GAJI DIPOTONG, HIDUP TETAP MENCORONG PEJABAT WAJIB MENYUMBANGKAN GAJI POKOKNYA

GAJI DIPOTONG, HIDUP TETAP MENCORONG PEJABAT WAJIB MENYUMBANGKAN GAJI POKOKNYA[1]

 

Jakarta, Kontan

Gaji pejabat eselon I hingga presiden akan dipotong. Dana yang terkumpul diperkirakan sebesar Rp.1,6 miliar perbulan. Sebuah political will dari pemerintah.

“Bisakah transparan?”

M.A. Satyasuryowan, Sri Sayekti, Moh. Syafii

Orang kaya membantu orang miskin, itu mestinya lumrah-lumrah saja. Apalagi sekarang ini zamannya lagi pahit, gampang menyulut konflik antar golongan. Harga kebutuhan pokok berlipat-lipat, membuat rakyat kecil kian tercekik. Tentu saja acara bagi-bagi sembako, yang gencar diberitakan itu, kian sulit menjangkau orang-orang yang jatuh miskin yang kini jumlahnya lebih dari 52 juta orang.

Apa yang dilakukan pemerintah. Kini, Departemen Sosial yang dipimpin Siti Hardiyanti Rukmana punya gawe besar. Sebab, dalam Sidang Paripurna Kabinet Pembangunan VII, Selasa lalu, Presiden Soeharto meminta kerelaan para pejabat negara menyumbangkan seluruh gaji pokoknya selama setahun ini.

Para pejabat yang dimaksud adalah menteri, Gubernur, eksekutif BUMN, dan para pejabat pegawai negeri setingkat eselon I. Meskipun sumbangan itu bersifat suka rela, Tetapi tentu saja ini peraturan yang bersifat mengikat. Ini kan bisa dikaitkan dengan loyalitas, dan juga kepedulian terhadap penderitaan rakyat. Nah, mereka yang terkena imbauan wajib ini adalah para direktur jenderal, staf ahli menteri, sekretaris jenderal, lalu kepala-kepala lembaga pemerintahan nonstruktural seperti LIPI, BAKN, atau Bakin.

Semuanya ada 22 lembaga. Nantinya, dana yang mulai gaji Maret ini dikumpulkan lewat rekening bank pemerintah, bakal dikelola departemennya Mbak Tutut. Sumbangan Rp.1,6 miliar di tengah krisis ekonomi. Hitung-hitung, lumayan juga hasil yang bisa dibayangkan dari potongan gaji pokok pejabat itu. Hitungannya begini. Menurut Ditjen Anggaran Departemen Keuangan per 1993, gaji pokok presiden dipatok perbulannya Rp.15 juta. Gaji wakil presiden Rp.10 juta. Menteri dan setingkatnya, serta Gubernur, gaji pokoknya sekitar Rp.2,5 juta setiap bulannya. Gaji pokok yang terhimpun dari para menteri hingga Gubernur, hitungannya sekitar 36 plus 27 kali Rp.2,5 juta. Dana yang terhimpun sekitar Rp.157,5 juta.

Lalu pejabat eselon I minus Gubernur, berdasarkan data Badan Administrasi Kepegawaian Negara per 25 November 1997, berjumlah 868 orang. Menurut skala gaji pokok pegawai negeri sipil berdasarkan PP No.6/1997, gaji pokok ditjen dan koleganya itu berkisar antara Rp.300.000 hingga Rp.700.000, tergantung masa kerja dan golongan kepangkatannya. Ambillah angka rata-rata Rp.500.000, maka total dana yang terhimpun dari gaji pokok eselon I itu berjumlah Rp.434 juta. Nah, total dana yang terhimpun mulai dari presiden, Gubernur, hingga eselon I, adalah sekitar Rp.617 juta.

Ini belum ditambah gaji pokok para eksekutif BUMN, yang bisa berkisar antara Rp.1,5-Rp.2 juta perbulan, tergantung kinerja masing-masing BUMN. Jumlah BUMN yang sehat, menurut Menteri Pendayagunaan BUMN Tanri Abeng, hanya sekitar 49%. Taruhlah perhitungan rata-rata setiap BUMN punya empat eksekutif dan gaji pokok Rp.1,5 juta, maka perkiraan dana yang bisa dihimpun lewat 164 perusahaan pemerintah itu kira-kira sekitar Rp.984 juta. Total jenderal, dana yang terhimpun adalah sekitar Rp.1,6 miliar setiap bulannya, maka, dalam satu tahun akan terhimpun dana Rp.19,2 miliar.

Tetapi, bagaimana dengan istri dan anak-anak di rumah? Ah, sudah rahasia umum bila gaji pokok itu cuma komponen kecil dari penghasilan alias take home pay para pejabat itu.

