HABIBIE PERLU LEBIH BANYAK LEGITIMASI

HABIBIE PERLU LEBIH BANYAK LEGITIMASI[1]

 

 

Jakarta, Republika

Komentar beragam muncul dari para aktivis, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan tokoh masyarakat terhadap pengunduran diri Soeharto dan pengangkatan BJ Habibie sebagai presiden.

“Nasib Indonesia kini bergantung pada kinerja Habibie.” ujar pengamat politik Dr. Salim Said, dalam wawancara dengan CNN, kemarin.

ABRI, tambahnya, memang sudah memberikan dukungan kepada Habibie, seperti dikemukakan (mantan) Pangab Jenderal TNI Wiranto. Tapi itu saja, rasanya belum cukup. Habibie masih butuh lebih banyak legitimasi. Tak gampang memang namun Salim memperkirakan dukungan serupa bakal mengalir dari kekuatan politik lain.

Dengan aset itu Habibie harus memainkan ‘kartu’nya dengan baik. Misalnya memulihkan kondisi ekonomi dan politik serta menyiapkan pemilihan umum dan pemilihan presiden baru pada 2002 atau kalau memungkinkan secepat mungkin.

Komentar senada dikemukakan Keluarga Besar Korps Alumni HMI (KAHMI) Malang. Mereka berharap pemerintah baru Indonesia di bawah kendali Habibie tidak akan mengulangi praktek tidak terpuji, kabinet yang bakal disusun pun harus benar­benar terbebas dari orang-orang yang tidak bersih atau yang kini populer dengan sebutan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

“Habibie adalah pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia untuk melanjutkan pembangunan di masa mendatang.” ujar Ketua KAHMI Malang, Mukthi Fadjar, dalam pertemuan dengan anggota KAHMI dan HMI Malang di Kampus I Unmuh Malang, kemarin.

Namun, di tengah harapan tersebut, sejumlah tokoh LSM justru mempertanyakan keberadaan Habibie. Nursyahbani Katjasungkana dan Koalisi Perempuan untuk Keadilan dan Demokrasi menolak Habibie sebagai Presiden. Alasannya, apa yang dilakukan Habibie tak lebih dari cermin sikap Pak Harto.

“Kita harus menolak seluruh bangunan politik Soeharto yang masih bercokol sampai sekarang, termasuk pengangkatan Habibie sebagai presiden, pengganti Soeharto.” tukas Nursyahbani.

Di tempat terpisah, Dewi Soekarno, janda mendiang presiden pertama RI Soekarno, mengatakan sangat menghargai kebijakan Pak Harto untuk mundur demi kebaikan masyarakat dan bangsa Indonesia. Tapi, naiknya posisi Habibie menjadi presiden itu tetap menunjukkan bahwa pemerintahan Indonesia masih di bawah kendali Pak Harto.

Direktur eksekutif PBHI Hendardi berpendapat naiknya Habibie belum mencerminkan reformasi total tuntutan rakyat.

“Habibie sebagai bagian tak terpisahkan dari pemerintahan Soeharto juga mutlak harus meletakkan jabatan.” katanya.

Hal yang sama diungkapkan oleh Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI). Dalam siaran pers yang diterima Republika semalam, Iluni UI menyebut pengangkatan Habibie sebagai langkah terselubung untuk memecah belah seluruh komponen bangsa. Organisasi yang dipimpin oleh Hariadi Dannawan ini juga menyebut Soeharto, Habibie ini merupakan satu paket.

Sedang INFID (Internasional NGO Forum of Indonesian Development) tanpa mengingkari pengangkatan Habibie adalah konstitusional, menyebut pengangkatan Habibie sebagai hambatan bagi berlangsungnya reformasi menyeluruh. Organisasi yang menginduki 100 LSM di Indonesia ini meminta agar BJ Habibie juga secepatnya mengundurkan diri.

Dalam siaran pers itu, Ketua INFID Zoemrotin meminta agar dibentuk Pemerintah Sementara Kolektif yang terdiri dari para tokoh masyarakat. Pemerintahan ini bertugas menyiapkan Pemilu dalam kurun waktu 6 bulan.

“Wakil rakyat hasil Pemilu inilah yang akan memilih Presiden dan Wapres definitif.” ujarnya.

Sedang Forum Komunikasi Alumni GMNI Jakarta Raya meminta Soeharto mempertanggungjawabkan pemerintahannya di depan SU MPR.

“Ini demi terpenuhinya jiwa dan semangat UUD 1945 secara utuh.” kata FK Alumni GMNI Jaya Muchyar Yara dalam siaran persnya. SU MPR itu, katanya, harus diselenggarakan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Muchyar juga meminta Presiden Habibie bertindak arif dan bijaksana memimpin negara dalam fase transisi ini. Sebagai langkah awal, Habibie diminta untuk menyusun kabinet yang mencerminkan aspirasi masyarakat.

“Pokoknya yang bebas dari figur­-figur yang tercemar korupsi, kolusi, dan nepotisme.” Ujarnya.

Sumber : REPUBLIKA (22/5/1998)

________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 507-509.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.