FKP HENDAKI SEMUA MONOPOLI DIHAPUS

FKP HENDAKI SEMUA MONOPOLI DIHAPUS[1]

 

Jakarta, Republika

Dalam sidang pemandangan umum fraksi-fraksi MPR kemarin, FKP menyatakan bahwa Pelita VII harus tetap memberi prioritas pada bidang ekonomi. Khusus menyangkut sektor perdagangan, sesuai aspirasi masyarakat, FKP menghendaki adanya reformasi sistem perdagangan.

“Terutama yang menyangkut penghapusan segala bentuk monopoli yang merugikan rakyat banyak.” Kata juru bicara FKP, Ny. Siti Hardiyanti Rukmana.

Reformasi perdagangan, lanjut FKP, telah jelas disebutkan dalam rancangan GBHN 1998. Misalnya disebutkan, sistem perdagangan harus ditunjang oleh peraturan perundang-undangan yang mendorong persaingan sehat untuk mencegah munculnya etatisme, berbagai bentuk monopoli, oligopoli, monopsoni, dan oligopsoni yang merugikan rakyat.

Rancangan GBHN juga sudah menampung tuntutan masyarakat terhadap mekanisme distribusi yang transparan serta ketersediaan kebutuhan bahan pokok dan pengendalian harga agar terjangkau oleh masyarakat.

Masih soal ekonomi, FKP juga berpendapat bahwa kebijaksanaan perkreditan harus dilaksanakan secara adil, merata, dan transparan. Hal itu dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan ciri-ciri pengusaha kecil, menengah, dan koperasi. Sementara kebijakan nilai tukar uang dilaksanakan secara terpadu untuk memantapkan kestabilan rupiah.

Perihal bantuan dan pinjaman luar negeri, FKP menilai tak perlu ditolak.

“Sepanjang tak ada ikatan politik, tidak memberatkan perekonomian, serta dalam batas-batas kemampuan untuk mengembalikan.” kata Mbak Tutut, sapaan akrab Ny. Siti Hardiyanti Rukmana.

Ia menambahkan dalam sektor investasi fraksinya menilai perlu diupayakan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat melalui penataan lembaga keuangan dan investasi.

Sidang paripurna VI SU MPR hari ketiga kemarin mengagendakan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan GBHN dan rantap rantus non-GBHN. Pada pagi hari, sidang yang berlangsung di Graha Sabha Paripurna, sidang dipimpin Wakil Ketua MPRAbdul Gafur. Sedangkan pada sore hari, sidang dipimpin Wakil Ketua MPR Syarwan Hamid.

Pada pemandangan umumnya, kelima fraksi MPR senada menyerukan semangat kemandirian dan pembaruan dalam pembangunan nasional pada Pelita VII. Dalam hal ini, FKP menilai bahwa GBHN 1993 mempunyai perbedaan yang tegas dengan Rancangan GBHN (RGBHN) 1998. RGBHN kali ini dinilai tak hanya menyiratkan perlunya langkah pembaruan pada setiap aspek kehidupan, melainkan juga menunjukkan secara tegas keinginan pembaruan tersebut.

“Rumusannya yang lebih tegas dan tajam itu akan memudahkan para penyelenggara negara dalam menyusun kebijaksanaan pembangunan.” kata Mbak Tutut yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua FKP MPR.

Menurut FKP, Pelita VII mempunyai dua tujuan. Pertama, menumbuhkembangkan sikap dan tekat kemandirian bangsa. Hal itu untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin yang selaras, adil, dan merata. Kedua, meletakkan landasan pembangunan yang mantap untuk tahap pembangunan selanjutnya.

Pembaruan yang diungkap FKP itu meliputi pembaruan sistem perdagangan, struktur industri termasuk di sektor pertanian, sistem distribusi dan pengendalian harga, maupun masalah kebijakan perkreditan. Hal serupa juga terjadi dalam masalah politik.

FKP berpendapat, Pelita VII tetap memberi prioritas pada bidang ekonomi. FKP mengakui bahwa meski banyak kemajuan yang telah dicapai dalam pembangunan, namun ketahanan ekonomi nasional masih rentan terhadap gejolak. Apalagi gejolak yang disebabkan tekanan pasar yang kian bebas bergerak karena globalisasi.

