HABIBIE DIANGGAP FIGUR TRANSISI

HABIBIE DIANGGAP FIGUR TRANSISI[1]

 

Jakarta, Suara Karya

Wakil Ketua DPR/MPR-RI Syaiwan Hamid mengatakan, pengucapan sumpah BJ Habibie sebagai Presiden RI ketiga di Istana Merdeka adalah sah. Untuk itu, BJ Habibie akan menjabat Presiden hingga tahun 2003.

“Pengambilan sumpah itu sah. Sebab Pak Harto menggunakan pasal 8 UUD 1945, mengundurkan diri. Jadi berlaku pasal 8. Karena hari libur, tetapi untuk menghindari kevakuman.” katanya kepada wartawan usai upacara pengucapan sumpah BJ Habibie sebagai Presiden RI ketiga di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (21/5).

Hal senada dikemukakan Ismail Hasan Metareum,

“Pengambilan sumpah ini supaya kepemimpinan negara tidak vakum, maka langsung dilakukan pengucapan sumpah di sini (Istana Merdeka).”

Kemudian, menurut Ketua Umum DPP PPP, karena hari Kamis (21/5) ini merupakan hari libur, pihaknya tidak bisa mengumpulkan anggota DPR,

“Oleh karena itu, maka kita dapat menerima pengucapan sumpah di sini agar jangan vakum kepemimpinan negara.” ujarnya.

Sementara mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Kabinet Pembangunan VI Mar’ie Muhammad menilai, pengunduran diri Presiden Soeharto yang dilakukan secara konstitusional merupakan langkah awal ke arah reformasi menyeluruh sesuai dengan keharusan nasional pada jangka pendek dan panjang seraya memperhatikan kecenderungan global.

“Meskipun figur BJ Habibie bukan merupakan figur yang benar-benar memenuhi harapan masyarakat, namun hal itu tidak terelakkan sebagai figur transisi untuk menghindarkan terjadinya kevakuman dalam pimpinan pemerintahan.” kata Mar’ie Muhammad dalam siaran persnya yang dikirim ke Suara Karya, Kamis malam (21/5).

Agenda Nasional

Mar’ie mengemukakan, agenda nasional yang paling mendesak dilakukan Presiden BJ Habibie adalah mengatasi krisis ekonomi dan kepercayaan. Untuk itu, perlu secepatnya dilakukan rehabilitasi dan stabilisasi ekonomi. Susunan kabinet, terutama tim ekonomi harus terdiri dari figur yang dipercaya oleh masyarakat dan secara Internasional kredibel.

“Kabinet ini juga diperlukan untuk menghilangkan semua bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme yang menjadi dambaan masyarakat. Untuk itu, Presiden yang baru harus memberikan keteladanan.” katanya seraya menambahkan, agar pemerintah yang baru dapat bekerja secara efektif diperlukan ketenangan dan dukungan secara kritis dari masyarakat, termasuk para mahasiswa.

Di pihak lain, Ketua Umum Gerakan Masyarakat Tujuh Belas Agustus 1945 (GEMA) AP Batubara berpendapat, pelimpahan jabatan Presiden kepada BJ Habibie belum menyelesaikan masalah, baik ditinjau dari segi yuridis maupun sistem ketatanegaraan dan Ketetapan MPR.

“Penyerahan jabatan KePresidenan itu belum mengakomodir tuntutan mahasiswa selama ini yang menghendaki reformasi total dalam berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara.” katanya menjawab pertanyaan pers di gedung DPR/MPR-RI, Kamis (2115), sehubungan berhentinya Haji Muhammad Soeharto, sebagai Presiden RI.

Menurut Batubara, SI MPR hendaknya bisa memilih dan menetapkan tokoh figur yang bisa diterima semua pihak.

“Saya melihat dalam hal ini figur yang bersih itu yang bisa dicalonkan sebagai Presiden adalah Try Sutrisno. Sedangkan Wakil Presiden saya melihat figur Emil Salim yang pantas untuk menduduki jabatan tersebut.” ujarnya.

Batubara mengatakan, posisi Emil Salim diharapkan dapat menyelesaikan masalah ekonomi secara makro, karena masalah itulah yang menjadi problem sekarang ini.

“Emil Salim merupakan tokoh yang dapat dipercaya baik di dalam maupun di luar negeri.” katanya.

Ketua GEMA itu yakin, jika Try Sutrisno dipilih dalam Sidang Istimewa menjadi Presiden dan Emil Salim menjadi Wapres, bantuan luar negeri akan mengalir ke Indonesia, sehingga perekonomian kita akan tumbuh dengan sendiri.

Tentang susunan kabinet versi Habibie, Batubara mengharapkan, nama Sarwono Kusumaatmadja dan Siswono Yudhohusodo, bisa dipertimbangkan masuk pada kabinet reformasi.

Bukan Final

Sementara pengamat politik Arbi Sanitt yang juga hadir di DPR mengatakan, berhentinya Pak Harto bukan final dari perjuangan mahasiswa.

“Itu baru merupakan langkah kecil dari sebuah proses reformasi.” Kata Arbi Sanit.

Sebab, menurut Arbi, penyerahan kekuasaan dari Harto ke Habibie, tidak ada bedanya.

“Tidak ada perbedaan antara Soeharto dan Habibie, karena keduanya hanya berbeda sosok, tapi sistem sama.” ujarnya.

Sabam Sirait menghargai sikap Pak Harto, meletakan jabatan Presiden digantikan Habibie untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan.

“Tetapi DPR/MPR pun harus meneruskan SI untuk memilih Presiden dan wakil Presiden yang baru.” ujarnya sambil mengusulkan, calon Presiden baru, yakni Wiranto, Tri Sutrisno, Hamengkubuwono X dan Megawati.

Sumber : SUARA KARYA (22/05/1998)

_________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 550-552.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.