HAK KONSTITUSIONAL MPR TIDAK DAPAT DIKURANGI

PRESIDEN TEGASKAN :

HAK KONSTITUSIONAL MPR TIDAK DAPAT DIKURANGI

Majelis Permusyawaratan Rakyat berhak untuk menerima pertimbangan dan pandangan dari pihak manapun. Namun, tetap perlu disadari bahwa adalah hak konstitusional MPR yang tak d apat dikurangi sedikit pun untuk mengambil keputusannya sendiri.

Penegasan itu dikemukakan Presiden Soeharto di Istana Negara Selasa siang tatkala menyampaikan amanat pada upacara penutupan Musyawarah Kerja Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) ke-3 yang diselenggarakan dalam kerangka memperingati HUT HKTI ke sembilan.

Sebagai organisasi wadah kaum tani yang merupakan bagian terbesar rakyat Indonesia, maka HKTI, menurut Presiden, memang mempunyai kewajiban untuk ikut memberikan sumbangan berupa pokok-pokok pikiran penyusunan GBHN.

"Dengan sumbangan sumbangan HKTI tersebut diharapkan arah dan pola pembangunan di sektor pertanian dan juga pedesaan yang akan ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat nanti dapat benar-benar sesuai dengan aspirasi kaum tani," tandasnya.

Peranan HKTI dalam menggerakkan kaum tani bagi kegiatan pembangunan sangatlah penting. Sebab, menurut Presiden, pertanian merupakan sektor yang tidak henti-hentinya harus digarap dalam pembangunan.

Hal ini, demikian ditegaskan, mudah dimengerti, karena masyarakat maju dan sejahtera, berdasarkan Pancasila yang dicita-citakan hanya akan dapat terwujud, bila dimiliki sektor pertanian yang tangguh yang dapat mendukung kekuatan industri yang kuat.

"Karena itu," ujar Presiden Soeharto, "sekarang HKTI harus benar-benar dapat menjadi wadah dan alat perjuangan kaum tani untuk meningkatkan kemampuan keterampilan kaum tani, baik untuk memperbaiki nasib kaum tani sendiri maupun untuk meningkatkan pembangunan.”

Presiden kembali mengingatkan bahwa di samping kemajuan-kemajuan yang telah dicapai di sektor pertanian selama satu setengah dasawarsa ini, namun perlu disadari bahwa tantangan-tantangan yang dihadapi juga masih banyak.

Sebagai contoh disebut, adalah sempitnya tanah yang dimiliki sejumlah besar petani, masih lemahnya kekuatan ekonomi petani dan tingkat pendidikan para petani yang belum sesuai dengan kebutuhan pembangunan pertanian.

Selain itu, diungkapkan pula bahwa penduduk juga terus meningkat, walaupun telah banyak hasil yang dicapai dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana.

Sebab itu, Presiden minta, agar HKTI dapat secara khusus memberikan perhatian kepada program kependudukan dan keluarga berencana.

Misalnya, di bidang wanita HKTI dapat lebih menggalakkan kegiatan wanita di desa-desa, agar mereka dapat meningkatkan produktivitasnya dengan cara hidup yang lebih berencana dan dengan memanfaatkan setiap sumber daya alam dan manusia yang ada di lingkungannya. Seperti, memanfaatkan pekarangan, menganekaragamkan menu makanan rakyat dan aktif dalam mendidik keluarga petani.

"Di lain pihak kita juga memiliki kekuatan yang besar, yaitu tekad untuk membangun dan terus membangun hingga cita-cita kita bersama, yaitu masyarakat yang maju dan sejahtera berdasarkan Pancasila dapat terwujud," demikian Presiden Soeharto. (RA)

Jakarta, Merdeka

Sumber : MERDEKA (09/06/1982)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku VI (1981-1982), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 727-728.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.