F-ABRI : PERLU TINGKATKAN KEMANDIRIAN INFRASTRUKTUR POLITIK

F-ABRI : PERLU TINGKATKAN KEMANDIRIAN INFRASTRUKTUR POLITIK[1]

 

Jakarta, Kompas

Fraksi ABRI Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berpendapat, telah terwujud stabilitas politik yang mantap selama Pembangunan Pelita VI. Namun demikian perlu ditingkatkan kemampuan sumber daya manusia pada suprastruktur politik, dan kemandirian infrastruktur politik perlu ditingkatkan.

Pendapat tersebut diutarakan F-ABRI MPR dalam Pemandangan Umumnya atas Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Rancangan Ketetapan MPR, hari Selasa (3/3) pada Sidang Umum MPR 1998. Tampil sebagai juru bicara Laksamana TNI Arief Kushariadi dan Marsekal TNI Sutria Tubagus. F-ABRI sendiri menerima seluruh hasil Badan Pekerja MPR yang telah menyusun Rancangan Ketetapan MPR tentang GBHN 1998 dan Rantap-rantap lainnya.

Dikatakan, seiring dengan meningkatnya kesadaran dan peran serta politik masyarakat, berkembang pula tuntutan terhadap dinamika kehidupan politik nasional, moral, etik, sikap dan perilaku sesuai dengan tuntunan keimanan serta nilai-nilai Pancasila dan komunikasi politik yang makin aspiratif

“Namun, tergambar pula bahwa kemampuan diplomasi proaktif diplomat kita di luar negeri masih belum memadai untuk memperjuangkan kepentingan nasional dalam berbagai forum Internasional.” Kata Arief Kushariadi.

Menurut F-ABRI, adanya perkembangan dalam GBHN 1998 menyangkut kehidupan politik dalam negeri, dengan diikutsertakannya partai politik dalam proses pemilu, merupakan hal yang sangat positif,

“F-ABRI melihat adanya kemauan yang kuat untuk lebih meningkatkan kualitas kehidupan politik nasional yang menjunjung tinggi semangat kebersamaan dalam suasana komunikasi politik berdasarkan Pancasila dan UUD 45.” tutur Arief yang juga Kepala Staf TNI AL ini.

“Fraksi ABRI sepakat untuk membuat catatan mengenai pengertian mengikutsertakan lebih aktif organisasi peserta pemilu baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan dari tingkat pusat sampai desa/kelurahan.” tambahnya.

Menurut F-ABRI kondisi kehidupan bangsa Indonesia di tengah-tengah Asia Tenggara sedang mengalami kondisi yang cukup memprihatinkan, akan melahirkan realitas baru. Perkembangan baru tersebut di antaranya masyarakat makin cenderung menuntut peranan dan peranserta yang tinggi dalam kehidupan politik.

“Permasalahan akan muncul jika wujud dan model peran serta politik yang telah disepakati bersama apalagi bila disertai kekerasan dan radikalitas. Tantangan kebangsaan kita lima tahun mendatang pada hakikatnya bagaimana bangsa ini melindungi, mencapai dan memperjuangkan kepentingan nasionalnya.” tegasnya.

Memperhatikan kecenderungan dan realitas baru tersebut, menurut F-ABRI, perlu dilakukan upaya menciptakan kondisi yang lebih kondusif untuk menumbuhkan dan mengembangkan prakarsa inovasi dan peran serta masyarakat, agar mereka dapat mengupayakan peningkatan kesejahteraannya tanpa mereka ditinggalkan, dipinggirkan atau disisihkan.

Di bidang pembangunan hukum, menurut F-ABRI,

“Perlu diarahkan pada program legislasi nasional yang mencakup penggantian UU warisan kolonial. UU itu dinilai sudah tidak sesuai dengan juga melakukan pelurusan UU yang mungkin saling tidak mendukung dan pembentukan UU baru sesuai dengan dinamika pembangunan,” F-ABRI berpendapat

“bahwa lembaga terkait harus difungsikan untuk mempercepat proses pelaksanaan program legislasi nasional ini.” katanya.

