GORO-GORO …

GORO-GORO …[1]

 

 

Oleh : RP. Koesoemadinata Media Indonesia

PEMBERITAAN mengenai imbauan supaya gaji pokok pejabat tinggi disumbangkan kepada negara menjadi perhatian keluarga kami.

“Pak, katanya dalam rangka menanggulangi krisis moneter para menteri Kabinet Pembangunan VII ini harus menyumbangkan seluruh gaji pokoknya selama I tahun kepada negara.” kata istri saya.

“Memang.” Jawab saya.

“Apakah tidak hebat. Kita mengalahkan Thailand. Korea dan Malaysia dalam hal ini. Di negara-negara itu hanya terjadi penurunan gaji saja, sedangkan di negara kita malah para pejabat Eselon I serta para pegawai negeri golongan IV pun diimbau agar menyumbangkan gaji pokoknya.” lanjut saya.

“Tetapi yang saya tidak mengerti, bagaimana mereka itu bisa hidup?” tanya istri saya.

“Ah untuk itu kita kan tidak usah khawatir.” celetuk anak bungsu saya,

“Tentu hal ini sudah diperhitungkan, semua orang tahu bahwa para pejabat kita ini terkenal berfalsafah low salaries, high income.” lanjutnya.

“Apakah itu berarti mereka itu berkolusi dan korupsi secara rutin, sehingga mempunyai penghasilan tambahan selain gaji?” tanya istri saya lagi dengan nada waswas.

“Ah Ibu tidak boleh berprasangka buruk, itu namanya fitnah, dan fitnah itu harus dibuang jauh-jauh, karena lebih kejam dari pembunuhan, banyak cara untuk mendapatkan penghasilan yang resmi dan halal.” tukas saya.

“Bu, mana mungkin mereka itu bisa menjadi pegawai negeri dengan jabatan tinggi kalau tidak kreatif.” sela si bungsu.

“Memang benar, setiap pegawai negeri golongan IV ke atas dituntut memiliki kreativitas tinggi. Mereka itu harus mampu menciptakan proyek-proyek baru dan program-program yang bermanfaat.”

“Untuk menjabarkannya ini tentu harus dibentuk panitia-panitia, dan semuanya dapat ditampung untuk menjadi ketua atau sekretaris panitia, paling sedikit jadi anggota panitia, dan untuk ini tentu secara resmi ada honorarium bulanan. Selain itu juga uang sidang setiap kali rapat. Jadi, supaya mendapatkan penghasilan yang memadai, maka sering-seringlah diadakan rapat.” jelas saya.

“Selain itu juga untuk menggolkan gagasan program baru itu harus dilakukan peninjauan ke lapangan, dan untuk ini ada SPPD dan tentu ada uang hariannya.” tutur si bungsu.

“Ini akan memicu para pejabat untuk sering-seringlah meninjau ke lapangan untuk mendekatkan diri dengan rakyat sehingga lebih dapat menjiwai penderitaan yang dialami rakyat banyak. Para pejabat daerah pun tentu akan memberikan kenang­kenangan sebagai ucapan terima kasih karena daerahnya diperhatikan.” lanjutnya bersemangat.

“Tetapi katanya tunjangan mungkin nantinya juga harus disumbangkan.” kata istri saya.

“Oh jangan khawatir. Kreativitas tinggi para birokrat kita pasti mampu mengatasinya.” jawab saya.

“Ini kan masalah definisi tunjangan. Maka kemungkinan akan diadakan reformasi peristilahan, apa yang di sebut tunjangan dan apa yang tidak. Misalnya honor uang sidang, uang lelah kan tak harus didefinisikan sebagai tunjangan..” lanjut saya.

“Bahkan untuk ini tentu harus dibentuk Panitia Reformasi Peristilahan Penghasilan Pegawai Negeri. Tentu ada honor dan uang sidangnya. Nanti kalau program-program itu dilaksanakan, maka harus ada penghasilan non tunjangan. seperti honor pimpro, honor anggota proyek. Pokoknya itu tidak perlu khawatir karena para pejabat tinggi negara kita ini cukup kreatif untuk dapat mempertahankan hak hidupnya.” sela si bungsu.

“Kalau begitu gaji itu untuk apa saja kalau untuk setiap aktivitas pegawai negeri itu ada penghasilan tambahan lagi.” tanya istri saya.

“Sebetulnya gaji dengan tunjangan­tunjangannya itu adalah merupakan hak mutlak setiap insan pegawai negeri, apakah dia itu kerja atau tidak. Paling tidak sebagai imbalan mengerjakan pekerjaan rutin, untuk itu pun dapat diciptakan penghasilan tambahan, apakah namanya uang lembur, insentif dst.” jawab saya.

“Tetapi kan banyak juga pegawai negeri golongan IV yang tidak kebagian proyek atau tidak jadi anggota panitia apa-apa. Padahal sekurang katanya tunjangan istri dan anak pun akan dimasukkan sebagai gaji pokok, bagaimana mereka itu bisa hidup?” protes istri saya.

“Ah, biasanya mereka itu orang-orang yang keterlaluan memegang prinsip hidup. Sikap jujur dijalankan dengan teguh, kaku hingga tidak luwes untuk dapat bekerja sama.” tukas saya.

“Maksud Bapak tidak mau ikut berkolusi?” sela si bungsu.

“Hush, kamu itu selalu berpraduga buruk. Mereka juga harus kreatif seperti rekan sekerjanya yang lain, minimal minta dipercepat pensiun, karena uang pensiun tidak harus disumbangkan, atau minta turun ke golongan III, karena hanya golongan IV saja yang dihimbau menyumbangkan gajinya.” jelas saya. (Bhm)

Sumber : MEDIA INDONESIA (23/03/1998)

_________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 893-895.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.