAN SIUPP

HARTONO AJAK PERS BEKERJASAMA AGAR TIDAK ADA PEMBATALAN SIUPP[1]

 

Jakarta, Antara

Menteri Penerangan R. Hartono mengajak seluruh insan pers untuk bekerjasama, agar tidak ada lagi pembatalan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) di masa mendatang.

“Tinggal sekarang bagaimana supaya kita bersama, setelah saya sebagai menteri, bersama-sama jangan sampai ada media cetak terkena itu. Untuk sampai ke situ mari kita bersama-sama memikirkan, sehingga kita tidak perlu menggunakannya.” katanya kepada wartawan seusai serah terima jabatan Menpen dari Harmoko kepada Hartono di Departemen Penerangan, Jakarta, Kamis.

Mantan KSAD Jenderal TNI R Hartono dilantik Presiden Soeharto hari Rabu (11/6) sebagai Menpen menggantikan Harmoko yang menempati pos baru sebagai Menteri Negara Urusan Khusus.

Acara serah terima itu dihadiri para pejabat teras Deppen, Pemimpin Umum/ Pemimpin Redaksi berbagai penerbitan media cetak dan media elektronik, para karyawan Deppen yang ingin mengucapkan selamat kepada Hartono seraya berharap dapat membawa “angin segar” di lingkungan kerja yang baru.

Puluhan wartawan yang mewancarai Hartono banyak yang memintai tanggapannya soal pembatalan SIUPP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menpen Nomor 1 Tahun 1984.

“Saya katakan dari kemarin-kemarin, jalan menuju ke Permenpen itu ada hal-hal yang perlu didiskusikan lebih dahulu atau perlu kita tambah, tetapi yang jelas yang seperti itu, dimanapun diperlukan. Dengan kerjasama kita bersama, mudah-mudahan itu tidak terjadi.” tambahnya.

Menjawab pertanyaan bahwa ada yang menghendaki Permenpen itu dihapuskan, Hartono mengatakan.

“Sekarang saya tanya, sebagai pribadi saya tahu bagaimana pendapat kalian yang melakukan tindakan yang sudah kelewatan.”

“Wartawannya yang ditindak, bukan SIUPP-nya yang dicabut.” tanya wartawan lagi.

“Makanya, itu menuju ke situ tetap ada. Ketentuan yang terakhir, yang terujung, terhadap yang sudah, tidak, tidak, tidak harus ada, tetapi untuk tidak sampai ke situ mari kita bersama-sama berupaya.” katanya.

Ketika ditanyakan bagaimana target sebagai Menpen, Hartono mengatakan,

“Lebih maju dari pejabat sebelum saya. Kan wajar.”

Budaya Telepon

Menjawab pertanyaan soal budaya telepon, Hartono mengaku dirinya tidak tahu.

“Saya tidak tahu apa artinya budaya telepon. Saya tidak pernah melakukan itu, jadi tidak mengerti maksudnya. Kalau memang ada, itu untuk kepentingan bangsa dan negara.”

“Seperti apa misalnya?” tanya wartawan.

“Nanti dulu, jangan seperti apa. Kalau suatu pemberitaan ternyata mengganggu tugas-tugas yang lebih penting menyangkut urusan kenegaraan, itu boleh juga dilakukan. Tetapi tentunya tergantung pada kalian juga.” katanya.

Ditambahkan, “kalau memang untuk kepentingan bangsa dan negara dan kalian mengerti itu diperlukan. Kan yang punya negara siapa, yang tanggungjawab pada bangsa dan negara siapa? Itu makanya, termasuk misalnya seperti yang kalian keluhkan tentang kebebasan pers. Selama itu bertanggungjawab saya dukung apa yang kalian tulis. Sekarang tinggal pengertian bertanggung jawab itu bagaimana, mari kita diskusikan.”

Saat ditanya bagaimana hubungan dialogis pers dengan pemerintah, Hartono mengatakan.

“Seperti apa yang sudah dilakukan Pak Harmoko, akan saya coba untuk itu.”

Ketika ditanyakan apakah dirinya bersedia menjadi mediator antara pihak IPTN yang sedang memperkarakan lewat jalur hukum surat kabar “The Jakarta Post” Hartono mengatakan,

“Saya tidak mengerti bagaimana, apakah saya bisa menjadi mediator seperti yang disarankan.”

“Undang-Undang dibuat oleh rakyat untuk diterapkan. Mari kita pelajari juga, jangan cuma dihafal. Nilai pengertian dicari dari undang-undang itu juga dan tidak boleh hanya dari satu sisi kepentingan. Perhatikan juga kepentingan bangsa.” katanya.

Ditambahkan, “Kita kan punya moral Pancasila, mufakat. Tentu itu langkah yang sebaiknya diambil. Orang kan boleh jadi melakukan suatu kesalahan.”

Menurut dia, manusia tidak lepas dari kesalahan, tetapi tentunya dari pihak pers sendiri, peluang untuk musyawarah mufakat yang berlandaskan kemanusiaan yang adil dan beradab, jangan disalahtafsirkan.

“Bisa saja kita bicara mufakat, tetapi pada pandangan kalian tidak sesuai norma yang berlaku.” katanya menegaskan.

(T.PU07/PU01/12/06/97/15:44/RU3)

Sumber: ANTARA(12/06/1997)

________________________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XIX (1997), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 498-499.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.