GUBERNUR DAN WALI KOTA SUMBANGKAN GAJI POKOK

GUBERNUR DAN WALI KOTA SUMBANGKAN GAJI POKOK[1]

 

Jakarta, Kompas

Sejumlah pejabat di lingkungan Pemda (pemerintah daerah) DKI Jakarta akan menyerahkan gaji pokoknya selama satu tahun untuk negara dengan harapan dana yang terkumpul itu bisa membantu warga masyarakat miskin. Mereka adalah Gubernur, wakil Gubernur (empat orang), sekwilda (sekretaris wilayah daerah) dan wali kota (5 orang).

Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso ketika menjelaskan hal itu Rabu (18/3) di kantornya menambahkan, pengumpulan dana tersebut dimulai April 1998.

“Sedangkan untuk pegawai golongan empat, dilakukan secara selektif.” kata Gubernur.

Gubernur tidak menjelaskan berapa dana yang akan terkumpul setiap bulan dari penyerahan gaji pokok tersebut.

Hanya saja, sebuah sumber di Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol DKI Jakarta menyebutkan, Gubernur dan wakil Gubernur adalah pejabat negara. Gaji pokok seorang Gubernur sekitar Rp.3 juta/bulan, sementara wakil Gubernur Rp.2,5 juta/bulan. Sementara gaji pokok seorang sekwilda eselon I Rp.2juta/bulan. Walikota eselon II Rp.1 juta/bulan. Bila angka-angka yang disodorkan sumber itu adalah gaji pokok Gubernur, wakil Gubernur (empat orang), sekwilda dan wali kota (5 orang) di lingkungan Pemda DKI Jakarta, maka setidaknya terkumpul Rp.20 juta setiap bulan. Satu tahun, Rp.240 juta.

Menurut Sutiyoso, penyerahan gaji pokok tersebut menindaklanjuti permintaan Presiden Soeharto kepada menteri, Gubernur, dan eksekutif di lingkungan Badan Usaha Milik Negara agar merelakan gajinya dipotong selama setahun untuk kemudian disumbangkan kepada negara guna membantu warga miskin (Kompas, 18/3).

Disalurkan

Wagub bidang Ekonomi dan Keuangan, Harun Al Rasyid, di tempat terpisah mengatakan, ia setuju pemotongan gaji untuk disumbangkan kepada negara membantu warga menghadapi krisis ekonomi.

“Langkah ini sangat positif mengingat rakyat sangat membutuhkan bantuan.” katanya.

Harun menjelaskan, mekanisme pemanfaatan sumbangan dari gaji pejabat itu sedang ia pelajari. Ia memperkirakan, yang mungkin dilaksanakan adalah memberikan subsidi kepada pedagang kaki lima atau warung serba guna untuk menekan harga barang-barang kebutuhan pokok.

“Untuk itu, saya sedang melakukan inventarisasi jumlah pedagang yang akan disubsidi.” kata Harun.

Wali Kota Jakarta Barat, Sutardjianto, di tempat terpisah juga setuju penyerahan gaji pokok itu. Baginya, pemotongan gaji bukan persoalan besar asalkan untuk membantu warga tidak mampu.

“Demi rakyat, saya rela menyumbangkan gaji pokok kepada negara guna mengatasi kesulitan rakyat.” ujar Sutardjianto.

Anggota Komisi C (bidang keuangan) DPRD, Asrul Harun mendukung, langkah Sutiyoso, karena hal itu dianggap sebagai kepedulian sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Wajar dong kalau gaji mereka itu untuk sementara waktu dikembalikan kepada rakyat yang membutuhkan.” katanya.

Sumber : KOMPAS (19/03/1998)

_______________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 865-866.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.