FKP SOROTI NEPOTISME DAN KOLUSI

FKP SOROTI NEPOTISME DAN KOLUSI[1]

 

Jakarta, Merdeka

Pemerintah yang bersih dan berwibawa adalah idaman Fraksi Karya Pembangunan. Nepotisme, kolusi, penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan merupakan tema yang menjadi perhatian FKP untuk ditertibkan, sehingga terbentuk aparatur negara dan aparatur pemerintah.

“Karena yang demikian itu merusak citra dan kewibawaan aparatur negara dan aparatur pemerintah, yang pada gilirannya akan merugikan dan menghambat pelaksanaan pembangunan.” kata Ny. Siti Hardiyanti Rukmana saat memaparkan pandangan umum FKP terhadap Rantap-rantap hasil Badan Pekerja MPR RI pada rapat paripurna ke-6 SU MPR, kemarin.

Pada kesempatan itu Tutut sebagai juru bicara FKP juga menyampaikan sikap FKP yang mendukung perlunya peningkatan terhadap kualitas dan dimantapkannya mekanisme penyelenggaraan pemilu, dengan mengikut sertakan lebih aktif organisasi peserta pemilu baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Dia mengatakan, dalam pemilu mendatang organisasi peserta pemilu (OPP) dapat ikut dalam pantarlih. Selain itu OPP dapat terlibat dalam penyelenggaraan pemungutan suara dan kegiatannya.

“Termasuk keterlibatan OPP dalam KPPS.” tandasnya.

Pada bagian lain Tutut juga menandaskan kemungkinan proses pembaruan politik, seperti lembaga perwakilan rakyat, organisasi kekuatan sosial politik, organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan lain dapat bekerja secara optimal.

“Dengan demikian aspirasi rakyat dapat tertampung dan tersalurkan secara optimal.” tandasnya.

Demikian juga soal otonomi daerah, FKP, kata Tutut, sangat peduli dengan pengembangan otonomi daerah agar dapat menumbuhkan prakarsa, kreativitas dan peran serta masyarakat dalam meningkatkan fungsi dan peran lembaga legislatif daerah dan memperlancar proses pengambilan keputusan.

Dalam pandangan umum tersebut, Tutut juga menjelaskan sikap FKP tentang HAM. Dalam kaitan ini FKP sepakat agar HAM diejawantahkan rumusan Hak Asasi Manusia dalam GBHN 1998 sebagai program pembangunan, Majelis mengamanatkan kepada Presiden/Mandataris untuk menindaklanjutinya, baik dalam bentuk perundangan maupun dalam kebijaksanaan pemerintah.

“Tapi, hak asasi manusia harus dipahami bukan hanya tanggungjawab pemerintah, melainkan juga merupakan tanggungjawab masyarakat.” ujar Tutut.

Bidang politik yang diarahkan untuk lebih meningkatkan kualitas dan kemandirian infrastruktur politik, meningkatkan peran serta aktif dan positif seluruh masyarakat Indonesia dalam kehidupan politik.

Reformasi

Sedangkan Fraksi PDI dalam pemandangan umumnya melontarkan konsep atau agenda reformasi politik dan ekonomi yang disampaikan melalui juru bicaranya Budi Hardjono. Sementara jubir FPDI lainnya Antonius Rahail banyak menyoroti soal krisis moneter.

Budi dalam paparannya mengingatkan, sistem dan strategi politik yang menghasilkan kelanggengan mayoritas tunggal harus segera diakhiri. Sebab, sistem tersebut selain tidak sesuai dengan prinsip demokrasi Pancasila juga menjadi lahan subur terjadinya praktek kolusi, korupsi dan nepotisme.

“Sistem mayoritas tunggal ini selain mengabaikan upaya pendidikan politik rakyat juga mengebiri gerak langkah, peran dan fungsi parpol yang akhirnya melumpuhkan peran kontrol terhadap pemerintah dalam mengelola kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.” katanya.

Sementara Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) mendesak supaya setiap pejabat negara sebelum memangku sesuatu jabatan, selain perlu mengucapkan sumpah, hendaknya juga membuat pernyataan tertulis dan terbuka tentang seluruh jumlah harta benda diri dan keluarganya.

Pemandangan Umum FPP yang disampaikan secara bergantian oleh juru bicara Endin AJ Soefihara dan Muhammad Kaoy Syah setelah sebelumnya F-ABRI, F-FKP dan F-PDI berturut-turut menyampaikan pandangannya.

“Sebelumnya, Mbak Tutut sudah membacakannya dengan baik dan indah, F-ABRI dengan baik dan tegas, F-PDI dengan baik dan keras, sekarang giliran F-PP.” kata M Kaoy Syah yang disambut gelak tawa hadirin.

Lebih lanjut FPP menilai bahwa upaya untuk memberantas korupsi dan kolusi tidak cukup hanya dengan retorika belaka. Perlu tindakan-tindakan konkrit. Oleh karena itu, para pejabat negara sebelum memangku jabatan perlu membuat pernyataan tertulis tentang seluruh jumlah harta benda diri dan keluarganya.

“Pernyataan itu disampaikan kepada suatu badan/institusi yang dibentuk khusus untuk itu. Badan ini pula yang bertugas melakukan pemberantasan korupsi dan manipulasi. Inilah awal dari upaya membentuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa.” katanya.

Sementara F-ABRI melalui juru bicaranya Laksamana Arief Kusharyadi mengatakan bahwa F-ABRI menerima sepenuhnya rancangan GBHN 1998 hasil kerja BPMPR.

“Setelah mempelajari rancangan GBHN 1998 hasil BP MPR serta dihadapkan pada konsepsi dan pokok-pokok pikiran FABRI, maka FABRI menilai rancangan GBHN telah memenuhi tuntutan pembangunan di masa mendatang.” katanya. (HAS/HPS/BY/AG)

Sumber : MERDEKA (04/03/1998)

________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 186-188.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.