HABIBIE: DEMOKRASI PANCASILA ANTI KONFLIK

HABIBIE: DEMOKRASI PANCASILA ANTI KONFLIK[1]

Jakarta, Antara

Prof. B. J. Habibie yang dinobatkan sebagai Tokoh Nasional Tahun 1993 oleh majalah Forum Keadilan, menyatakan bahwa demokrasi Pancasila yang dikembangkan di Indonesia bukan jenis demokrasi Barat yang didasarkan pada situasi konflik.

“Demokrasi di Indonesia lahir dari semangat kekeluargaan, bukan dari suasana konflik seperti demokrasi yang berkembang di Barat. Jadi dasarnya musyawarah dan mufakat, bukan voting yang memunculkan diktator mayoritas dan teror minoritas,” katanya di Jakarta, Selasa.

Dalam orasi ilmiah tentang pembangunan hukum dan demokrasi di Indonesia seusai penobatannya sebagai “Man of The Year” di sebuah hotel berbintang di Jakarta, ia mengatakan demokrasi Pancasila bukan mencari siapa yang benar, tapi kebenaran itu sendiri. Karena itu, dalam mencari kebenaran tersebut, bukan pemungutan suara atau voting metodenya, tapi musyawarah dan mufakat. Sedang demokrasi yang berkembang di Barat selalu didasarkan atas kalah dan menang.

“Pihak yang kalah jadi oposisi sedang yang menangjadi penguasa. Demokrasi yang semacam itu jelas didasarkan pada situasi konflik,” tegasnya.

ltulah sebabnya, Ianjut Habibie, ada perbedaan prinsipil antara Presiden Amerika Serikat Bill Clinton dengan Presiden Soeharto di Indonesia. Clinton menang menjadi Presiden AS karena situasi kontlik dengan pemungutan suara.

Kemenangan Rakyat

“Pak Harto menjadi Presiden bukan karena kemenangan Golkar, tapi kemenangan rakyat karena yang memilihnya adalah kelima fraksi di MPR berdasarkan musyawarah dan mufakat,”katanya.

Clinton juga menang karena visinya sewaktu kampanye. Jika nanti jadi Presiden Clinton beijanji akan begini atau begitu, sehingga rakyat yang terpesona memilih dia.

“Tapi Pak Harto menjadi Presiden bukan karena visi Pak Harto sendiri, tapi visi rakyat yang tercantum dalam GBHN,” katanya seraya mengingatkan bahwa MPR merumuskan dulu GBHN baru kemudian memilih siapa tokoh yang paling mampu melaksanakan GBHN tersebut.

Perbedaan lainnya, menurut Habibie ialah jika Presiden Clinton dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Presiden menyimpang dari visinya, Kongres AS tidak bisa meminta pertanggungjawabannya, tetapi Pak Harto bisa dimintai pertanggungjawabannya. Pada akhir masa tugasnya Presiden di Indonesia selalu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya sebagai Mandataris MPR kepada Sidang Umum MPR.

Dengan penjelasannya yang panjang Iebar itu, Habibie mengajak semua pihak untuk betul-betul melaksanakan Demokrasi Pancasila yang memang sesuai dengan budaya bangsa, dan bukan mencari tolok ukur demokrasi lain yang jelas berbeda. Hadir dalam penobatan itu Menpera Ir. Akbar Tanjung, Ali Sadikin, pengusaha Setiawan Djody, Ketua Umum PPP ismail Hasan Metareum dan sejumlah undangan lainnya.

Habibie dipilih menjadi tokoh nasional tahun 1993, menurut Pemred Forum Keadilan, Karni Ilyas adalah karena ia dianggap sangat berpengaruh dalam menentukan jalannya Sidang Umum MPR, pemilihan Presiden dan Wapres, penentuan anggota Kabinet Pembangunan VI, dan Munas Golkar.

“Yang paling penting ialah Habibie bisa mencairkan kebekuan dan mempercepat laju demokratisasi dan keterbukaan sejak ia melakukan rujuk nasional kelompok pembangkang Petisi 50 dengan pemerintah, “demikian Karni Ilyas.

T.PU .02/PU .22/3:44PM   1/18/94/EL02/18/01/9415:46/RU2

Sumber: ANTARA (18/01/1994)

________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVI (1994), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 2-3.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.