HARI INI PRESIDEN SAMPAIKAN PERTANGGUNGJAWABAN

HARI INI PRESIDEN SAMPAIKAN PERTANGGUNGJAWABAN[1]

 

 

Jakarta, Kompas

Presiden Soeharto sebagai Mandataris MPR 1993-1998, hari Minggu (1/3) ini menyampaikan pertanggungjawaban atas segala tugas yang diemban di hadapan Rapat. Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat pada Sidang Umum (SU) MPR yang berlangsung 1-11 Maret 1998.

SU MPR yang dibuka hari ini tepat pukul 09.00 WIB diisi acara pengesahan Keputusan MPR tentang Jadwal, Acara-Sidang Umum MPR tahap II, 1- 11Maret. Pembahasan mengenai materi atau substansi Rancangan Keputusan MPR itu telah dilakukan dalam Badan Pekerja (BP) MPR beberapa waktu lalu.

Selanjutnya, Ketua MPR/DPR Harmoko menyampaikan Pidato Pembukaan SU MPR, disusul Presiden Soeharto menyampaikan pertanggungjawaban, dan setelah itu Rapat Paripurna ke-5 MPR ditutup.

Untuk  menanggapi pidato pertanggungjawaban Presiden lima fraksi di MPR diberi waktu 14 jam untuk mempersiapkan pemandangan umum terhadap Pidato Pertanggungjawaban Presiden/Mandataris MPR dan Rancangan Ketetapan (Rantap), yang telah disiapkan oleh BPMPR. Persiapan itu dilakukan dalam Rapat Fraksi MPR yang dimulal pukul 14 .30 WIB.

Sehari menjelang pelaksanaan SU MPR, Sabtu (28/2), fraksi-fraksi di MPR masih melakukan koordinasi dan persiapan-persiapan. Fraksi Persatuan Pembangunan (F-PP) setiap malam sejak hari Kamis (26/2) hingga Sabtu (28/2) malam mengadakan rapat di Hotel Sahid Jaya tempat mereka menginap.

Rapat-rapat tersebut membahas tentang materi pemandangan umum fraksi terhadap pertanggungjawaban Presiden dan Rantap-Rantap yang telah disiapkan oleh BP MPR. F-PP telah menunjuk juru bicara fraksi, yang akan menyampaikan pemandangan umum .Untuk Pemandangan Umum F-PP terhadap Pertanggung­ jawaban Presiden/Mandataris MPR, juru bicaranya Alfian Darmawan dan Khofifah Indar Parawansa sedangkan M. Kaoysyah dan Endin Sofihara menjadi juru bicara F-PP dalam Perpandangan Umum terhadap Rancangan GBHN.

 

Jadwal kegiatan

Fraksi karya pembangunan  (FKP) MPR hari Sabtu mengadakan rapat pleno terakhir menjelang pelaksanaan Sidang Umum MPR yang akan berlangsung Minggu (1/3) pagi. Kepada wartawan. Sekretaris F-KPAry Mardjono menegaskan masalah interupsi tidak disinggung dalam rapat. Yang kita bicarakan hanya soal jadwal kegiatan anggota F-KP, katanya .

Dalam acara tersebut diberikan pembekalan kepada para anggota meliputi rencana Pandangan Umum F-KP terhadap Pidato Presiden, pembagian Komisi serta penegasan kembali berbagai masalah yang menyangkut pelaksanaan SU MPR. Penegasan-penegasan tersebut meliputi bahan-bahan Rantap MPR, rancangan keputusan (Rantap) MPR serta penjelasan singkat mengenai Rantap tentang Garis­-garis Besar haluan Negara (GBHN).

Ary Mardjono kembali menjelaskan bahwa bagi F-KP interupsi bukan merupakan hal tabu.

“Hanya untuk apa interupsi tersebut dilakukan? Misalnya bila anggota merasa perlu penjelasan yang lebih rinci mengenai duduk perkara sebuah persoalan maka ia bisa mengangkat tangannya,” katanya.

Mengenai tidak adanya microphone di meja anggota maupun diwajibkan seluruh anggota F-KP mengisi formulir pencalonan presiden dan wapres yang kesemuanya mengesankan ketatnya “rambu-rambu” untuk mengamankan Siang Umum, Ary berkomentar bahwa soal microphone adalah urusan Sekjen DPR.

