GUNAKAN ANGGARAN BELANJA NEGARA SEHEMAT MUNGKIN

GUNAKAN ANGGARAN BELANJA NEGARA SEHEMAT MUNGKIN

PERJALANAN DINAS KE LUAR DAN DALAM NEGERI AGAR DIBATASI

Presiden Soeharto Instruksikan

Presiden Soeharto menginstruksikan kepada seluruh aparatur pemerintah agar menggunakan anggaran belanja negara sehemat, seefisien dan seefektif mungkin karena keadaan perekonomian dan keuangan negara dalam suasana serba prihatin.

Sifat hemat dan efisien serta prihatin ini harus ditunjukkan oleh setiap aparatur negara, sehingga dapat menjadi suri tauladan yang baik bagi masyarakat luas, kata Presiden Soeharto ketika memberikan petunjuk di depan Sidang Paripurna Kabinet di Gedung Sekkab hari Sabtu, ketika membahas RAPBN Tahun 1984/1985 yang merupakan pelaksanaan tahun pertama Repelita IV, khususnya mengenai pengeluaran anggaran belanja negara.

Dalam sidang tersebut di samping dihadiri oleh Wakil Presiden Umar Wirahadikusumah, Ketua Mahkamah Agung Moedjono SH, Ketua DPA Maraden Panggabean, Ketua Bepeka M. Jusuf yang duduk bersama Presiden di meja pimpinan juga dihadiri para Menko, para Menteri Kabinet, Dirjen, Sekjen, Irjen, Kepala Badan dan Lembaga, Jaksa Agung, Pangab/Pangkopkamtib, Kepala BAKIN dan Gubernur Bank Indonesia.

Dalam Sidang, Kepala Negarajuga minta agar pembelian barang-barang diutamakan barang-barang produksi dalam negeri dan diutamakan pula dari golongan ekonomi lemah, demikian Menko Ekuin dan Pengawasan Pembangunan Prof. Dr. Ali Wardhana kepada pers selesai sidang yang didampingi Menteri Penerangan Harmoko.

Di bidang biaya perjalanan, belanja barang dll-nya supaya dibatasi pada hal­hal yang mendesak dan sekali-kali tidak bergaya mewah. Penghematan pemakaian listrik dan telepon perlu benar-benar dilaksanakan.

Di bidang perjalanan dinas keluar negeri dan dalam negeri hendaknya dibatasi dan hanya dilakukan untuk keperluan yang benar-benar bermanfaat. Jumlah rombongannyajuga dibatasi, demikian Presiden.

Mengenai rapat-rapat dinas, rapat-rapat kerja, masing-masing dan loka-loka karya dan sejenisnya. Kepala Negara juga menginstruksikan agar dibatasi pada hal yang benar-benar perlu. Apabila diperlukan rapat kerja departemen atau

instansi supaya diadakan sekali saja dalam satu tahun dan diselenggarakan secara terpadu dan sesederhana mungkin. Demikian petunjuk Presiden dalam pengeluaran rutin.

Dalam pengeluaran pembangunan, Presiden Soeharto juga memberi petunjuk agar dalam menghadapi keadaan yang sulit di masa datang, maka prioritas penggunaan anggaran pembangunan yang tersedia harus sangat diperhatikan untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi. Pangkal tolak dan pegangan pokok adalah melaksanakan segala yang ditentukan dalam Repelita IV.

Penerimaan Devisa

Anggaran yang tersedia hendaknya digunakan untuk melanjutkan proyek­proyek yang sedang berjalan dan diutamakan proyek-proyek yang mendapat bantuan dari luar negeri. Proyek yang tercantum dalam RAPBN ini sebenarnya adalah realisasi dari proyek-proyek yang mendapat bantuan luar negeri tahun­tahun sebelumnya.

Apabila seluruh proyek yang sedang berjalan dan sudah terpenuhi pembiayaannya, baru di sediakan pembiayaan untuk proyek-proyek baru yang telah siap rencananya, demikian kebijaksanaan dan petunjuk-petunjuk yang disampaikan Presiden mengenai pelaksanaan RAPBN 1984/1985.

