GUS DUR DAN AMIEN RAIS MENERIMA HABIBIE, FORUM GM DAN ILUNI MENOLAK

GUS DUR DAN AMIEN RAIS MENERIMA HABIBIE, FORUM GM DAN ILUNI MENOLAK[1]

 

Jakarta, Media

Ketua Umum PBNU KH Abdurrahman Wahid meminta jangan ada pihak yang membenci Habibie yang kini menjadi Presiden. Dia berharap masyarakat berpeganglah pada prinsip konstitusi Pancasila dan UUD 1945.

“Sesuai konstitusi, kalau Presiden mundur berarti yang mengganti adalah Wapresnya.” kata Gus Dur (panggilan akrab Abdurrahman Wahid) di kediamannya, Ciganjur, Jakarta Selatan, Kamis, menanggapi berhentinya Soeharto sebagai Presiden digantikan BJ Habibie.

Oleh karena itu katanya, jangan hanya melihat profil Habibie semata, tetapi lihatlah jabatan Presiden yang harus dijunjung tinggi.

Menurut Gus Dur, NU berharap bisa melakukan kerja sama dengan pemerintah baru yang dipimpin Habibie, karena NU berprinsip akan bekerja sama dengan siapa pemimpin negara.

“Kami berharap semua elemen bangsa, seperti mahasiswa dan tokoh-tokoh lainnya dapat menghargai konstitusi.” katanya.

Gus Dur juga yakin dengan sikap ABRI untuk tetap mematuhi konstitusi.

“Kita yakin ABRI akan patuhi konstitusi.” katanya.

Dia mengatakan, NU juga mengambil sikap menghargai saling kerja sama yang terjadi di antara pemerintah Soeharto yang mengakhiri pemerintahannya dengan NU selama ini.

Senada dengan NU, Ketua Umum PP Muhammadiyah Dr. Amien Rais juga menerima kehadiran Habibie sebagai Presiden melanjutkan masa sisa tugas yang diemban oleh HM Soeharto.

Menurut dia, sebagai warga negara dengan ikhlas bisa menerima pengangkatan Wapres BJ Habibie itu apa adanya.

“Tetapi saya belum bisa memberikan dukungan terhadap pemerintah yang baru, sebelum kita dapat melihat kabinet yang akan dibentuk oleh Pak Habibie bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Di samping itu, kabinet baru itu juga harus mencerminkan kemajemukan bangsa Indonesia.” katanya.

“Seandainya kabinet yang dibentuk mutunya sama dengan sebelumnya, maka kepercayaan itu akan saya tarik kembali.”

Amien Rais menegaskan bahwa posisi BJ Habibie dalam tampuk kepemimpinan nasional itu bersifat peralihan.

“Artinya, yang menjadi tugas pokok dari pemerintah baru ini adalah menyelenggarakan pemilu secepat-cepatnya enam bulan dan selambat­ lambatnya satu tahun terhitung hari ini.” katanya.

Namun sebaliknya, Ketua Forum Gerakan Reformasi Nasional (GM) Prof. Dr. Soebroto menilai pengambilan sumpah BJ Habibie itu sebagai tindakan yang inkonstitusional.

“Pengambilan sumpah itu menyalahi pasal 2 ayat 2 Tap MPR/1973.” katanya.

Penolakan GM terhadap pengangkatan BJ Habibie sebagai Presiden itu disampaikan dalam jumpa pers di Gedung DPR/MPR yang sampai saat ini masih diduduki oleh mahasiswa. Hadir dalam kesempatan itu antara lain Ali Sadikin, Awaluddin Djamin, Hasnan Habib, Prof. Sri Edi Swasono, dan Herlina.

Penolakan terhadap Habibie juga dinyatakan oleh Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni) Harijadi Dharmawan. Ketua DPR/MPR H Harmoko tidak sependapat. Menurut Ketua Umum DPP Golkar itu pengunduran diri Presiden Soeharto sebagai Presiden adalah konstitusional sesuai pasal 8 UUD 1945. Proses konstitusional ini juga merupakan salah satu upaya dalam memberdayakan lembaga­lembaga tinggi negara kita. Dengan demikian pimpinan dewan juga mengacu kepada prinsip konstitusi yang berlaku.

Berbicara kepada wartawan kemarin, Harmoko mengatakan, langkah dewan selanjutnya adalah menilai apa yang dilakukan eksekutif nanti. Yang jelas dewan mempunyai fungsi untuk melakukan legislasi nasional, untuk melakukan pengawasan dan hak budget.

Ia mengatakan, pengawasan yang dilakukan selain mencakup kebijakan yang diambil untuk menyelesaian masalah mendesak yakni menyangkut krisis moneter, juga meliputi penggunaan hak budget.

“Sampai seberapa jauh kabinet akan melaksanakan GBHN, nanti akan kita lihat.” katanya.

Salah satu yang patut diwujudkan kepemimpinan nasional yang baru adalah melaksanakan reformasi berbagai bidang.

“Reformasi tidak boleh berhenti untuk mengantisipasi berbagai bidang.” katanya.

Jenderal Besar TNI (Purn) Abdul Baris Nasution mengemukakan, pasca keberhentian Jenderal Besar TNI (Purn) HM Soeharto sebagai Presiden RI digantikan BJ Habibie tidak perlu dilakukan Sidang Istimewa (SI) MPR.

“Buat apa melakukan Sidang Istimewa, karena semua belum baca apa yang akan dikerjakan Habibie. Berdasarkan konstitusi, maka masa jabatan Habibie sampai tahun 2003.” katanya saat ditemui di kediamannya, Jalan Teuku Umar No.10, Jakarta.

Menanggapi tentang orang sipil yang menjadi Presiden, Nasution menyatakan,

“Sipil juga bisa.”

Pernyataan Juwono Sudarsono mengenai kemampuan sipil beberapa waktu lalu mendapatkan bukti.

Selain itu, Pak Nas yang dikenal dengan sebutan sesepuh ABRI itu menegaskan bahwa ABRI juga rela.

“ABRI tidak akan pecah.” katanya.

Sumber : MEDIA INDONESIA (22/05/1998)

__________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 557-559.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.