ESELON I DAN II WAJIB SUMBANG, ESELON III DAN IV SUKARELA, KALANGAN DPR BERKEBERATAN

ESELON I DAN II WAJIB SUMBANG, ESELON III DAN IV SUKARELA, KALANGAN DPR BERKEBERATAN[1]

 

Jakarta, Kompas

Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Departemen Keuangan menyatakan, ketentuan sumbangan untuk menanggulangi dampak sosial krisis moneter adalah, pejabat eselon I dan II diwajibkan menyumbang. Sedang pejabat eselon III dan IV tidak diwajibkan, namun sukarela jika berkeinginan ikut menyumbang.

Keterangan Biro Humas Depkeu yang ditandatangani Pejabat Biro Humas Depkeu Hadiyanto disampaikan kepada Kompas, Jumat (8/5). Ia menanggapi berita Kompas (Jumat, 8/5) yang menyatakan, terhitung mulai pembayaran gaji bulan Mei 1998 sampai April 1999, seluruh pejabat eselon I, II, III, IV dikenakan sumbangan wajib 5-15 persen dari gaji pokok untuk sumbangan penanggulangan dampak sosial krisis moneter. Bendaharawan gaji diminta untuk menyetor sumbangan wajib untuk bulan Mei 1998 ke rekening Menteri Sosial.

Berita Kompas yang didasarkan pada surat kawat Dirjen Anggaran Depkeu Darsjah bernomor KWT 08/A/63110498 mengenai sumbangan wajib bagi pejabat eselon I sampai IV, sudah diusahakan untuk dikonfirmasi. Surat kawat tersebut ditujukan kepada semua Sekjen Lembaga Tertinggi Negara, Sekjen Departemen, dan Sekretaris/Deputi Lembaga Pemerintah non-Departemen.

Namun, Hadiyanto kemudian menegaskan, sumbangan wajib pegawai negeri untuk penanggulangan dampak sosial krisis moneter ditujukan kepada pejabat eselon I dan II.

“Sedangkan untuk pejabat eselon III dan IV tidak diwajibkan menyumbang, tetapi sukarela, bila berkeinginan dapat diberikan kesempatan ikut menyumbang.” katanya.

Juga dikatakan, berdasarkan surat kawat tersebut pegawai negeri yang dikenakan sumbangan wajib maupun pegawai negeri yang ingin menyumbang secara sukarela perlu memberikan pernyataan tertulis bahwa mereka bersedia atau tidak bersedia untuk memberi sumbangan.

“Dengan demikian, ketentuan mengenai sumbangan wajib tersebut pada hakikatnya dilakukan berdasarkan kerelaan masing-masing, seperti tercantum pada surat pernyataan yang dibuat.” kata Hadiyanto.

Surat kawat tersebut sudah dipersoalkan oleh Ketua Komisi V DPR Zarkasih Noor yang meminta agar surat Ditjen Keuangan Depkeu Darsjah tersebut dicabut, karena menyalahi peraturan. Selain setiap bentuk pemungutan sumbangan kepada masyarakat maupun pegawai negeri harus dibicarakan dengan DPR, Zarkasih juga mempertanyakan sumbangan sukarela yang berubah menjadi kewajiban. Saud Rahman, anggota DPPD DKI Jakarta dari Fraksi Persatuan Pembangunan juga keberatan pemotongan gaji pokok pegawai negeri itu. Ia menilai, sumbangan wajib terlalu memberatkan pegawai yang baru saja mendapat kenaikan gaji pokok 15 persen.

Menanggapi sumbangan yang bersifat wajib bagi pegawai negeri golongan I dan II itu, Sekretaris Wilayah Daerah (Sekwilda) Jakarta Fauzi Bowo kepada Kompas, Jumat, mengatakan,

“saya sendiri sudah siap dipotong gaji pokok saya. Namun gaji pokok saya sudah habis dipotong untuk setahun oleh pemerintah guna membantu masyarakat miskin. Jadi, gaji pokok saya mana lagi yang akan saya sumbangkan?”

Pegawai negeri di lingkungan Pemda DKI Jakarta eselon I hanya Sekwilda. Eselon II antara lain Wali Kota, Ketua Bappeda, Irwilprop (Inspektur Wilayah Propinsi), Kepala Dinas, dan Wali Kota. Eselon itu antara lain kepala biro, kepala bidang, kepala sub dinas, kepala suku dinas asisten kotamadya, dan kepala seksi. Eselon IV antara lain kepala bagian, dan kepala seksi di Bappeda. (xta/ush)

Sumber : KOMPAS (09/03/1998)

_____________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 846-847.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.