GURU BESAR UNPAD : SULIT MELARANG  SWALAYAN  DI TINGKAT II

GURU BESAR UNPAD : SULIT MELARANG  SWALAYAN  DI TINGKAT II[1]

 

Bandung, Antara

Seorang pengamat ekonomi berpendapat pemerintah sulit melarang pembangunan toko swalayan di daerah tingkat II karena konsep swalayan tersebut bersifat teknis sehingga toko yang tadinya kecil bisa saja dapat berubah menjadi took seperti swalayan.

“Kecuali swalayan berskala besar atau anak cabang swalayan seperti Hero, Matahari atau Ramayana, dan mungkin juga bisa melarang perusahaan besar dari luar masuk ke pasar di daerah tingkat II.” kata Prof. DR Dzulkarnain Amin SE, MA kepada ANTARA di Bandung, Rabu, mengomentari instruksi Presiden Soeharto pada Sidang Kabinet Terbatas di Bina Graha, Selasa.

Dalam sidang kabinet yang membahas pemantapan program menghapus kemiskinan itu, Presiden menginstruksikan Menperindag Tunky Ariwibowo dan Mendagri Yogie SM agar menerbitkan peraturan yang melarang pembangunan pasar swalayan skala besar di dati II.

Peraturan itu yang hendaknya menjadi acuan bagi pemerintah daerah itu, menurut guru besar Ekonomi Pembangunan Universitas Padjadjaran itu, akan sulit ditegakkan karena diperkirakan “terbentur” pada masalah definisi dari kata swalayan itu sendiri.

“Swalayan itu teknik, yaitu teknik pemasaran atau teknik dalam menjual barang, sehingga bagaimana ukuran-ukuran termasuk besar bangunan dan jumlah jenis produk dari swalayan itu tidak boleh dibangun di tingkat II. Kalau dibuat peraturan nanti menjadi kaku.” katanya.

Menurut dosen senior Fakultas Ekonomi Unpad itu, yang perlu  dipikirkan pemerintah adalah bagaimana kalau ada perusahaan di daerah bersangkutan yang tadinya tidak begitu besar kemudian menjadi besar dan selanjutnya melihat swalayan berkembang, sehingga ia berniat membangun swalayan di daerahnya sendiri.

Sehubungan dengan itulah, katanya, sulit menegakkan peraturan tersebut. Lagi pula melarang swalayan berdiri di daerah sama halnya dengan melarang teknologi baru atau sistem manajemen baru.

Kendati demikian, ia sependapat bila anak cabang swalayan atau perusahaan besar dari luar dilarang masuk ke daerah tingkat II.

Kemitraan

Kepala Pusat Penelitian SDM dan Lingkungan Unpad itu mengatakan, konsep kemitraan yang selama ini didengung-dengungkan pemerintah cukup cocok untuk mengatasi kesenjangan antara perusahaan kecil dan menengah dengan perusahaan besar.

Namun, ia mengharapkan, konsep kemitraan tersebut jangan bersifat kemitraan sosial alias belas kasihan, melainkan kemitraan ekonomi sejati, yaitu saling membutuhkan dan saling menguntungkan.

Dzulkarnain menilai, konsep kemitraan yang berjalan selama ini, lebih banyak bersifat sosial, yang hanya memberikan bantuan modal tanpa adanya hubungan keterkaitan usaha, seperti PT Krakatau Steel membina pengusaha kerupuk atau PT Telkom membantu pengusaha senapan angin.

Kemitraan ekonomi sejati itu bisa diterapkan kepada pengusaha swalayan yang bermitra dengan petani-pengusaha swalayan membeli produk petani-, namun pengusaha swalayan hams membagi-bagi pengetahuannya kepada petani seperti cara menanam sayur berkualitas.

“Jadi, sifat keihklasan pengusaha besar/swalayan menularkan pengetahuannya kepada petani menjadi pokok dasar tercapainya keberhasilan pola kemitraan yang baik.” demikian pengamat ekonomi Prof. Dr. T. Dzulkarnain Amin SE, MA.

Sumber : ANTARA (23/04/1997)

_________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XIX (1997), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 332-334.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.