HAL-HAL BARU DALAM RANTAP GBHN 1998

HAL-HAL BARU DALAM RANTAP GBHN 1998

 

 

Jakarta, Suara Pembaruan

Sidang Umum (SU) MPR tahap II (1-11 Maret 1998) dibuka oleh Ketua MPR RI Harmoko, Minggu (1/3). Dalam SU MPR kali ini, ada beberapa hal yang menarik terutama berkaitan dengan materi rancangan ketetapan (Rantap) GBHN dan non­ GBHN, di samping tentu saja pertanggungjawaban Presiden/Mandataris MPR, serta pemilihan presiden dan wakil presiden, periode 1998-2003.

Masalah pertanggungjawaban Presiden/Mandataris MPR tampaknya bakal berjalan mulus karena kelima fraksi pasti akan dapat menerima pertanggungjawaban tersebut. Hal yang sama juga akan terjadi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.

Kecuali jika presiden terpilih kemudian menyatakan bahwa ia tidak bisa bekerja sama dengan “calon tunggal” wakil presiden,seperti yang diajukan oleh kelima fraksi. Seperti diketahui, induk organisasi dari masing-masing fraksi/ hanya menyebut satu nama calon presiden dan wakil presiden untuk masa jabatan 1998-2003, yakni HM Soeharto dan BJ Habibie.

Selain memilih presiden dan wakil presiden, SU MPR juga akan menghasilkan beberapa Ketetapan (Tap) MPR, yakni Tap MPR tentang GBHN dan non-GBHN . Untuk Tap MPR non-GBHN, ada satu Tap MPR yang patut mendapat perhatian yakni, Tap MPR tentang Pemberian Tugas dan Wewenang Khusus Kepada Presiden/Mandataris MPR.

 

Hak Asasi

Paling tidak ada dua hal baru yang tercantum dalam Rantap GBHN, yakni tentang hak asasi manusia (HAM) dan masalah politik dalam negeri, khususnya menyangkut pemilihan umum (permilu) yang disertai dengan “catatan.”

Pada mulanya,masalah HAM menjadi sebuah polemik yang menarik, apakah harus dirumuskan dalam sebuah TAP tersendiri atau cukup dicantumkan dalam GBHN. Setelah melalui pembahasan panjang di Badan Pekerja (BP) MPR, baik itu di Panitia Ad Hoc (PAH) II, yang kemudian dilimpahkan ke PAH I, akhirnya Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) yang semula ngotot untuk menempatkan HAM dalam sebuah Tap MPR tersendiri, bisa menerima kehadiran HAM dalam GBHN. Alasannya, semua substansi dari  HAM yang diperjuangkan oleh FPP telah terakomodasi dalam GBHN.

Ada lima butir HAM yang tercantum dalam rektor kelima bidang hukumn, yakni definisi HAM, pembangunan, pelaksanaan, dan pengaturan HAM, serta penegakan HAM dalam kaitannya dengan dunia internasional. Meskipun, masalah HAM hanya tercantum dalam GBHN tetapi paling tidak Bangsa Indonesia sudah mempunyai rujukan yuridis-formal dan merupakan mandat kepada Presiden/Mandataris MPR untuk menegakkan HAM di bumi Indonesia.

Masalah politik dalam negeri khususnya pemilu, juga menjadi salah satu perdebatan yang menarik selama sidang PAH I dan II. FPP dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (F-PDI) mengusulkan perubahan dan tambahan atas Tap Nomor III/MPR/1988 tentang pemilu. Sedangkan F-ABRI , Fraksi Karya Pembangunan (FKP), dan Fraksi Utusan Daerah (FUD) menganggap Tap tersebut masih relevan. Setelah melalui pembahasan panjang, akhirnya kelima fraksi sepakat untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada organisasi peserta pemilu (OPP) untuk ikut serta dalam proses pemilu. Kesempatan tersebut tertuang dalam sektor politik dalam negeri butir f. Rumusan lengkap pada butir f adalah pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam demokrasi Pancasila diselenggarakan oleh Presiden/ Mandataris MPR berdasarkan asas “Iuber” perlu terus ditingkatkan kualitasnya dan dimantapkan mekanisme penyelenggaraannya dengan mengikutsertakan lebih aktif OPP baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan pemilu dari tingkat pusat sampai ke desa/kelurahan. Pemilu yang akan datang diselenggarakan pada tahun 2002.

Selanjutnya, FKP mengusulkan untuk membuat “catatan” untuk menerangkan substansi dari kalimat “mengikutsertakan lebih aktif OPP.” lsi catatan tersebut adalah: pertama, mengikutsertakan unsur OPP dalam Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) dan kegiatannya. Kedua, mengikutsertakan unsur OPP dalam Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KP PS) dan kegiatannya, serta ketiga, catatan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPPS diberikan kepada unsur OPP yang duduk di KPPS.

Pada awalnya, FPP menolak usul pembuatan “catatan” dari FKP, dengan alasan pada tahun 1993 FPP trauma dengan adanya “catatan” karena dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum apapun. Namun, setelah memperoleh penjelasan lebih jauh bahwa “catatan” yang dibuat kali ini, berbeda dengan “catatan” di tahun 1993, di mana penandatanganan “catatan” tersebut dilakukan secara terbuka dan disaksikan pers, maka FPP bersedia menandatangani catatan atas rancangan GBHN 1998 sebagai ikhtiar nyata MPR untuk melakukan reformasi politik.

“Kami yakin politik dengan hati nurani akan diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penandatanganan catatan tersebut merupakan janji yang harus diwujudkan lima tahun mendatang,” kata Muhammad Buang yang menandatangani “catatan” tersebut.

 

Tugas Khusus

Tap MPR tentang pemberian Tugas dan Wewenang Khusus Kepada Presiden/Mandataris MPR sebenarnya bukan merupakan barang baru. Tap MPR serupa telah ada sejak tahun 1973 sampai 1988, namun pada tahun 1993 Tap MPR tersebut “hilang” mengingat stabilitas dalam negeri yang begitu mantap.

Namun, dalam masa lima tahun (1993-1998), kondisi yang sebelumnya relatif stabil itu mulai terusik. Muncul berbagai kerusuhan sosial yang dianggap bisa mengganggu stabilitas nasional. Ditambah, kondisi hubungan internasional yang semakin terbuka dan persaingan antarnegara yang memungkinkan timbulnya konflik, sehingga dapat menghambat, merugikan, dan menggagalkan pembangunan nasional.

Selain itu, dalam kurun waktu mendatang masih tetap akan dihadapi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang semakin kompleks sebagai dampak globalisasi, maka MPR merasa perlu memberikan suatu tugas dan wewenang khusus kepada Presiden/Mandataris MPR untuk mengambil langkah-langkah yang perlu demi penyelamatan dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa.(AB/R- iO)

Sumber: SUARA PEMBARUAN (01/03/1998)

_______________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 51-54.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.