EMPAT FRAKSI TERIMA PERTANGGUNGJAWABAN FPP : KAJI ULANG STRATEGI EKONOMI

EMPAT FRAKSI TERIMA PERTANGGUNGJAWABAN

FPP : KAJI ULANG STRATEGI EKONOMI[1]

 

Jakarta, Republika

Dalam pemandangan umum tentang pertanggungjawaban Presiden/Mandataris, FPP menilai apa yang terjadi saat ini dalam bidang ekonomi tak lepas dari kebijakan yang kumulatif para peletak strategi pembangunan ekonomi sejak tiga dasawarsa yang lalu. Mereka dinilai terlalu menekankan pertumbuhan dan cenderung mengabaikan pemerataan.

“Harapan FPP adalah perlunya dikaji ulang strategi kebijaksanaan ekonomi yang sekarang sedang berjalan dan perlunya reformasi ekonomi yang lebih mendasar untuk meletakkan fundamental ekonomi yang kuat.” demikian sikap FPP yang dibacakan Alfian Dannawan, kemarin (4/3).

Sidang Paripurna ke-7 tersebut dipimpin Wakil Ketua MPR Pudjono Pranjoto (pagi) dan Wakil Ketua MPR Ismail Hasan Metaruem (sore). Dalam pemandangan umum ini, FKP, FABRI, dan FUD menerima dengan bulat pertanggungjawaban Presiden/Mandataris MPR.

Adapun FPDI menerima dengan sejumlah koreksi. FPP belum memberikan pernyataan soal ini, Ny. Khofifah Indar Parawansa, yang menjadi juru bicara lain FPP, mengatakan sikap FPP akan disampaikan dalam pandangan akhir fraksi.

“Sekarang belum saatnya.” paparnya kepada wartawan.

Tentang para peletak strategi pembangunan ekonomi tersebut, FPP menilai,

“Apa yang terjadi tak lain merupakan buah dari tanaman yang mereka tanam. Namun, sayang yang memetik buah simalakama itu justru rakyat jelata yang tak berdosa.”

Namun, FPP mengakui Pemerintah telah berhasil melakukan pembangunan.

Sebagai bukti FPP menyebutkan naiknya indikator kesejahteraan rakyat dari 70 dolar AS pada 1969 menjadi 1.089 dolar pada 1997. Tapi FPP menyebutkan 77,4 persen kredit diberikan ke konglomerat, sedangkan ke pengusaha kecil dan koperasi hanya 22,6 persen dari total outstanding kredit. Padahal, konglomerat tak sampai 0,2 persen dari total 34 juta pengusaha.

“Betapa timpangnya proporsi penguasaan sektor ekonomi.” katanya.

Pada sisi lain, kata FPP, utang luar negeri oleh swasta mencapai 82 miliar dolar dan utang oleh pemerintah adalah 54,1 miliar dolar.

“Pemerintahan terlalu memberikan kemudahan dalam bidang keuangan kepada pengusaha besar.” katanya.

Mereka menjadi lengah dan tak mampu mawas diri serta mandiri dalam berusaha. Selain itu, FPP mempertanyakan peran konglomerat yang tidak kelihatan aktif dalam menyelesaikan krisis.

Alfian mengatakan,

“Bertumpu pada segelintir kecil kelompok konglomerat adalah kesalahan yang tak boleh terulang. Dan, semestinya kita lebih memperhatikan dan bertumpu pada kekuatan ekonomi mandiri yakni ekonomi yang didukung 34 juta pengusaha ekonomi lemah yang selama ini telah teruji komitmentnya terhadap upaya pembangunan bangsa.”

Badai ekonomi, katanya, terjadi karena tiga hal : pengelolaan sektor moneter yang sangat lemah, utang luar negeri yang sangat besar, dan nilai tukar rupiah yang tidak stabil. Badai ekonomi ini mengakibatkan depresiasi rupiah hingga 300 persen.

Untuk itulah FPP mengharapkan terjadinya reformasi ekonomi untuk memulihkan kredibilitas perekonomian dan kepercayaan terhadap Pemerintah. Tapi, kata Alfian, FPP menilai hal itu harus mendorong pula reformasi dalam bidang hukum dan politik secara bertahap dan konstitusional.

Terhadap pertanggungjawaban, kata Alfian, FPP menyatakan “kaget” karena “tidak memperoleh gambaran yang jelas mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan upaya-upaya penegakan keadilan dan reformasi bidang hukum, reformasi bidang politik, kehidupan beragama serta pembangunan dibidang pertahanan dan keamanan secara tuntas.”

Sedangkan FKP, melalui juru bicara Fahmi Idris, mengatakan menerima secara penuh pertanggungjawaban Presiden/Mandataris. Dari bahan-bahan yang secara rinci disampaikan oleh Presiden, FKP menilai sampai tahun ketiga Repelita VI, hampir semua sasaran telah terpenuhi. Walaupun gejolak moneter melanda perekonomian Indonesia sejak paruh kedua tahun 1997, banyak sasaran tahun keempat Repelita VI masih dapat dicapai bahkan beberapa sasaran akhirnya dilampaui.

“Namun sejumlah sasaran akhir Repelita VI sulit dapat tercapai.”

Lebih lanjut Juru bicara FKP menyatakan kondisi ekonomi dan keuangan yang bergejolak dewasa ini sedang diupayakan untuk dipulihkan.