FKP mengakui struktur sektor industri belum kukuh, dan lemah ketahanannya dalam menopang kemandirian. Dalam rangka penguatan struktur industri tersebut, FKP memandang penting pengembangan industri manufaktur dan agro industri. Hal itu, katanya, bertujuan untuk menciptakan produk unggulan berdaya saing tinggi, serta penyediaan bahan baku bagi keperluan industri. Juga sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, daya beli, dan taraf hidup petani.

Sedangkan FABRI, melalui juru bicaranya Laksamana TNI Arief Kushariyadi, berpendapat, dalam rangka mewujudkan tujuan nasional, PJP II harus merupakan kelanjutan, peningkatan perluasan, dan pembaruan dari PJP I dan PJP II, katanya, harus mengandung ciri sebagai tahap perwujudan kemandirian bangsa untuk mampu tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri.

Tercapainya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta pertumbuhan ekonomi yang cukup, menurut FABRI, haru s lebih memberikan peran pada masyarakat. Untuk itu, perlu diupayakan berkembangnya prakarsa, inovasi, dari peran masyarakat dalam pembangunan. Dalam era globalisasi, FABRI menilai konsep geoekonomi akan menggeser konsep geopolitik.

FABRI berpendapat bahwa strategi Pelita VII harus diawali dengan mengevaluasi pelaksanaan Pelita VI secara objektif. Menurutnya, demokrasi ekonomi-yang bertujuan mencegah terjadinya persaingan tak sehat, pemusatan ekonomi dalam bentuk monopoli, monopsoni, dan praktik lain yang merugikan rakyat-belum terlaksana.

Lebih lanjut FABRI menilai, daya saing dan ketahanan industri yang tinggi serta nilai tambah yang memadai belum sepenuhnya tercapai, kandungan lokal produk barang dan jasa masih rendah, ketergantungan terhadap bahan baku impor masih tinggi, dan penyebaran industri ke seluruh wilayah belum merata.

Pembangunan pertanian, kata FABRI, belum terlaksana secara optimal untuk memperkuat daya saing dan menguasai pasar dalam negeri serta memperluas pasar luar negeri. Pembangunan perdagangan juga belum sepenuhnya didukung sistem distribusi nasional yang efisien serta memberi akses yang adil dan merata.

Perlunya GBHN merumuskan upaya pemberdayaan ekonomi rakyat juga dikemukakan FPP lewat juru bicaranya Endin AJ Soefihara. FPP mengamanatkan kepada pemerintah dan DPR supaya menetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur kebijakan untuk membina, memajukan, dan melindungi perekonomian rakyat sesuai Pasal 33 UUD 1945.

FPP berpendapat, ketahanan ekonomi nasional Indonesia harus diakui terlemah untuk kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur. Akibat krisis ekonomi adalah macetnya kegiatan produksi manufaktur yang berbasis kepada bahan baku impor, macetnya jalur distribusi yang dicerminkan oleh dualisme harga di pasar dan harga operasi impor, rentannya industri agro karena ternyata tidak mampu didukung sepenuhnya oleh bahan baku hasil pertanian sendiri. Kemampuan daya beli masyarakat pun menurun antara 100 persen hingga 300 persen serta banyaknya PHK dan pengangguran.

FPP berkesimpulan untuk mencairkan dan mengatasi sebab-sebab utama kesenjangan adalah melalui keputusan politik dan tidak semata-mata diserahkan kepada pemecahan menurut teori-teori ekonomi. Menurut FPP waktu dan tempatnya yang tepat adalah sekarang.

Melalui juru bicaranya Budi Hardjono, FPDI menawarkan pendekatan baru dalam pembangunan. Mereka berpendapat jalannya pembangunan seharusnya tidak dengan pendekatan moneter (monetary approach) dan sektoral seperti selama ini. Sebab akibat buruk darinya sudah terbukti dan sedang dirasakan sekarang.

Bagi PDI, pembangunan sekarang dan seterusnya mesti berpendekatan produksi (production approach). Bersamaan dengan itu juga perlu lebih didorong adanya otonomi daerah (regional approach) serta peningkatan SDM.

Soal otonomi daerah juga diungkapkan juru bicara FUD ZB Palaguna. Menurutnya, pembangunan daerah bertujuan untuk meningkatkan mutu dan hidup kesejahteraan rakyat di daerah. Pembangunan yang serasi dan terpadu untuk menuju tercapainya kemajuan dan kemandirian daerah yang merata di seluruh Tanah Air.

Sumber : REPUBLIKA (04/03/1998)

____________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 721-724.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.