GUNAKAN SISTEM HOLISTIK UNTUK GAMBARKAN PETA KEMISKINAN

GUNAKAN SISTEM HOLISTIK UNTUK GAMBARKAN PETA KEMISKINAN[1]

 

Jakarta, Antara

Biro Pusat Statistik bendaknya menggunakan sistem bolistik yang dapat menyentub semua bidang kebidupan dan penghidupan masyarakat, untuk menggambarkan peta kemiskinan secara akurat.

“Dengan sistern bolistik yang menyelurub itu, BPS akan kaya data bila ingin menggambarkan peta kemiskinan di selurub desa di Indonesia,” kata Kartjono, Direktur Pelaksana Sekretariat Bina Desa, Depdagri, di Jakarta, Sabtu, menanggapi peta kemiskinan yang dibuat BPS.

Presiden Soebarto telah menginstruksikan kepada BPS untuk mengkaji ulang peta kemiskinan di seluruh desa dan kecamatan yang dibuat pada 1990, setelah dinilai ada ketidakcocokan dengan keadaan yang sesungguhnya. Ketidakcocokan itu sempat memberatkan para gubernur tentang data yang dihasilkan. Mantan Wakil Kepala BPS Suljipto Wirosardjono sendiri mengatakan, data hasil survei untuk menggambarkan kantong-kantong kemiskinan di seluruh daerab itu mengandung kelemaban karena banya diambil berdasarkan potensi desa. Suljipto, saat berbicara pada forum seminar di Surabaya (5/5) tentang kemiskinan, antara lain mengatakan, terlihat kekurang seragaman pada tolok ukur dan tingkat reliabilitas responden, sehingga data yang dihasilkan itu dinilai mengandung kelemahan.

Kartjono mengatakan, kemiskinan di seluruh daerah baru dapat tergambar dengan jelas bila menggunakan sistem holistik yang mengukur semua tingkat kehidupan dan penghidupan, seperti pendidikan, kesehatan, kondisi sosial, kebudayaan, tingkat ekonomi, etos kerja, letak geografi beserta kondisi alamnya, kepadatan penduduk, dan pertahanan keamanan.

“Sistem holistik itu juga perlu ditunjang oleh partisipasi seluruh warga desa,”kata pemimpin lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pengembangan masyarakat desa ini.

Dia memandang, peta kemiskinan perlu dibuat untuk dapat menggambarkan sejauh mana keberhasilan pembangunan yang telah dijalankan pemerintah bersama seluruh rakyat selama ini, sehingga dapat diketahui daerah-daerah mana saja yang perlu mendapat peningkatan.

“Namun lebih perlu lagi bagaimana  menjalankan program pemberantasan kemiskinan yang masih meIanda 27 juta rakyat Indonesia,” katanya.

Pendekatan Partisipatif

Kartjono mengatakan, untuk memecahkan masalah  masyarakat pedesaan, termasuk kemiskinan, perlu pendekatan partisipatif dari masyarakat itu sendiri, karena mereka yang lebih tabu kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi.

“Rakyat pedesaan harus aktif berprakarsa memikirkan dan memecahkan persoalan di daerahnya, dan bekerjasama dengan pemerintah, swasta, dan LSM, untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan,” katanya.

Untuk itu, lanjut Kartjono, kegiatan seperti lumbung desa, musyawarah desa, perlu ditingkatkan kembali, agar menumbuhkan kesadaran warga desa dalam menghadapi persoalan.

Menurut dia, pendekatan partisipatif ini sangat penting agar penduduk desa berperan sebagai subyek pembangunan yang aktif, tidak hanya sebagai obyek.

“Bila penduduk desa hanya sebagai obyek pembangunan, akan membuat mereka manja dan merasa tidak berkepentingan terhadap usaha pembangunan itu sendiri,” katanya. (T.PU16/04:25PM 8/5/93/DN04/8/05/93 20:07).

Sumber: ANTARA (08/05/1993)

_________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XV (1993), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 884-885.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.