Fraksi ABRI juga menerima sepenuhnya pertanggungjawaban Presiden/Mandataris MPR. Melalui juru bicara Letjen TNI Hari Sabaruo, FABRI mengatakan dalam menentukan sikapnya, FABRI beracuan kepada GBHN 1993 dan Tap-Tap MPR lainnya.

Krisis moneter yang hingga kini terus berlangsung, menurut FABRI, disebabkan depresiasi dan ketidakstabilan nilai tukar rupiah terhadap dolar.

“Ini menyengsarakan, khususnya rakyat kecil.”

FABRI berpendapat walaupun tahun 1997 merupakan tahun keprihatinan, secara keseluruhan selama Pelita VI Indonesia dapat memelihara pertumbuhan perekonomian dan pembangunan. Secara operasional, tegas Hari, pembangunan yang diambil dalam Pelita VI telah sesuai dengan Trilogi Pembangunan sebagaimana amanat GBHN 1993.

Sedangkan di bidang pembangunan politik, FABRI berpendapat pemerintah dapat semakin memantapkan kehidupan politik dan mengembangkan kehidupan Demokrasi Pancasila.

FABRI menilai bahwa pembangunan seluruh aspek baik politik, sosial, budaya, maupun hankam telah menciptakan pertumbuhan dan pemerataan. Pembangunan tersebut, juga memantapkan stabilitas nasional.

“Terlihat dengan semakin meningkatnya kesejahteraan hidup dan kecerdasan rakyat.” kata Hari.

Dalam mengatasi krisis moneter, FABRI mendukung upaya pemerintah untuk menerapkan konsep IMF Plus. Pertimbangannya, menurut Hari, konsep penanganan IMF sudah dijadikan sebagai masukan instrumental dalam proses penyusunanAPBN tahun 1998.

FPDI menerima pertangungjawaban Presiden/Mandataris tetapi dengan lampiran sejumlah koreksi. Baginya bagaimana mungkin menolak jika menyatakan kembali memilih Pak Harto sebagai presiden mendatang.

Melalui juru bicara Barubang Mintoto dan Markus Wauran, FPDI mengakui dasar penerimaan itu bukan semata mencalonkan Pak Harto lagi. Tetapi PDI menilai Pak Harto telah melaksanakan amanat GBHN dan hasil-hasilnya bisa dirasakan. Khususnya empat tahun pertama Pelita VI sejak 1994.

FPDI berpandangan krisis yang terjadi tetap ihwal ekonomi. Koreksi PDI terhadap proses pembangunan selama lima tahun ini lebih banyak soal ekonomi.

Diingatkan Barubang, asas perekonomian nasional adalah yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dengan kata lain, katanya adalah yang mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan orang per orang.

Juru bicara Fraksi Utusan Daerah (FUD) Suwardi dan Sutiyoso menegaskan bahwa fraksinya menerima pertanggungjawaban presiden. Keputusan itu diambil setelah mendengarkan, mencermati, dan menghayati dengan sungguh-sungguh pidato laporan pertanggungjawaban presiden.

Dituturkannya, pidato tersebut disampaikan dalam bahasa yang lugas, tegas, dan terbuka. Laporan itu, katanya, juga disampaikan kebesaran jiwa, serta kerendahan hati yang tulus ikhlas, sebagai pencerminan sifat yang memiliki kesadaran konstitusional yang tinggi, sesuai dengan sumpah jabatan presiden.

FUD juga menyebutkan dalam kondisi gejolak ekonomi seperti saat ini, sektor industri mengalami pukulan yang berat. Pengaruhnyapun cukup luas menjangkau sektor-sektor lainnya. Oleh karena itu, FUD menilai bahwa kebijaksanaan Presiden/Mandataris MPR dalam penghapusan monopoli dan penghapusan kemudahan­kemudahan khusus sebagai tindakan yang sungguh patut didukung.

Menanggapi sikap FPP yang “kaget”, Ketua FKP MPR Ginandjar Kartasasmita juga mengaku terkejut atas isi pemandangan umum FPP.

“Terkejut karena forum itu digunakan untuk menyampaikan hal tersebut dan tak mengharapkan terjadi.” ujarnya.

Namun, ia mengakui masing-masing fraksi memang berhak menyampaikan pemandangan umumnya.

“Hanya saya tidak menyangka di dalam rangka mengkaji pidato pertanggungjawaban Presiden, muncul hal-hal yang sebenarnya sering kali diungkapkan di luar atau di dalam forum lain.”

FKP mengharapkan, ungkapnya, FPP mengkaji laporan pertanggungjawaban presiden.

“Kalau ada kekurangan tentu saja bisa ditampilkan. Tapi, ditampilkan dalam porsi yang wajar dan sesuai martabat majelis. Itu yang selama ini kami perkirakan akan jadi sikap semua fraksi, paling tidak dari FKP.” kata Ginandjar.

Tentang FPP yang belum menerima laporan pertanggungjawaban, Ketua Fraksi ABRI Letjen TNI Yunus Yosfiah menilai bukan sikap akhir partai berlambang bintang itu.

“Mungkin mereka menganggap masih ada waktu lain untuk menentukan sikapnya, yaitu setelah pembicaraan bersama di sidang komisi.”

Terhadap isi pemandangan umum FPP, Yunus menilai ada yang tepat dan ada yang terlalu berlebihan.

“Saya kira ada yang benar, tapi juga ada yang agak berlebihan.” Ungkap Yunus.

Sumber : REPUBLIKA (05/03/1998)

______________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 205-208.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.