F-ABRI : RENCANA PEMBANGUNAN PLTU JATI B JANGAN DIMENTAHKAN

F-ABRI : RENCANA PEMBANGUNAN PLTU JATI B JANGAN DIMENTAHKAN[1]

 

Jakarta, Antara

KetuaF-ABRI DPR Suparman Achmad minta agar rencana pembangunan PLTU Jati B di Jepara, Jateng jangan dimentahkan lagi dan tidak boleh ada terulang karena sudah ada kontrak-kontrak yang dijalankan agar tidak merugikan proses pembangunan itu sendiri.

Pembangunan tenaga listrik itu bersifat vital dan menyangkut kepentingan rakyat banyak. Selain itu dia mengharapkan agar pihak-pihak yang tidak puas harus berlapangdada dan mensukseskan program pembangunan PLTU tersebut, katanya dalam percakapan pers di Jakarta, Jumat.

Suparman Achmad mengatakan, semua pihak harus bertanggungjawab agar iklim usaha sehat dan kondusif untuk investasi asing tidak terganggu hanya oleh kepentingan kelompok dan golongan.

“Semua pihak harus mendorong mempercepat pembangunan proyek tersebut sesuai dengan kontrak-kontrak yang sudah ada.” kata dia.

Suparman mengatakan kalau ada pihak-pihak yang bertindak secara negatif akan mencemarkan nama baik pemerintah di mata Internasional, dan hal itu akan sangat mengganggu citra Indonesia di luar negeri. Dikatakan ide dasar dari pada pembangunan ini adalah demi kepentingan rakyat banyak. Karena pemerintah kekurangan pendanaan maka mendorong pihak swasta untuk turut serta.

Ini berarti kerjasama pihak swasta ini sangat diharapkan. Oleh karena itu kalau ada pihak swasta yang sudah siap untuk melaksanakan itu dan pihak pengusaha nasional lokal pun sudah siap bekerjasama, maka pemerintah harus mendukungnya. Para pengusaha pun harus saling memberi kesempatan, kata dia.

Dikatakannya ,kalau sudah melalui mekanisme tender, maka tender tidak boleh diulang lagi. Kalau ada tender ulang maka citra pemerintah akan turun, karena dianggap sistem kerja dan mekanisme peraturan tidak berjalan dengan semestinya.

“Bisa-bisa dianggap tidak ada kepastian hukum. Jadi jangan ada swasta yang menjerumuskan pihak swasta itu sendiri sehingga citra usaha swasta di Indonesia menjadi jelek.” ujarnya.

Suparman Achmad mengatakan Presiden Soeharto sudah menekankan bahwa memasuki abad 21 swasta harus mengambil inisiatif dan berada di depan dalam pembangunan. Tugas pemerintah hanya mendorong iklim usaha yang kondusif

Tantangan bagi swasta nasional memang sangat besar dan berat. Oleh karena itu, kalangan swasta harus saling mendorong dengan sikap yang bertanggungjawab dan bukan saling menjerumuskan.

“Sikap menjerumuskan adalah sikap yang tidak bertanggungjawab.” ujarnya.

Sumber : ANTARA (06/09/1996)

______________________________________________________
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVIII (1996), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 410-411.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.