Emil Salim : HABIBIE BERHAK MENJADI PRESIDEN

Emil Salim : HABIBIE BERHAK MENJADI PRESIDEN[1]

 

Jakarta, Republika

Mundurya Presiden Soeharto dari jabatan yang kemudian dilimpahkan kepada Wapres BJ Habibie disambut positif para mantan anggota kabinet. Mereka menyebut Habibie sebagai Presiden transisi untuk mengatasi kevakuman dalam pemerintahan. Harus ada legitimasi, agar pemerintahan yang akan dipimpinnya semakin kuat. Ini amat bergantung pada kebijakan yang akan diterapkan.

MAR’IE MUHAMMAD

Saya menyambut baik pengunduran diri Presiden Soeharto yang dilakukan secara konstitusional sebagai langkah awal ke arah reformasi menyeluruh sesuai dengan keharusan nasional pada jangka pendek dan jangka panjang seraya memperhatikan kecenderungan global.

Meskipun figur BJ Habibie bukan merupakan figur yang benar-benar memenuhi harapan masyarakat, namun hal ini tidak terelakkan sebagai figur transisi untuk menghindari terjadinya kevakuman dalam pimpinan pemerintahan.

Agenda nasional yang paling mendesak adalah mengatasi krisis ekonomi dan kepercayaan, dan untuk itu perlu secepatnya dilakukan rehabilitasi dan stabilitasi ekonomi. Susunan kabinet terutama tim ekonomi harus terdiri atas figur yang dipercaya oleh masyarakat dan secara internasional kredibel.

Kabinet semacam ini juga diperlukan untuk menghilangkan semua bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menjadi dambaan masyarakat. Untuk itu Presiden yang baru harus memberikan keteladanan. Agar pemerintah yang baru dapat bekerja secara efektif, diperlukan ketenangan dan dukungan secara kritis dari masyarakat termasuk para mahasiswa.

EMIL SALIM

Saya dan Gema Madani mengucapkan penghargaan kepada Bapak Soeharto yang secara arif menangkap aspirasi masyarakat dan berbesar hati melepaskan jabatannya sebagai Presiden RI. Dan saya kira tujuan agar Pak Harto mundur sudah selesai.

Hanya saja, pelimpahan jabatan Presiden kepada BJ Habibie terlebih dahulu memerlukan kejelasan legalitas dan legitimasi rakyat, dan karena itu kami anggap jabatan tersebut sebagai Presiden peralihan, bukan Presiden tetap.

Saya dan Gema Madani belum mendukung Saudara Habibie menjadi Presiden, bila syarat-syarat berikut tidak terpenuhi. Persyaratan itu adalah bahwa Habibie harus menegakkan segera syarat non KKN terhadap diri dan keluarganya, mengangkat anggota kabinet yang juga menegakkan syarat non KKN dan mampu melaksanakan reformasi di segala bidang, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam proses pengambilan keputusan politik yang menjamin keanekaragaman agama, ras dan suku, dan menjamin terlaksananya pemerintahan yang demokratis, transparan dan jujur kepada rakyat.

Bila kondisi itu tidak dipenuhi oleh Saudara Habibie, maka kami menuntut diselenggarakannya Sidang Umum/Istimewa MPR dalam waktu selambat-lambatnya tiga bulan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Namun bila persyaratan tersebut dipenuhi maka Saudara Habibie dapat segera melaksanakan agenda reformasi total dan membentuk tim reformasi yang bertugas menyusun peraturan perundang­ undangan yang mendukung proses reformasi.

Hasil reformasi dibidang politik merupakan prasyarat bagi dilaksanakannya Pemilu guna membentuk MPR dan DPR yang baru yang harus bersidang selambat-lambatnya enam bulan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Saya tidak mau melihat Habibienya. Tapi dia adalah Wakil Presiden, yang berdasarkan konstitusi berhak menjadi Presiden, tapi sementara. Memang ini pilihan yang terbaik dari yang buruk. Coba siapa yang akan memegang pemerintahan sebelum Sidang Istimewa? Bahaya sekali jika Soeharto kemudian ‘hidup kembali ‘. Mbok yang sudah ada jangan dimentahkan.

HARTONO MAROJONO, Mantan Waka DPA

Saya jamin ABRI dan Islam dukung berhentinya Soeharto karena masih konstitusional. Ini masih langkah awal reformasi yang masih harus diteruskan dengan perjuangan keras.

