GINANDJAR: FKP AKAN MENERIMA PIDATO PERTANGGUNGJAWABAN

GINANDJAR: FKP AKAN MENERIMA PIDATO PERTANGGUNGJAWABAN[1]

 

Jakarta, Suara Pembaruan

Ketua Fraksi Karya Pembangunan (FKP) Ginandjar Kartasasmita telah mengisyaratkan dengan jelas bahwa fraksinya akan menerima pidato pertanggungjawaban Presiden/Mandataris MPR.

“FKP akan menerima pidato pertanggungjawaban itu,” katanya di Jakarta, Senin(2/3).

Ginandjar mengatakan, FKP sendiri sebenarnya telah mengamati kinerja pembangunan itu bukan hanya sekarang tetapi sejak laporan-laporan awal Presiden yang disampaikan pada setiap pidato kenegaraan pada 16 Agustus di DPRRI.

Pidato pertanggungjawaban itu adalah gongnya atau puncaknya dan melengkapi laporan yang sudah ada. Semua itu dijelaskan secara transparan dan dengan rendah hati.

Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI), Buttu R. Hutapea mengatakan, fraksinya memang belum memutuskan apakah akan menerima atau tidak. Namun seperti dikatakan Presiden bahwa memang ada kelemahan-kelemahan, maka fraksinya akan memberikan beberapa catatan.

Dia mengatakan, catatan ini merupakan saran-saran dan pemikiran F-PDI untuk mengatasi sejumlah masalah yang sekarang dihadapi dan perbaikan dari kondisi-kondisi yang kurang baik.

Namun ada tanda-tanda F-PDI akan menerima pidato pertanggungjawaban tersebut. Sedangkan pemandangan umumnya sendiri telah dibahas pada rapat tim pertanggungjawaban.

Ketua Fraksi Utusan Daerah (FUD) Hasan Basri Durin menyatakan, fraksinya baru hari ini mempresentasikan konsep pemandangan umum atas pertanggungjawaban presiden.

“Jadi saya belum bisa memberi gambaran tentang pemandangan umum tersebut,” ujarnya.

Anggota Fraksi Persatuan Pembangunan (F-PP) AM Saefuddin mengatakan, pihaknya mengusulkan agar pidato tersebut diterima dengan disertai sejumlah catatan, karena ada beberapa hal yang tidak disinggung oleh presiden dalam pidato pertanggungjawabannya itu.

AM Saefuddin mengatakan, beberapa hal yang seharusnya menjadi catatan adalah karena presiden tidak menyinggung masalah politik dan demokrasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Demikian juga dengan masalah HAM yang sekarang harus diakui sebagai salah satu non-economic trade barrier yang bisa mengganggu perjalanan bangsa, khususnya dalam pembangunan ekonomi dan perdagangan internasional.

 

Terus Rantap GBHN

Mengenai pemandangan umum faksi tentang rancangan ketetapan (Rantap) GBHN dan non-GBHN, Buttu mengatakan, fraksinya akan terus berjuang untuk memperoleh kejelasan tentang berbagai hal dalam GBHN, misalnya, tentang pemilu dan organisasi sosial politik (orsospol). Pemandangan umum itu sendiri direncanakan disampaikan Selasa (3/3) ini dalam sidang paripurna.

Butu mengatakan, dari hasil pembahasan di Badan Pekerja (BP) MPR masih ada ganjalan tentang reformasi politik yang menyangkut keikutsertaan organisasi sosial politik peserta pemilu (OPP), dari perencanaan sampai pengawasan dari pusat sampai ke desa/kelurahan dalam pemilu.

Masalah ini, katanya masih berada dalam catatan dan karenanya membutuhkan kejelasan. Oleh karena itu, Buttu menolak anggapan kalau Sidang Umum MPR kali ini hanya tinggal ketuk palu sebab masih ada sejumlah hal yang menjadi persoalan dan harus diselesaikan.

Sedangkan Ketua F-UD, Hasan Basri Durin menyatakan, fraksinya menganggap rantap GBHN dan non-GBHN sudah cukup memadai, sehingga tidak perlu perubahan. Dalam pemandangan umum, FUD akan menyinggung masalah-masalah yang khas daerah, seperti masalah otonomi daerah, pemerataan pembangunan daerah, dan investasi daerah.

Wakil Ketua FKP MPR, Agung Laksono, menyatakan fraksinya tetap akan memperjuangkan Rantap GBHN yang telah dihasilkan Badan Pekerja (BP) MPR untuk dijadikan Tap MPR. Tetapi, katanya, kalau memang fraksi lain ingin “mempertajam” Rantap GBHN sesuai kondisi saat ini, maka hal itu bisa dibahas lebih lanjut dalam rapat komisi.***

Sumber: SUARA PEMBARUAN (03/03/1998)

_______________________________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 163-164.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.