F-PP : MAYORITAS TUNGGAL TAK SESUAI SEMANGAT ORBA

F-PP : MAYORITAS TUNGGAL TAK SESUAI SEMANGAT ORBA[1]

 

Jakarta, Kompas

Keinginan untuk menciptakan sistem politik mayoritas tunggal tidak sesuai dengan semangat Orde Baru (Orba), dan demokrasi Pancasila, yang menentang sistem partai politik berkuasa dan partai oposisi.

Demikian antara lain isi pemandangan umum Fraksi Persatuan Pembangunan (F-PP) MPR yang disampaikan dalam Babak Paripurna MPR dalam Sidang Umum MPR, Selasa (3/3) di Jakarta. Pemandangan umum terhadap Rancangan-rancangan Ketetapan Hasil Badan Pekerja MPR itu dibacakan secara bergantian oleh juru bicara F-PP Endin AJK Soefihara, dan Muhammad Kaoy Syah.

Diskriminasi

Dijelaskan, dalam Demokrasi Pancasila tidak dikenal adanya partai pemerintahan dan partai oposisi. Sebab demokrasi Pancasila didasarkan pada musyawarah.

“Karena itu, tidak ada urgensinya menciptakan partai mayoritas dan partai minoritas apalagi membakukannya dengan menciptakan sistem politik mayoritas tunggal.” tegas juru bicara F-PP Kaoy Syah.

F-PP berpendapat jika mayoritas tunggal dipertahankan, dan bahkan menjadi tekad aparatur negara yang berkuasa pada setiap strata pemerintahan, maka segala cara akan ditempuh. Seluruh dana dan kekuatan yang ada akan dikerahkan untuk meraih suara sebanyak-banyak pada setiap Pemilu.

“Apalagi bila aparat pelaksana Pemilu itu juga kader orsospol.” tambah jubir F-PP.

Dari tekad menciptakan mayoritas tunggal itulah kemudian lahir tindakan diskriminatif terhadap parpol dan pendukungnya.

Menurut F-PP

“Ada orsospol yang didukung penuh aparat birokrasi sipil dan militer, sehingga sulit ditandingi orsospol lainnya, sehingga dalam setiap Pemilu timbul kesan seolah PPP menghadapi aparat birokrasi sipil dan militer, bukan orsospol sesama OPP dan dalam masyarakat muncul kesan orsospol itu partai berkuasa, sementara yang lain oposisi.” jelas F-PP MPR.

Padahal, dalam GBHN jelas dinyatakan, orsospol adalah potensi dan kekuatan efektif bangsa, serta menjadi salah satu modal dasar pembangunan nasional, yang fungsi, tugas, hak, dan kewajibannya sama.

Menyoroti krisis ekonomi yang bersumber dari kesenjangan yang sangat lebar, F-PP berpendapat, tidak dapat diselesaikan semata-mata dengan teori ekonomi. Tapi harus dengan keputusan politik.

Soal Krisis

Menyoroti terjadinya krisis ekonomi, F-PP menyayangkan masih ada pernyataan yang mengatakan, rakyat kecil di pedesaan tidak terpengaruh krisis moneter.

“Pernyataan itu mungkin muncul dari seorang yang telah tumpul hati nuraninya, sehingga tidak lagi dapat menangkap nestapa yang tengah mendera rakyat kecil di desa dan kota.” ungkap F-PP.

Namun demikian, menghadapi krisis yang sangat hebat ini tidak pada tempatnya untuk saling menyalahkan, juga tidak pada tempatnya menyederhanakan persoalan dengan mengabaikan kenyataan parahnya penderitaan rakyat selama bulan-bulan krisis ini.

F-PP menegaskan usaha mengembangkan kehidupan yang semakin demokratis tidak dapat ditawar lagi, apalagi dihadapkan dengan upaya pemantapan stabilitas nasional. Reformasi kehidupan politik menjadi tuntutan yang harus dipenuhi.

Di bagian lain F-PP menyatakan agar pemberlangusan terhadap pers berupa pembatalan SIUPP ditiadakan.

“Pers yang dikelola manusia biasa pasti tidak luput dari kesalahan. Untuk itu, suatu kesalahan yang bersifat manusiawi dalam penulisan atau pemberitaan, penyelesaiannya harus ditempuh melalui jalur hukum, bukan melalui pembatalan SIUPP yang mengancam eksistensi pers.” imbau F-PP.

Dikatakan, kondisi akhir-akhir ini membuat pers terancam gulung tikar. Mengingat lembaga pers sangat strategis sebagai lembaga kontrol dan media informasi, F-PP meminta, agar masalah ini mendapat penanganan khusus. Selain itu, F-PP juga meminta agar pemerintah segera mengajukan kepada DPR RUU tentang Keamanan Nasional untuk menggantikan UU No.11/PNPS/1963 tentang Tindak Pidana Subversi.

Sumber : KOMPAS (04/03/1998)

_________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 198-199.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.