ESELON I, II, III, IV, WAJIB SUMBANGKAN GAJI

ESELON I, II, III, IV, WAJIB SUMBANGKAN GAJI[1]

 

Jakarta, Kompas

Terhitung mulai pembayaran gaji bulan Mei sampai April 1999 seluruh pejabat eselon I,II,III,IV dikenakan sumbangan wajib 5-15 persen dan gaji pokok untuk sumbangan penanggulangan dampak sosial krisis moneter. Bendaharawan gaji diminta untuk menyetor sumbangan wajib untuk bulan Mei ke rekening Menteri Sosial.

Kewajiban pegawai negeri tersebut tertuang dalam Surat Kawat bernomor KWT 08/A/63110498 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Darsjah tertanggal 29 April 1998. Surat kawat tersebut ditujukan ke seluruh Sekjen Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, para Sekjen Departemen serta para Sekretaris/Deputi Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Menyalahi peraturan

Ketua Komisi VH DPR Zarkasih Nur, Kamis (7/5), meminta agar surat Ditjen Keuangan Depkeu Darsjah tersebut dicabut karena menyalahi peraturan.

“Jika surat kawat ini benar, saya minta ditarik kembali. Sumbangan kok wajib, namanya sumbangan sifatnya ya suka rela.” katanya.

“Setiap ada pemungutan terhadap pegawai negeri, lanjutnya, seharusnya dibicarakan dahulu dengan DPR. Jangan main paksa begini.” ujar Zarkasih.

Seorang pejabat Humas Depkeu yang diminta konfirmasinya mengenai surat kawat tersebut tidak berkomentar banyak, namun mengatakan akan mengecek surat tersebut terlebih dahulu.

Surat kawat yang berdasarkan surat Menko Wasbang dan PAN serta surat Mensesneg tersebut, menyebutkan mulai Mei 1998.

April 1999 pejabat eselon I dan pejabat lain dengan tunjangan sekurang­kurangnya Rp.400 ribu dikenakan sumbangan wajib 15 persen dari gaji pokok. Sedangkan pejabat-pejabat lain yang setara pejabat eselon I dengan tunjangan jabatan kurang dari Rp.400 ribu atau tidak ada tunjangan jabatan, diwajibkan menyumbang 10 persen dari gaji pokok.

Pejabat eselon II (IIA/IIB) atau pejabat lain yang setara dengan tunjangan jabatan minimal Rp.250.000 dikenakan sumbangan wajib 10 persen dari gaji pokok. Sedangkan pejabat eselon yang sama namun tidak mendapat tunjangan jabatan dikenakan sumbangan wajib 5 persen dari gaji pokok, bendaharawan gaji dan disetorkan ke rekening Menteri Sosial pada BRI Cabang Kramat Jakarta dengan nomor rekening 31-01-17398. Surat tersebut ditembuskan kepada Menkeu, Mensos, para Gubernur, Bupati, Wali Kota, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) dan Kepala KTUA.

Menurut catatan Kompas, pertengahan Maret lalu Presiden Soeharto telah meminta seluruh pihak yang telah menikmati hasil pembangunan menunjukkan rasa solidaritas. Presiden meminta menteri dan eksekutif BUMN mempelopori menyumbangkan gaji pokok masing-masing selama satu tahun untuk membantu mereka yang kelaparan.

Sebelumnya peraturan tersebut hanya berlaku untuk Gubernur, Menteri dan Presiden. Saat itu Mensesneg Saadilah Mursjid mengatakan bahwa Presiden menugaskan Mensos Ny. Siti Hardiyanti Rukmana untuk menyusun mekanisme dan tata cara operasional melaksanakan gagasan tersebut. Menurut Alwi Dahlan (Kompas, 18/3), mekanismenya diatur oleh Mensos dan pada dasarnya supaya sukarela.

Sumber : KOMPAS (08/05/1998)

_____________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 847-848.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.