“Tapi soal pengisian formulir itu memang urusan administrasi yang wajib dipenuhi oleh seluruh anggota F-KP Batas waktu terakhir untuk mengisi formulir adalah pukul 24.00 hari Sabtu (28/2) sejauh ini seluruh anggota F-KP DPR sudah menandatangani tapi semua,” katanya

Mengenai tidak adanya peluang untuk kemungkinan berbeda pendapat, Ary mengatakan bahwa proses itu sudah berlangsung sebelumnya dalam pembahasan in­ternal organisasi.

“Tapi begitu organisasi sudah memutuskan maka seluruh anggota harus loyal terhadap keputusan tersebut,” katanya.

 

Persiapan PDI

Bertempat di kantor sementara Partai Demokrasi Indonesia (PDI) din Denpasar Raya, Jakarta, Fraksi PDI MPR mengadakan rapat akhir persiapan, Sabtu (28/2). Rapat dihadiri seluruh anggota fraksi ditambah unsur DPP PDI.

Sekjen DPP PDI Buttu R Hutapea mengungkapkan , rapat persiapan akhir membahas tiga hal, yakni pemandangan umum fraksi berkaitan dengan Rancangan Ketetapan (rantap) MPR, pertanggungjawaban presiden dan pendapat akhir fraksi­-fraksi.

Menurut Buttu, karena F-PDI merupakan fraksi kecil yang hanya terdiri dari 16 anggota, maka diminta bantuan dari unsur-unsur DPP PDI sebanyak 33 orang. Dengan jumlah sekitar 49 orang itulah, kata Buttu, F-PDI menetapkan tiga pembahasan.

Selanjutnya ke-49 anggota itu dibagi ke dalam tiga tim sesuai banyaknya pembahasan.

“Masing-masing tim itulah yang tadi mengadakan rapat yang hasilnya akan dibawa ke sidang umum,” kata Buttu.

Menjawab pertanyaan hal-hal apa saja yang akan dibawa ke sidang umum MPR oleh F-PDI, “belum semua,” katanya.

Buttu menunjuk dua hal yang dikatakannya sangat mendesak untuk dibahas, yakni masalah GBHN dan Rantap yang berkenaan dengan Orsospol masuk desa.

Dalam hal GBHN, lanjut Buttu, F-PDI akan mempertanyakan usulan yang pernah ditolak mengenai perlunya birokrasi yang modem dan bersih.  Persoalan ini menurut Buttu mendesak untuk dibahas.

”Kami akan mempertanyakan latar belakang mengapa usulan kami ditolak,” katanya.

Mengenai usulan Rantap MPR, F-PDI tetap akan memajukan usulan perlunya Orsospol bisa sampai ke desa. Persoalannya, kata Buttu, hanya Orsospol tertentu yang dapat masuk ke desa-desa, sementara PDI dan partai lainnya (PPP – Red) tidak oleh sampai ke desa.

“Kami akan terus perjuangkan ini,” tekad Buttu.

Ditanya mengenai  hal-hal apa yang dibicarakan  dalam pembahasan pertanggungjawaban Presiden, Buttu tidak bersedia menjelaskan lebih lanjut. Pada intinya, kata Buttu, pembahasannya tidak akan jauh berbeda dengan sidang-sidang umum sebelumnya .

”Tunggu saja nanti di sidang umum,” katanya.

Buttu mengakui, meskipun F-PDI merupakan fraksi kecil yang dikatakannya tidak banyak berpengaruh, akan tetapi aspirasi yang muncul dalam rapat-rapat rutin fraksi atau DPP akan tetap disalurkan lewat mekanisme sidang umum. Mengenai sidang umum itu sendiri Buttu yakin akan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

 

Gelar Bazar

Selama menjelang SU MPR Sabtu (28/2) kegiatan pengamanan di lingkungan Gedung MPR/DPR dan areal sekitarnya diperketat. Untuk memasuki gedung wakil rakyat di Senayan Jakarta itu harus melewati pemeriksaan oleh petugas keamanan . Taksi yang biasanya bisa hilir mudik mengambil dan mengantar penumpang dari dan ke Gedung MPR/DPR tidak lagi diizinkan. Mereka hanya boleh mengantar penumpang sampai pintu gerbang.

Kegiatan lain yang terlihat sangat mencolok adalah persiapan yang dilakukan oleh para pemilik stand yang akan menggelar dagangannya selama SU MPR. Lorong penghubung antara Gedung Grahasabha dan Grahasabhatama dijadikan arena bazar yang dikoordinir oleh Dharma Wanita Unit MPR/DPR. Berbagai barang dagangan dipersiapkan, mulai dari ensiklopedi, jamu, sepatu, pakaian, hingga kerajinan tangan. (ely/myr/pep/ama).

Sumber : KOMPAS (01/03/1997)

_____________________________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 27-30.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.