FABRI DAN FKP SERUKAN PENGANUT KEPERCAYAAN KEMBALI KE AGAMA

FABRI DAN FKP SERUKAN PENGANUT KEPERCAYAAN KEMBALI KE AGAMA[1]

 

Jakarta, Republika

Dalam rapat paripurna SU MPR 1998 tentang pandangan umum fraksi, kemarin, FABRI dan FKP MPR tegas berpendapat bahwa kepercayaan kepada Tuhan YME bukan agama. Karenanya kedua fraksi menilai pembinaan penganut kepercayaan harus diarahkan agar pemeluk kepercayaan memeluk agama yang diakui negara.

Dalam pandangan FKP, seperti diungkapkan floor leader Ny. Siti Hardiyanti Rukmana, salah satu alasan yang mendasari pendapat tersebut adalah kesadaran bahwa pada hakekatnya kepercayaan terhadap Tuhan YME dapat ditemui akarnya dalam agama-agama yang dianut masyarakat.

“Menempatkan kepercayaan terhadap Tuhan YME dalam satu bidang dengan agama bukan berarti mencampuradukkan antara keduanya, dan karena itu pula rancangan GBHN 1998 memisahkan uraian tentang keduanya.” kata Ny. Siti Hardiyanti Rukmana.

Dikatakannya, pembangunan bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME telah menghasilkan suasana kehidupan beragama yang semakin semarak dan rukun. Fraksi ini juga menilai peran serta masyarakat dalam dakwah dan pendidikan agama kian meningkat, seiring bertambahnya sarana dan prasarana ibadah.

Kendati demikian, FKP tak menutup mata terhadap masih banyak kekurangan dan tantangan yang dihadapi. Itu antara lain kurangnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama secara benar.

Konsep dan pokok-pokok pikiran FABRI tentang pembangunan bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mengandung tiga unsur penting, yaitu peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan YME, peningkatan kualitas kerukunan hidup umat beragama dan peran serta umat beragama dalam pembangunan nasional.

Juru bicara FABRI Arief Kushariadi mengungkapkan, dalam rumusan rancangan GBHN 1998 hasil kerja Badan Pekerja Majelis, telah diungkap secara jelas dengan rumusan kongkret tentang pentingnya memperdalam pemahaman dan peningkatan pengamalan ajaran dan nilai-nilai agama untuk membentuk akhlak mulia.

Dalam hal kepercayaan, FABRI berpendapat penganut kepercayaan terhadap Tuhan YME dibina dan diarahkan agar memeluk salah satu agama yang diakui negara.

“Karena jelas kepercayaan terhadap Tuhan YME bukanlah agama.” tegas Arief.

Berbeda dengan FABRI dan FKP Fraksi Karya Pembangunan (FPP) melalui juru bicaranya M Kaoy Syah, menyatakan dengan tegas fraksinya menolak gagasan masuknya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ke dalam GBHN.

“Lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya, tegasnya.”

“Mudharat yang paling jelas, adalah munculnya kerancuan hukum, problema sosial, dan menyimpan potensi konflik laten di Tanah Air.”

Menurut FPP, waktu 20 tahun sesungguhnya sudah lebih dari cukup untuk membina dan mengarahkan para pengikut kepercayaan untuk masuk ke salah satu agama yang diakui negara. Namun sayangnya, ungkap Syah, jangankan masuk ke salah satu agama yang diakui negara, justru legalitas dan fasilitas yang diberikan oleh negara disalahgunakan untuk memperkuat upaya-upaya menuju pembentukan agama baru.

“Hal itu ditunjukkan dengan pembentukan sistem ritual dan sistem spesial sendiri seperti tata cara perkawinan, sumpah, dan pemakaman jenazah” tegasnya.

FPP, katanya, tak mengerti mengapa sejak 1978 pasal 29 UUD 45 mendapat penafsiran baru. Pasal yang jelas-jelas hanya memuat satu substansi, yakni agama, ditafsirkan menjadi agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Akibat penafsiran itu, paparnya, dokumen-dokumen resmi seolah-olah tidak afdhol jika tidak menggandengkan penulisan agama dan kepercayaan terhadap Tuhah Yang Maha Esa dalam satu kesatuan.

Sumber : REPUBLIKA (04/03/1998)

________________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 785-786.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.