HARI-HARI TERAKHIR PRESIDEN SOEHARTO

HARI-HARI TERAKHIR PRESIDEN SOEHARTO[1]

 

Jakarta, Kompas

HARIAN The Jakarta Post, edisi 22 Mei, menulis sebuah berita berjudul Military Told Soeharto To Go, mengutip dari kantor berita AFP. Pada tanggal 20 Mei malam Pangab Jenderal TNI Wiranto menghadap Presiden Soeharto untuk menyampaikan pesan ABRI bahwa ia sebaiknya mengundurkan diri.

Detail malam yang menentukan itu ditulis secara investigatif oleh tiga wartawan The Wall Street Journal (WSJ), yakni Peter Waldman, Raphael Pura, dan Marcus Brauchli. Kata mereka, Pangab berangkat menghadap Pak Harto sekitar pukul 22.35 WIB. Dan 12 jam kemudian, Wapres BJ Habibie disumpah sebagai Kepala Negara bam dalam upacara yang diatur secara terburu-buru.

Nasib Presiden ditentukan oleh penembakan mahasiswa di Universitas Trisakti. Tragedi yang menewaskan empat mahasiswa itulah yang memicu kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan. Rangkaian peristiwa memuncak pada pernyataan Ketua MPR/DPR Harmoko pada tanggal 18 Mei agar Kepala Negara lebih baik mundur. Pangab meralat pernyataan itu dengan mengatakan tidak konstitusional.

Pernyataan itu membuka peluang pada kubu Wapres yang telah mengambil posisi bahwa Wapres selalu siap menggantikan Presiden. Mereka bahkan sudah menghubungi Ketua Umum PP Muhammadiyah, Amien Rais, untuk mendukung Wapres menjadi Presiden. Dukungan politik tak perlu datang dari Ketua Umum PP Muhammadiyah, karena sudah datang dari Ketua MPR/DPR, bersama Wakil Ketua MPR/DPR Letjen TNI Syarwan Hamid.

Menurut mereka, jika Presiden tidak mau mengundurkan diri, MPR/DPR akan menyelenggarakan Sidang Umum Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Mandataris MPR. Maka pada tanggal 19 Mei, Wapres diharapkan sudah dilantik sebagai Presiden Baru.

Tapi Pangab sudah menegaskan bahwa pernyataan Ketua MPR/DPR itu ‘cacat konstitusional’. Sementara itu di saat yang sama, Presiden yang saat itu berada dalam posisi politik yang tidak lagi di atas aktor/kelompok politik lain, menyatakan akan membentuk Komite Reformasi, mengadakan pemilu, serta tidak akan mencalonkan diri lagi.

Untuk itulah ia memanggil sembilan tokoh masyarakat/agama ke Istana Merdeka pada tanggal 19 Mei. Dalam pertemuan itu, Dr. Nurcholish Madjid menyampaikan saran agar Presiden lebih baik mundur. Pertemuan yang dirancang berlangsung hanya setengah jam itu sempat molor sampai dua jam. Akhirnya Presiden mengatakan, jika ia mundur, penggantinya harus Wapres. Tapi, seperti kata Presiden sebelumnya, apakah Wapres memenuhi syarat?

Junjung tinggi konstitusi Kubu Wapres sempat kecewa.

“Ada semacam perasaan marah,” kata seorang yang dekat dengan Wapres kepada WSJ.

Untuk itu, tanggal 19 Mei petang, Wapres menemui Presiden. Wapres mengungkapkan ia menganggap Presiden ‘hampir seperti ayahnya sendiri’, kata harian WSJ. Ia merasa diremehkan karena dianggap kurang memenuhi syarat untuk menjadi Presiden. Ia juga merasa selama ini sangat setia kepada Presiden.

Lalu Wapres mengingatkan jika Sidang Umum Istimewa diselenggarakan, Presiden akan menjadi sasaran kritik. Sebaliknya kalau menyerahkan jabatan kepada Wapres, Presiden akan mundur secara terhormat. Pertemuan dengan Wapres inilah yang akhirnya mengubah pikiran Presiden untuk mempercayai kemampuan Wapres.

Tanggal 20 Mei, desas-desus tentang massa yang akan menuju Monas, tidak menjadi kenyataan setelah Ketua Umum PP Muhammadiyah membatalkan rencana mengerahkan pendukungnya. Petang harinya, para anggota Golkar sedang menyusun proses konstitusional untuk mencabut Ketetapan MPR/DPR tentang Presiden dan Wapres. Sementara, Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita bersama sejumlah menteri ekonomi lainnya, telah mengirim surat tentang rencana mundur jika Presiden tidak mau mengundurkan diri. Sementara Pangab tetap pada pendirian apa pun yang harus dilakukan dan berpendapat sebaiknya dengan menjunjung tinggi konstitusi. Penyerahan jabatan Presiden kepada Wapres nampaknya menjadi satu-satunya pilihan. Kapan? Sebaiknya secepat mungkin. Pada pukul 02.00 WIB tanggal 21 Mei yang bersejarah itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah ditelepon untuk dimintakan persetujuan bagaimana kalau Presiden diganti Wapres? Ia menyatakan persetujuan.

Kompas hadir di pagi hari itu di kediaman Malik Fajar (sekarang Menteri Agama) di Jl. Indramayu 14, Jakarta Pusat. Dalam acara konferensi pers tentang persiapan pemerintahan baru itu, hadir pula Nurcholish Madjid, Amion Rais, Emha Ainun Najib dan kemudian belakangan datang juga tokoh ICMI, Din Syamsuddin.

Yang menarik, Pangab di saat-saat menentukan itu masih tetap mengutamakan sikap konstitusional di atas segala-galanya. Sebab sempat juga muncul gagasan terhadap Pangab, mengapa tidak dilakukan saja semacam ‘Supersemar’ ketika Presiden Soekarno memberikannya kepada Jenderal Soeharto tanggal 11 Maret 1966.Pangab juga menjaga supaya jangan sampai proses pengalihan kekuasaan itu melupakan sikap yang harus mengutamakan kehormatan Presiden.

Laporan WSJ ini menunjukkan keseriusan wartawan asing meliput peristiwa penting yang oleh majalah Far Eastem Economic Review disebut sebagai ‘Revolusi Mei’ itu. Akan banyak manfaatnya jika para wartawan Indonesia, juga para ilmuwan mengadakan diskursus mengenai peristiwa ini dengan seakurat dan senetral mungkin.

Sumber : KOMPAS (25/05/1998)

______________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 534-536.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.