FUNGSI ABRI DIKEMBALIKAN SESUAI UUD’ 45

Keputusan Presiden Republik Indonesia

FUNGSI ABRI DIKEMBALIKAN SESUAI UUD’ 45

Menteri2 Angkatan Hapus Seluruh Slagorde ABRI Berada Dibawah Dep. Hankam [1]

 

 

Djakarta, Kompas

Menteri Angkatan Ditiadakan

Didalam keputusan tsb antara lain dinjatakan bahwa seluruh unsur pertahanan dan keamanan diintegrasikan menudju kepadakesatuan, sedangkan pembinaannja akan diserahkan kepada seorang Pedjabat Menteri Hankam/Pangab jang langsung bertanggung djawab kepada Presiden Republik Indonesia.

Sedangkan masing2 Angkatan berada dibawah Panglima2 Angkatan, Menteri angkatan ditiadakan.

Dengan demikian maka seluruh slagorde ABRI berada dalam satu naungan jaitu Departemen Hankam.

Sehubungan dengan keputusan Presiden itu maka Selasa siang kemarin Menutama Pertahanan Keamanan Djenderal Soeharto telah memberitahukan para Panglima Angkatan dalam suatu Rapat Komando Hankam di war-room Pertahanan Keamanan Merdeka Barat.

Masa Peralihan

Mengenai pelaksanaan daripada Keputusan Presiden No 130/07 itu ada masa peralihannja dgn berbagai pertimbangan Antara lain disebutkan bahwa sebelum ada Keputusan Presiden jang akan mengachiri masa peralihan itu, sebutan2 Menteri bagi para Panglima Angkatan masih tetap berlaku.

Djuga sebutan Menteri Pertahanan Keamanan masih belum dipergunakan. Dengan demikian masih tetap Menutama Hankam jang kini didjabat oleh Djendral Soeharto.

Pertimbangan Keputusan

Dalam pertimbangan keputusanjang sangat penting itu dinjatakan perlunja diadakan pengaturan dan penjusunan kembali pokok2 organisasi dan prosedur bidang Pertahanan dan Keamanan, supaja dengan demikian dapat diwudjudkan keseimbangan antara upaja dan tudjuan dalamrangka pelaksanaan tugas bidang Pertahanan dan Keamanan.

Selain karena mengingat UUD 45, pasal 10 dan pasal 17 serta Ketetapan MPRS No 33/MPRS/67, keputusan tsb diambil setelah mendengar pula saran2 Menutama Bidang Hankam dan para Menteri/Panglima Angkatan dan Kepala Staf Hankam.

Jang Berada Dibawah Naungan Dep. Hankam

Mengenai bagian2 jang termasuk dalam pengelompokan Departement Hankam, pasal 6 Ketentuan tsb menegaskan Menteri HANKAM Staf Hankam Musjawarah Komando, Pengawas Keuangan Hankam, Komando2/Lembaga2 Pelaksanaan dan Pembinaan Utama Hankam/ABRI serta Badan2/Instansi2 Pusat/ABRI keempat Angkatan, Komando2 Utama Pelaksanaan Operasionil Hankam/ABRI dan Badan2 lain jang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan2 jang bersipat chusus.

Para Panglima Angkatan jang djumlahnja 4 orang dan masing2 memimpin Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), Angkatan Udara (AU) dan Angkatan Kepolisian (AK), bertanggung-djawab tentang pelaksanaan tugas kewadjibannja kepada Menteri Hankam/Panglima Angkatan Bersendjata Sedangkan Menteri Hankam jang didjabat oleh seorang perwira tinggi ABRI dan jang karena kedudukannja itu merangkap sebagai Panglima Angkatan Bersendjata (PANGAB), adalah pembantu Presiden dalam menjelenggarakan kekuasaan Presiden dalam pimpinan dan pembinaan tertinggi atas ABRI dan bidang Hankam.

Demikian antara lain ketentuan2 penting Keputusan Presiden No. 132. th 1967, jang dikutip dari “PAB” dan dikeluarkan di Djakarta dengan tandatangan Pd Presiden Djenderal Soeharto pada tanggal 24 Agustus 1967. (DTS)

Sumber: KOMPAS (24/08/1967)

 

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku I (1965-1967), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 756-758.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.