Lebih baik mengubah tingkah laku pejabat. Sekarang, kita timbang-timbang saja efektivitas gerakan potong gaji pokok ini. Di tengah gejolak moneter seperti sekarang ini, menurut ekonomi Martin Panggabean, sebenarnya yang paling penting adalah mengurangi anggaran belanja negara. Alasannya, gaji pegawai negeri sipil hanyalah 11% dari anggaran pemerintah.

“Upaya pemerintah dengan skema seperti ini sangat kecil dampak ekonomisnya.” kata pengamat ekonomi dari Lippo Securities itu kepada Reuter.

Martin malah menduga, upaya memungut dana dari pejabat negara hanyalah sebuah gerakan politik.

“Gerakan ini hanya mau menunjukkan pemerintah punya sense of crisis. Pesan yang sebenarnya ingin disampaikan buat orang-orang tertentu adalah jangan ngomong terlalu banyak, soalnya menteri sendiri sudah memotong gajinya.” katanya

Di sisi lain, di tengah krisis kepercayaan seperti sekarang ini, gerakan-gerakan semacam ini justru bisa menimbulkan kekhawatiran. Apalagi sebelum keputusan ini direvisi, kabarnya dana akan dipotong mulai dari golongan IV. Padahal, banyak guru atau dosen dengan golongan ini yang hidupnya pas-pasan.

“Lo, kenapa saya harus berkorban? Yang harus berkorban banyak itu adalah orang yang sudah menikmati hidup enak sebelum krisis moneter.” kata guru besar UGM Loekman Soetrisno, yang berpenghasilan Rp.1,5 juta, dengan gaji pokok Rp.400.000.

“Kalau saya disuruh menyumbangkan gaji, apa yang akan saya berikan buat anak cucu saya?” katanya lagi.

Lain halnya dengan pegawai negeri golongan IV yang punya jabatan di departemen atau BUMN.

“Oh, ikhlas, dong,” ujar W.M.P. Simandjuntak, seorang Direksi BUMN.

Sumbangan ini, katanya, hitung-hitung sekalian beramal.

“Membantu orang itu kan artinya memindahkan kenikmatan rata kepada orang lain.” kata Drs. Mursyid AM, seorang pejabat eselon I pada Kantor Menteri Umsan Pangan.

Di Thailand, sejak badai krisis moneter menyapu ekonominya, mulai Desember lalu gaji pejabatnya dipotong 20%. Ini akan menghemat 50 juta baht atau US$ 1 juta lebih. Tunjangan jabatan serta fasilitas lainnya juga dikurangi 10% hingga 20%. Lewat pemotongan ini beban negara akan berkurang mencapai 500 juta baht alias 10,6 juta dolar AS. Tetapi, kala itu Pemerintah Indonesia malah menganggap cara Thailand tidak bisa diterapkan di sini. Alasannya gaji pejabat kita itu kecil.

Kini, dengan tidak hanya memotong 20%, melainkan 100% gaji pokok, apakah itu tidak lebih hebat? Di lain sisi, justru ini membongkar kedok, bahwa fasilitas buat para pejabat memang demikian luasnya Mereka bukan saja mendapatkan rumah dan mobil dinas, tetapi juga fasilitas yang semuanya ditanggung negara, seperti biaya listrik, PAM, telepon, pembantu, serta kebutuhan-kebutuhan pokok. Belum lagi angpao. Gaji pokok para pejabat setingkat eselon I itu paling banter cuma 20%-30% dari total keseluruhan pendapatan yang mereka terima. Masalahnya, kalau kita berkaca kepada Thailand, pemotongan gaji hingga 20% itu lebih berkesan pada keseriusan pemerintah mengurangi pemborosan.

Sedangkan pemotongan gaji pokok pejabat eselon I justru menimbulkan pertanyaan lanjutan mengenai besarnya penghasilan mereka yang sebenarnya selama ini. Kenapa pula bukan penghasilan di luar gaji itu yang mereka sumbangkan?

Tidak kalah pentingnya adalah menyangkut pengalokasian dana itu. Sebab kalau dana nonbujeter ini tidak jelas pengelolaannya, bisa mengundang hawa penilepan. Sebaliknya, kalau soal transparansi ini dibenahi, bukan tidak mungkin masyarakat menaruh kepercayaan yang tinggi.

Dan dengan suka rela ikut menyumbangkan sebagian penghasilannya

“Asal jelas akuntansinya, saya rela berkorban.” tandas peneliti LIPI Dewi Fortuna Anwar.

Maka, inilah tantangan bagi kabinet baru untuk menunjukkan kredibilitasnya sebab, menurut Martin, inilah yang lebih penting,

“Ketimbang menyumbangkan uangnya, jauh lebih baik buat para menteri itu mengubah tingkah laku mereka.”

Sumber : KONTAN (23/03/1998)

_______________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 887-890.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.