Pada kesempatan itu Presiden Soeharto juga memberi petunjuk mengenai masalah penerimaan devisa di mana dikemukakan untuk mengamankan Repelita IV perlu peningkatan penerimaan devisa.

Langkah yang diambil pemerintah yaitu meningkatkan ekspor di luar min yak dan gas alam. Secara aktif perlu dicari pasaran baru bagi barang-barang ekspor kita. Di dalam negeri perlu diambil langkah-langkah yang terpadu agar barang-barang ekspor kita bertambah baik mutunya, kontinyu, meningkat produksinya dan mampu bersaing dengan barang­barang yang sama dari negara lain.

Setiap menteri supaya melakukan pengawasan langsung sampai tiga eselon di bawahnya. Demikian juga Sekjen, Dirjen dan lrjen juga melakukan pengawasan sampai tiga eselon dibawahnya, dengan demikian pengawasan itu bisa dilakukan lebih efektif lagi.

Untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari anggaran 1984/1985 sangat diperlukan kegiatan pengawasan yang malcin meningkat. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh aparatur fungsional seperti Irjen, tapi juga dilakukan oleh atasan langsung terhadap pelaksanaan tugas bawahannya. Kemudian para menteri dan unsur pemimpin lainnya harus mengambil tindakan yang cepat dan tegas apabila terjadi gejala-gejala, adanya penyimpangan-penyimpangan, kebocoran­kebocoran dan pemborosan-pemborosan.

Pengawasan ini perlu lebih ditingkatkan pada proyek-proyek pembangunan dan bidang-bidang yang langsung berhubungan dengan masyarakat seperti pemberian ijin berbagai usaha, pertanahan, bangunan, pembayaran pajak-pajak dan bea cukai.

Koordinasi

Untuk mencapai hasil yang sebesar-besarnya dari dana yang didapat, maka Presiden menginstruksikan agar koordinasi antar Departemen harus terus ditingkatkan.

Koordinasi itu hendaknya dilakukan oleh para menteri, para dirjen dan pejabat-pejabat eselon dibawahnya, antara pusat dan daerah dan antara pejabat-pejabat di daerah itu sendiri.

Menghadapi tahun-tahun yang sulit di masa datang masyarakat perlu mengetahui denganjelas masalah-masalah pokok yang di hadapi oleh bangsa ini dan langkah-langkah yang akan diambil, agar tidak sampai simpang siur. Karena itu menteri dan pejabat lainnya harus menjelaskan bidang tugas masing-masing dengan sebaik-baiknya dan sejelas-jelasnya kepada masyarakat.

Presiden Soeharto mengajak seluruh bangsa dalarn memasuki tahun pertama Repelita IV dengan penuh rasa percaya kepada diri sendiri. Namun tanpa kehilangan sedikitpun rasa waspada dalam memasuki tahun-tahun sulit mendatang, dengan semangat perjuangan yang tetap tinggi.

Sebelum sidang dilangsungkan, ban yak para menteri dan pejabat tinggi lain nya saling bersalaman dan mengucapkan "Selamat Tahun Baru 1984" dan berkelakar sesamanya.

Materi RAPBN 1984/1985 itu sendiri tidak diumumkan baik oleh Menko Ali Wardhana maupun oleh Menpen Harmoko karena menunggu Pidato Presiden di depan Sidang Pleno DPR-RI hari Senin ini.

Ditanya tentang masalah kenaikan BBM, Menko Ekuin tidak membantah dan tidak membenarkan tentang rencana kenaikan BBM itu. Begitu juga tentang rencana kenaikan gaji pegawai negeri. Ia menyatakan lebih baik tunggu saja pidato Presiden Soeharto yang disampaikan Senin pagi ini.

Menko Ekuin juga menerangkan cadangan devisa cukup banyak, tercatat sampai Desember 1983 sekitar 4,8 milyar dollar AS hingga tidak ada alasan Pemerintah melakukan devaluasi nilai terhadap dollar AS. Dibandingkan dengan Sidang Kabinet yang lain, kali ini cukup lama, 4 jam. (RA)

Jakarta, Pelita

Sumber : PELITA (09/01/1984)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku VII (1983-1984), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 516-518.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.