F-KP MENDUKUNG DAN TANPA KRITIK

F-KP MENDUKUNG DAN TANPA KRITIK[1]

 

Jakarta, Kompas

Fraksi Karya Pembangunan (F-KP), dalam pemandangan umum sebanyak 26 halaman yang dibacakan Ary Mardjono dan Fahmi Idris, tidak menonjolkan pernyataan-pernyataan yang bersifat korektif. Keseluruhan pernyataan mendukung segala upaya pemerintah yang telah berlangsung selama lima tahun terakhir dan nyaris tanpa kritik.

Hal yang kritis hanya terbatas pada persoalan pembangunan di bidang aparatur. FKP kata Fahmi, mengamati bahwa kemajuan dalam masyarakat, baik pada taraf kesejahteraan maupun kecerdasan telah menyebabkan masyarakat makin kritis dan makin kuat menuntut aparat yang lebih berkualitas, yang lebih bersih dan berwibawa.

Untuk itu, FKP kembali mengangkat perlunya penertiban aparatur negara dan aparatur pemerintah, disertai upaya yang sungguh-sungguh untuk menanggulangi penyalahgunaan wewenang dalam bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme serta penyelewengan lainnya yang merusak citra dan kewibawaan aparatur negara dan pemerintah, serta merugikan dan menghambat pelaksanaan pembangunan.

Dalam bidang pembangunan politik, FKP menyatakan, menghargai upaya presiden untuk dengan sungguh-sungguh meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi Pancasila.

Berbagai kegiatan pembangunan politik dalam Repelita VI, tambahnya, telah mengembangkan budaya politik berdasarkan Pancasila serta membangun suasana kehidupan politik yang makin terbuka dalam sistem penyelenggaraan negara yang dikehendaki UUD 45.

FKP menilai kehidupan organisasi sosial kemasyarakatan berkembang dengan baik sebagai sarana penyalur aspirasi masyarakat dan sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yang pada gilirannya turut menyemarakkan kehidupan demokrasi Pancasila.

Menyangkut stabilitas keamanan, FKP menilai secara keseluruhan telah terkendali dengan baik meskipun ada berbagai cobaan yang harus dihadapi. Peranan ABRI sebagai salah satu kekuatan sospol dengan sikap tutwuri handayani, menurut FKP telah memberikan sumbangan yang amat berarti bagi terciptanya stabilitas nasional yang dinamis, kesegaran kehidupan demokrasi serta kedewasaan kehidupan politik.

Dalam bidang hukum, FKP menyambut gembira meluasnya pembinaan bantuan hukum, terutama bagi masyarakat yang tidak mampu. FKP menilai pula bahwa perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) telah diupayakan sungguh-sungguh oleh Presiden/Mandataris antara lain dengan membentuk Komisi Nasional (Komnas) HAM.

Sumber : KOMPAS (05/03/1998)

_________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 202-203.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.