Tak ada dasarnya orang yang menilai naiknya Habibie ini inkonstitusional. Kalau kita memenuhi semua desakan orang, bagaimana kalau yang dipilih orang banyak itu LB Moerdani, saya ya enggak mau selain itu justru inkonstitusional.

Habibie itu hanya melanjutkan sisa masa jabatan Presiden yang ada. Untuk itu Presiden baru ini harus secepatnya menyusun kabinet pemerintahan. Seyogyanya secara cepat segera disusun kabinet pemerintahan. Kami mau mendukung karena tindakan ini konstitusional.

Soal calon-calon menteri yang akan mengisi kabinet baru agar dipilih orang yang bebas dari KKN (kolusi, korupsi dan nepotisme). Betul-betul berwibawa, bersih dan didukung seluruh rakyat, walau kabinet itu hak prerogatif Presiden.

HAYONO ISMAN

BJ Habibie secara hukum memang sah, tetapi saya berpendapat yang terjadi barulah mengisi kevakuman kepemimpinan nasional. Sebaiknya Habibie memiliki mandat baru dari Sidang Umum/Istimewa MPR. Sebab dengan demikian Habibie secara nyata telah mendapatkan dukungan di dalam negeri. Siapa pun menjadi Presiden haruslah mempunyai dukungan dalam negeri. Dukungan yang sepenuhnya dan sah. Saya khawatir kalau Habibie tidak mendapat dukungan rakyat dan dalam negeri sepenuhnya maka akan banyak persoalan di tengah jalan. Ini demi kepentingan bangsa, saya berpendapat perlu mandat lewat persidangan MPR.

Dukungan pun perlu dari luar negeri. Siapa pun orangnya yang menjadi Presiden perlu dukungan dunia internasional. Sejauh ini saya belum mengetahui ada pengakuan pemimpin dunia kepada Habibie. Yang ada adalah penghargaan kepada keputusan Pak Harto yang bersedia mengundurkan diri secara baik. Dalam menjalankan pemerintahannya nanti, hendaknya disemangati dengan semangat reformasi yang kita rasakan dan inginkan. Karena itu isu sentral pemerintahan yang baru dinamai Orde Reformasi. Seperti Orde Baru, yang mendapat ketetapan oleh MPR. Isu ini penting agar bangsa dan rakyat memiliki semangat baru. Dulu Orde Baru pun untuk itu, untuk membedakan semangat masa sebelumnya yaitu Orde Lama. Orde reformasi pun mesti mendapat ketetapan MPR.

SISWONO YUDOHUSODO

Sebenarnya ini terserah MPR dalam Sidang Umum/Istimewa yang sedang diusulkan. Tetapi menurut saya pertanggungjawaban Presiden Soeharto tidak mutlak. Kita bangsa beradab. Bangsa kita memiliki ‘mikul nduwur mendemjero’. Sebab pertanggungjawaban Soeharto sudah terjadi setiap kali mengakhiri masa jabatannya, dan MPR selalu menyatakan menerima. Juga Sidang Umum dua bulan lalu.

Ini pelajaran bahwa pemerintah harus mendapat kepercayaan rakyat. Yang dipercaya rakyat, pangkal krisis saat ini pun adalah kepercayaan rakyat kepada pemerintahnya.

Sehingga pemerintahan mendatang harus berbasis pada kepercayaan rakyat. Pemerintah tercermin pada Presiden, Wakil Presiden dan kabinet. Jadi siapa yang akan duduk kemudian juga orang-orang terpercaya. Maka Habibie perlu mendapat kepercayaan penuh. Dan, itu melalui Sidang Umum/Istimewa paling lambat Juli 1998. Karena MPR adalah lembaga tertinggi negara dan wujud kedaulatan rakyat Indonesia.

SARWONO KUSUMAATMADJA

Secara legal memang kekuasaan di tangan Habibie. Tapi, perlu lebih banyak legitimasi dan pembuktian bahwa ia benar-benar berkuasa. Saya sendiri lebih memilih untuk menikmati masa pensiun dari jabatan menteri dan berada di belakang kehidupan publik.

Sumber : REPUBLIKA (22/05/1998)

________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 581-584.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.