Fraksi ABRI Majelis Permusyawaratan rakyat (MPR) berpendapat, telah terwujud stabilitas politik yang mantap selama Pembangunan Pelita VI. Namun demikian perlu ditingkatkan kemampuan sumber daya manusia pada suprastruktur politik, dan kemandirian infrastruktur politik perlu ditingkatkan.

Pendapat tersebut diutarakan F-ABRI MPR dalam Pemandangan Umumnya atas Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Rancangan Ketetapan MPR, hari Selasa (3/3) pada Sidang Umum MPR 1998. Tampil sebagai juru bicara Laksamana TNI Arief Kushariadi dan Marsekal TNI Sutria Tubagus. F-ABRI sendiri menerima seluruh hasil Badan Pekerja MPR yang telah menyusun Rancangan Ketetapan MPR tentang GBHN 1998 dan Rantap-Rantap lainnya.

Dikatakan, seiring dengan meningkatnya kesadaran dan peran serta politik masyarakat, berkembang pula tuntutan terhadap dinamika kehidupan politik nasional, moral, etik, sikap dan perilaku sesuai dengan tuntunan keimanan serta nilai-nilai Pancasila dan komunikasi politik yang makin aspiratif,

“Namun, tergambar pula bahwa kemampuan diplomasi proaktif diplomat kita di luar negeri masih belum memadai untuk memperjuangkan kepentingan nasional dalam berbagai forum Internasional.” Kata Arief Kushariadi.

Menurut F-ABRI, adanya perkembangan dalam GBHN 1998 menyangkut kehidupan politik dalam negeri, dengan diikutsertakannya partai politik dalam proses pemilu, merupakan hal yang sangat positif

“F-ABRI melihat adanya kemauan yang kuat untuk lebih meningkatkan kualitas kehidupan politik nasional yang menjunjung tinggi semangat kebersamaan dalam suasana komunikasi politik berdasarkan Pancasila dan UUD 45.” tutur Arief yang juga Kepala Staf TNI AL ini.

“Fraksi ABRI sepakat untuk membuat catatan mengenai pengertian mengikutsertakan lebih aktif organisasi peserta pemilu baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan dari tingkat pusat sampai desa/kelurahan.” tambahnya.

Menurut F-ABRI kondisi kehidupan bangsa Indonesia di tengah-tengah Asia Tenggara sedang mengalami kondisi yang cukup memprihatinkan, akan melahirkan realitas baru. Perkembangan baru tersebut di antaranya masyarakat makin cenderung menuntut peranan dan peranserta yang tinggi dalam kehidupan politik.

“Permasalahan akan muncul jika wujud dan model peran serta politik yang telah disepakati bersama apalagi hila disertai kekerasan dan radikalitas. Tantangan kebangsaan kita lima tahun mendatang pada hakikatnya bagaimana bangsa ini melindungi, mencapai dan memperjuangkan kepentingan nasionalnya.” tegasnya.

Memperhatikan kecenderungan dan realitas baru tersebut, menurut F-ABRI, perlu dilakukan upaya menciptakan kondisi yang lebih kondusif untuk menumbuhkan dan mengembangkan prakarsa inovasi dan peran serta masyarakat, agar mereka dapat mengupayakan peningkatan kesejahteraannya tanpa mereka ditinggalkan, dipinggirkan atau disisihkan.

Di bidang pembangunan hukum, menurut F-ABRI, perlu diarahkan pada program legislasi nasional yang mencakup penggantian UU warisan kolonial. UU itu dinilai sudah tidak sesuai dengan juga melakukan pelurusan UU yang mungkin saling tidak mendukung dan pembentukan UU baru sesuai dengan dinamika pembangunan.

“F-ABRI berpendapat bahwa lembaga terkait harus difungsikan untuk mempercepat proses pelaksanaan program legislasi nasional ini.” katanya.

Sumber : KOMPAS (04/03/1998)

______________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 190-193.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.